Kasus Impor Bawang Putih Ilegal, DPR Pertanyakan Peran Satgas Pangan | Villagerspost.com

Kasus Impor Bawang Putih Ilegal, DPR Pertanyakan Peran Satgas Pangan

Bawang putih impor ilegal yang disita pihak Kementerian Pertanian (dok. karantina pertanian)

Jakarta, Villagerspost.com – Masuknya, bawang putih impor ilegal ke pasaran, membuat keberadaan Satuan tugas (Satgas) Pangan di bawah Kepolisian Republik Indonesia dipertanyakan. Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, ada indikasi kartel yang tak terpantau Satgas Pangan Polri.

Dia menegaskan, saat ini banyak yang kepentingan yang bermain dengan surat persetujuan impor (SPI). “Satgas Pangan Polri harus segera turun memantau penyimpangan impor tersebut,” kata Arteria, dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Rabu (14/3).

Seperti diketahui, sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan delapan kontainer atau kurang lebih 5 ton bawang putih impor ilegal. Impor ini diketahui ilegal karena SPI yang diterbitkan Kementerian Pertanian adalah untuk impor bibit, tetapi yang masuk justru bawang putih konsumsi dan dijual ke pasar.

Arteria memaparkan, tanggal 26 Februari 2018, bawang putih impor ilegal itu sudah masuk Pelabuhan Tanjung Priok dan sudah beredar di Pasar Kramatjati Jakarta pada tanggal 2 Maret 2018. Politikus PDIP itu menyatakan, hal ini merupakan suatu kejanggalan. Dia juga mempertanyakan penyidik PNS di Kemendag yang hanya mengatakan pelanggaran administrasi.

Padahal, UU No.7/2014 tentang Perdagangan jelas memuat sanksi pidana. Dari izin impor sebanyak 300 ton, yang masuk cuma 5 ton. Kemudian izin impor 125 ton, yang masuk 53 ton.

“Pemberi persetujuan bisa saja bermain dan melakukan pemufakatan jahat. SPI bisa jadi ruang permainan. Diduga terjadi indikasi kartel. Impornya sedikit-sedikit dimasukkan supaya suplainya tidak terlalu banyak. Diman tetap tinggi agar harga juga tetap tinggi,” tegasnya.

Arteria mengungkap data penyalahgunaan dokumen impor yang melibatkan staf khusus dan seorang mantu Menteri Perdagangan. “Saya ingin tanyakan mana satgas pangannya Bapak (Kapolri). Harus turun sekarang. Jangan takut sama menterinya. Kapolri perlu undang Komisi III untuk dampingi memantau kasus ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Arteria juga mengungkap izin impor jeruk mandarin yang sudah dihentikan. “Kini hanya ada izin impor jeruk dari Pakistan yang harganya lebih murah,” ujarnya.

Sayangnya, ada lagi yang bermain dengan izin impor ini. Jeruk mandarin sebanyak 91 ton masuk dengan menggunakan izin impor jeruk kino. Arteria membeberkan data lengkap itu di hadapan Kapolri dan mempertanyakan kembali ke mana Satgas pangan yang ditugaskan itu.

“Setiap kebijakan pasti ditunggangi kepentingan. Jangan sampai kebijakan impor ditunggangi kepentingan Menteri Perdagangan. Bea cukai tak punya kewenangan lagi. Kewenangannya kini ada di Kementerian Perdagangan,” papar Arteria.

Sebelumnya, terkait masuknya bawang putih impor ilegal ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pastikan tidak memberi ampun kepada importir nakal yang telah menyalahgunakan izin importir bawang putih yang seharusnya untuk keperluan bibit. Amran pastikan, perusahaan tersebut termasuk pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut tidak akan pernah lagi terlibat dalam pengadaan di Kementan.

“Saya pastikan importir yang bersangkutan sudah kami blacklist bersama groupnya di Kementan. Kalau ada pegawai Kementan yang terlibat, pasti akan kami pecat,” tegas Amran, di Jakarta, Senin (12/3).

Amran menegaskan, pihaknya memberikan rekomendasi untuk importase bibit bawang putih dalam rangka menggenjot produksi bawang putih dimana kebutuhan dalam negeri selama ini 90 persennya terpaksa harus melalui impor. Diharapkan dengan importir ikut menanam bawang putih, target swasembada bawang putih 2019 bisa tercapai.

“Program itu sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan produksi bawang putih karena kita ingin komoditas ini swasembada. Tapi ini malah disalahgunakan. Karena itu kami pastikan perusahaan ini di blacklist bersama seluruh groupnya. Aparat Kementan yang terlibat akan dipecat,” tegas Amran.

Amran sendiri marah besar mendengar adanya informasi penyalahgunaan importase untuk bibit bawang putih. Karena itu Amran memastikan tidak akan ada ampun bagi siapapun yang terlibat dalam perijinan ini. Termasuk jika ada pegawai Kementan yang terlibat dalam kasus ini.

“Ini untuk menghindari ganti perusahaan, kami blacklist dia bersama group-groupnya. Ini sudah perbuatan edan. Tidak ada ampun. Ini juga bagian gerakan bersih-bersih di Kementan,” tegas Amran. (*)

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *