Jokowi Diminta Tuntut Azevedo Selesaikan Isu Pertanian | Villagerspost.com

Jokowi Diminta Tuntut Azevedo Selesaikan Isu Pertanian

Petani memanen padi di sawah. (dok. litbang.pertanian.go.id)

Petani memanen padi di sawah. (dok. litbang.pertanian.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO) Roberto Azevedo bakal melakukan kunjungan ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai, kunjungan  Azevedo ini adalah dalam rangka untuk memperkuat dukungan negara-negara Asia kepada dirinya dalam pemilihan Dirjen WTO yang akan dilaksanakan pada Desember tahun ini.

Kedatangan Dirjen WTO ke Indonesia, merupakan bagian dari lawatannya ke berbagai negara-negara anggota berkembang dan negara terbelakang WTO, yakni Afrika, Asia, Karibia, dan Amerika Selatan. Setelah Indonesia, tujuan selanjutnya adalah Malaysia.

Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti menyatakan, kunjungan Dirjen WTO ini sangat kental dengan nuansa kepentingan pribadi Azevedo yang ingin terpilih lagi menjadi Dirjen WTO pada Desember tahun ini. Ia pun melihat bahwa seharusnya kunjungan Azevedo ini bisa dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk mendesakkan tuntutan Indonesia terhadap isu pertanian dan cadangan publik yang belum tercapai di WTO.

(Baca juga, Mendag: Pajak Sawit Langgar Aturan WTO)

“Presiden Jokowi harusnya bisa mendesakkan kepentingan pertanian kita di WTO kepada Azevedo agar dapat segera dituntaskan. Hal ini karena selama menjadi Dirjen Roberto Azevedo selalu membela kepentingan negara maju, khususnya Amerika Serikat, dan tidak maksimal dalam memperjuangkan isu pertanian dalam beberapa perundingan KTM WTO baik di Bali pada 2013 maupun di Nairobi pada 2015 yang lalu,” terang Rachmi dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (14/4).

Berdasarkan hasil monitoring IGJ selama dua putaran perundingan WTO di Bali dan Nairobi, rekam jejak kepemimpinan Roberto Azevedo di WTO sangat buruk dan sangat pro terhadap kepentingan negara maju ketimbang negara berkembang, seperti Indonesia. Misalnya saja, Paket Bali yang dihasilkan pada KTM ke-9 di Bali tahun 2013 hanya menghasilkan kesepakatan Perjanjian Trade Facilitation yang merupakan kepentingan negara maju, dan melupakan penyelesaian perundingan isu pertanian dan cadangan pangan publik yang sangat penting bagi negara berkembang.

Di Nairobi pun mengalami hal yang sama, bahkan Azevedo mendorong terjadinya kesepakatan yang hendak meninggalkan penyelesaian Putaran Doha, dan memaksakan masuknya isu Singapura ke dalam negosiasi WTO. Kepentingan Indonesia atas Special Product dan Special Safeguard Mechanisme pada isu pertanian pun tidak tercapai.

“Kita tidak butuh pujian Azevedo. Seharusnya pertemuan ini dipergunakan untuk mendesak Azevedo agar konsisten memperjuangkan kepentingan pertanian negara berkembang, khususnya Indonesia, di WTO,” tegas Rachmi.

Roberto Azevedo adalah Dirjen WTO terpilih sejak tahun 2013. Dan Desember 2016 adalah masa akhir jabatannya, dan WTO akan memulai pemilihan kembali untuk menentukan siapa yang dapat menduduki jabatan Dirjen WTO. (*)

Ikuti informasi terkait WTO >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *