Kasus Perusakan Hutan, Pemerintah Harus Tindak Pemilik Konsesi | Villagerspost.com

Kasus Perusakan Hutan, Pemerintah Harus Tindak Pemilik Konsesi

Sarang orangutan di dalam kawasan konsesi PT MPK tempat terjadinya pembalakan liar (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace Indonesia mengapresiasi penegakan hukum terhadap satu tersangka pelaku penebangan liar di dalam konsesi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (PT MPK) kawasan Hutan Produksi Sungai Sentap-Kancang Blok Hutan Gambut Sungai Putri, Kalimantan Barat. Hanya saja, penegakan hukum yang dilakukan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Kalbar itu, dinilai belum cukup.

Greenpeace menilai, pemerintah dalam kasus perusakan hutan, terlebih hutan tersebut merupakan habitat orangutan yang dilindungi, seharusnya menyentuh pemilik konsesi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Kehutanan, PT MPK selaku pemegang konsesi bertanggung jawab menjaga hutan dari kerusakan di wilayah konsesinya.

“Pemerintah sudah memiliki dua cukup bukti untuk menindak tegas PT MPK. Pertama, karena ia lalai menjaga hutan dalam konsesi mereka, selain itu perusahaan ini juga belum tuntas menutup kanal sesuai perintah sanksi administratif KLHK. Akibatnya kanal ini digunakan pembalak hutan untuk mengangkut kayu dari dalam konsesi PT MPK,” kata Ratri Kusumohartono Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (10/7).

Dalam penindakan yang dilakukan tim Gakkum KLHK, ditemukan enam sarang dan seekor orangutan. Hal ini memperkuat temuan Greenpeace Indonesia yang sebelumnya mengungkapkan hasil investigasi ke publik terkait pengrusakan habitat asli orangutan yang berada di kawasan konsesi PT MPK.

“Pemerintah harus melindungi total seluruh wilayah hutan gambut Sungai Putri dengan mencegah PT MPK mengembangkan konsesinya serta KLHK harus menjabarkan rencana untuk melindungi keseluruhan lanskap ini,” tutur Ratri.

“Jika pemerintah tidak memiliki skema perlindungan lanskap Sungai Putri yang komprehensif, maka industri yang tidak bermoral dan pelaku penebangan liar akan terus mengeksploitasi situasi ini dan merusak daerah-daerah yang begitu penting bagi mata pencaharian masyarakat setempat serta kawasan konservasi satwa liar,” pungkas Ratri.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *