Jokowi Masih Gagal Lindungi Nelayan di Perbatasan | Villagerspost.com

Jokowi Masih Gagal Lindungi Nelayan di Perbatasan

Nelayan tradisional di perbatasan Indonesia-Malaysia (dok. kiara)

Nelayan tradisional di perbatasan Indonesia-Malaysia (dok. kiara)

 

Jakarta, Villagerspost.com – Penangkapan terhadap nelayan asal Indonesia oleh polisi laut Diraja Malaysia kembali terjadi. Pada tanggal 21 Juli lalu, sejumlah 12 orang nelayan tradisional Indonesia ditangkap oleh polisi laut Malaysia di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Penangkapan ini merupakan pengulangan terhadap kejadian-kejadian serupa sebelumnya.

Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Perikanan per bulan Juli 2015 mencatat, sedikitnya 63 nelayan tradisional mengalami kejadian tidak manusiawi saat melaut. Mereka mengalami mulai dari penangkapan, intimidasi, pemukulan hingga pemaksaan untuk menandatangani surat pernyataan bersalah telah melanggar batas negara

Karena itulah, KIARA mendesak Presiden Joko Widodo untuk bekerja keras memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan kehadiran pemerintahan. “Khususnya nelayan di perairan perbatasan negara,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (14/8).

Desakan ini, kata Halim, disampaikan melalui surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Menteri Koordinator Kematiritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Luar Negeri dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Muhammad Iqbal, Koordinator Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengatakan, penangkapan ini merupakan pengulangan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya.

“Negara tidak pernah sungguh-sungguh memberikan perlindungan, meski sudah ada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Pedoman Umum tentang Penanganan terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia,” ujarnya.

Maisarah, istri salah seorang nelayan yang tertangkap, menjelaskan, kondisi keluarga sangat sulit setelah suami tertangkap oleh Polisi Diraja Laut Malaysia. “Oleh karena itu, kami memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan suami saya,” pintanya.

Terkait masalah ini, KIARA mendesak kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut Republik Indonesia untuk melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: Pertama, memberikan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan, baik nakhoda maupun ABK, di Malaysia, agar bisa bebas dan kembali berkumpul dengan keluarganya di tanah air.

Kedua, menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Malaysia atas perlakuan tidak manusiawi aparatur hukumnya kepada nelayan tradisional Indonesia di perairan perbatasan kedua belah negara.

“Hal ini bertolak belakang dengan semangat perdamaian dan solusi jangka panjang bagi perbedaan dalam penanganan terhadap nelayan sebagaimana diatur di dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Pedoman Umum tentang Penanganan terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia,” urai Halim.

Ketiga, meningkatkan diplomasi maritim dengan Pemerintah Malaysia agar sungguh-sungguh menjalankan Nota Kesepahaman yang telah disepakati pada tanggal 27 Januari 2012 di Nusa Dua, Bali.

Di dalam Nota Kesepahaman ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia bersepakat untuk: (a)Tindakan pencegahan seperti penyebaran informasi kepada para nelayan dan stakeholder industri perikanan serta patroli terkoordinasi;

(b) Tindakan yang akan diambil atas insiden pelanggaran/kasus:

-Inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan daerah itu harus dilakukan segera terhadap semua kapal nelayan kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia.

– Pemberitahuan pemeriksaan dan permintaan untuk meninggalkan daerah itu harus dilaporkan segera kepada Focal Point (Badan Keamanan Laut dan Malaysian Maritime Enforcement Agency)

– Melakukan komunikasi secara langsung dan terbuka di antara para lembaga penegak hukum maritim dengan segera dan secepatnya.

Keempat, meningkatkan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu di seluruh perairan perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga. “Termasuk di dalamnya upaya maksimal negara dalam melindungi nelayan tradisional yang beroperasi di wilayah perbatasan,” tegas Halim. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *