Kelangkaan Pupuk Berulang, DPR Usul Pembentukan Pansus Pupuk | Villagerspost.com

Kelangkaan Pupuk Berulang, DPR Usul Pembentukan Pansus Pupuk

Petani menggarap lahannya menggunakan kerbau (dok. spi.or.id)

Petani menggarap lahannya menggunakan kerbau (dok. spi.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kelangkaan pupuk yang dialami petani setiap musim tanam selalu menjadi penyakit berulang setiap tahunnya. Hal ini tentunya sangat mengganggu faktor produksi pertanian mengingat dengan sistem pertanian yang umum berkembang saat ini, pupuk menjadi faktor vital untuk menggenjot produksi.

Pupuk diperkirakan menyumbang 20 persen terhadap keberhasilan peningkatan produksi pertanian, khususnya beras antara tahun 1965-1980 dan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras di tahun 1984. Pupuk pun berkontribusi 15-30 persen untuk biaya usaha tani padi. Dengan demikian sangat penting untuk menjamin kestabilan harga dan kelancaran distribusi pupuk.

Karena itu, anggota DPR dari Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengusulkan segera dibentuknya Pansus Pupuk guna membongkar permainan mafia pupuk dalam pendistribusian pupuk. Pasalnya para petani mengeluhkan langkanya pupuk, dan harga semakin mencekik.

“Bangsa ini sudah dipastikan akan mengalami rawan Pangan, karena kita terus mengimpor, ketersediaan lahan berkurang serta manusia semakin bertambah selain itu, produksi tidak meningkat, banyak rakyat mengeluhkan mengenai pupuk ini,” ujarnya saat Rapat Masa Persidangan IV, Gedung Nusantara II, Senin, (18/5) seperti dikutip dpr.go.id.

Mekeng, mempertanyakan kelangkaan pupuk ini. Pasalnya anggaran untuk subsidi pupuk sangat besar sekali namun tidak sampai Petani. “Pupuk merupakan masalah strateigs jadi saya akan mengangkat dan mengusulkan Pansus Pupuk guna membongkar mafia di sektor ini,”tegasnya.

Dia menilai, adanya permainan di sektor Pupuk dan semua orang sudah tahu siapa saja pemain di Pupuk ini. “Karena ini menyentuh kehidupan masyarakat lapisan bawah, selain itu masalah Raskin juga tidak tepat sasaran, ini harus disikapi bersama,”paparnya.

Sementara anggota DPR Firman Soebagio dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan langkah Pemerintah yang tidak kondusif di sektor pertanian. “Banyak keluhan dari terkait hak hidup Petani dan nelayan,  misal untuk kebutuhan pokok sangat terganggu akibat adanya impor beras.,”terangnya.

Saat ini, lanjutnya beras produksi petani sekitar 40,4 juta ton, sementara kebutuhan pangan itu berada pada 35 juta ton. “Seharusnya kebutuhan pangan kita surplus jadi mengapa impor, pemerintah sangat aneh mengeluarkan izin impor karena akan semakin menambah beban penderitaan para petani,”jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri saat melakukan panen raya di Kabupaten Indramayu beberapa waktu lalu sempat mengakui adanya permainan distribusi pupuk. “Distribusi pupuk memang masih ada yang main. Saya sudah ada penekanan pada PT Pupuk, tapi kenyataannya di lapangan permasalahan masih ada,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku selama ini dia sering mendapatkan keluhan dari para petani terkait kelangkaan pupuk ini. “Bahkan tadi belum sampai ke acara saya mampir ke petani keluhannya sama, pupuk,” katanya.

Jokowi berjanji akan terus memperbaiki sistem distribusi pupuk agar kelangkaan pupuk semacam ini tidak terus menerus berulang. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta kepada para petani agar mampu menaikkan produksi padi, dari semula per hektare sawah 5 ton menjadi 7-8 ton, seiring bantuan traktor, irigasi, dan pupuk dari pemerintah. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *