Kemendesa Apresiasi Dana Desa Dipakai Bangun PAUD | Villagerspost.com

Kemendesa Apresiasi Dana Desa Dipakai Bangun PAUD

Marwan Jafar meninjau pembangunan infrastuktur di Belitung Timur (dok. kemendesa.go.id)

Marwan Jafar meninjau pembangunan infrastuktur di Belitung Timur (dok. kemendesa.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi penggunaan dana desa untuk pembangunan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. “Penggunaan dana desa di desa ini sudah sesuai dengan Permen No 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. Selain untuk infrastruktur dan penguatan ekonomi, dana desa juga diprioritaskan untuk membangun pelayanan dasar seperti Paud dan Posyandu,” ujar Marwan, Sabtu (5/3).

Selain digunakan untuk pembangunan PAUD dan Posyandu, dana desa di Desa Baru juga digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan desa dan drainase. “Di desa ini infrastrukturnya sudah bagus karena dana desa benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan jalan dan drainase,” ujarnya.

Menanggapi pujian Marwan, Kepala Desa Baru Mislan Kadir mengaku sangat terbantu dengan adanya dana desa. “Kita benar-benar manfaatkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, untuk membangub PAUD ini kita sudah habiskan 115 juta rupiah,” tandasnya.

(Baca Juga: Kisah Sukses Dana Desa di Sukaratu)

Dalam kesempatan tersebut, Mislan juga mendukung langkah Menteri Desa yang telah mendorong pencairan dana desa dipersingkat menjadi dua tahap. “Kalau dua termin bisa lebih kenceng. Oktober penggunaan dana desa bisa selesai,” paparnya.

Sebelumnya, Jumat (4/3) Marwan juga meninjau penggunaan alokasi dana desa di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Dalam kesempatan itu, Marwan langsung meninjau tempat pengelolaan sampah yang dibangun dengan menggunakan dana desa. Tempat pengelolaan sampah yang diberi nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mufakat Sejahtera, bisa menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain dan bisa dikembangkan menjadi BUMDes.

“Dengan meningkatnya alokasi dana desa di tahun 2016, saya kira kedepan KSM ini bisa ditingkatkan menjadi BUMDes,” ujar Marwan.

Dalam kesempatan tersebut, Marwan juga melakukan dialog dengan masyarakat terkait penyaluran dana desa dan prioritsnya. “Ini penting agar masyarakat tahu bahwa pemerintahan saat ini telah memberikan dana desa dan punya komitmen yang tinggi untuk membangun desa,” tandasnya.

Marwan menjelaskan dana desa terdiri dari dua hal. Yang pertama dana desa yang bersumber dari APBN dan dana desa yang bersumber dari APBD. “Usai digunakan sesuai dengan prioritas seperti yang tertera dalam Permen no 21 tahun 2015, selanjutnya adalah transparansi dalam pelaporan penggunaan dana desa. Perlu ada laporan yang ditempel di kantor kepala desa mengenai penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa dana desa bener dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Warga desa, imbuh Marwan juga mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan dalam penggunaan dana desa. “Dalam musyawarah desa, adalah agar peaerranya tidak hanya selain pengurus desa agar bisa melakukan kontroling terhadap penggunaan dana desa,” tandasnya.

Jangan Takut Dikriminalisasi

Dalam kesempatan kunjungan itu, Marwan juga menegaskan agar kepala desa jangan takut menggunakan dana desa selama penggunaannya sesuai ketentuan. Dia meminta oknum kepolisian dan kejaksaan tidak mengkriminalisasi pengunaan dana desa. Permintaan tersebut disampaikan Marwan terkait adanya keluhan dari kepala desa mengenai adanya upaya mencari-cari kesalahan penggunaan dana desa oleh  oknum penegak hukum.

“Saya menegaskan dan menghimbau agar aparat penegakan hukum untuk tidak mencari-cari kesalahan para kepala desa dalam menggunakan dana desa,” kata Marwan.

Permintaan tersebut, kata dia, disampaikan untuk menjaga dan memastikan agar proses percepatan dan penggunaan dana desa dapat segera di realisasikan. Selain itu, himbauan tersebut juga bertujuan untuk memberikan ketenangan kepada para kepala desa dalam mengelola anggaran tersebut. “Jangan sampai tindakan para penegak hukum tersebut membuat para kepala desa menjadi takut dalam menggunakan anggaran dana desa yang nantinya dikucurkan,” paparnya.

Akibatnya, lanjut Marwan, dana desa yang bakal digelontorkan tidak terserap dengan baik dan maksimal. Padahal, pemerintah ingin dana tersebut terserap seluruhnya dan secepatnya, sehingga rencana Nawacita Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari desa menjadi terhambat.

Namun dilain hal, Marwan juga meminta para kepala desa agar mengelola dana desa yang dipercayakan kepada mereka dengan baik dan transparan. Masyarakat harus tahu berapa anggaran desa yang mereka dan digunakan untuk apa saja. “Jika perlu para kapala desa membuat pengumuman tentang jumlah dana desa yang mereka terima dan rencana penggunaannya. Pengumuman tersebut ditempel di tempat-tempat dimana masyarakat dapat mengetahuinya,” saran Marwan.

Marwan Jafar juga mengingatkan dana desa hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta perekonomian desa. “Penggunaan dana desa di luar tiga ketentuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan peruntukan,” katanya.

Penegasan tersebut disampaikan Marwan, untuk memastikan agar para kepala desa menggunakan anggaran dana sesuai dengan peruntukannya, seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 21 Tahun 2015. “Di dalam Permen dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiiga menteri, penggunaan dana desa memang hanya untuk ketiga hal tersebut,” terangnya.

Dana tersebut, tegasnya, tidak boleh untuk pembangunan kantor desa, pembelian kandaraan operasional desa atau untuk pembangunan sarana ibadah. Hal tersebut diatur agar tidak ada tumpang tindih penggunaan anggaran.

Selain itu, Marwan juga menjelaskan skala prioritas dari ketiga hal tersebut. Menurutnya, peruntukan untuk sarana dan prasarana serta perekonomian desa baru bisa dilakukan, apa bila infrastrukturnya sudah baik. “Infrastruktur harus baik dulu. Karena ini syarat untuk diperbolehkannya melakukan pembangunan dua bidang lainnya,” tegas dia.

Dikesempatan tersebut, Marwan juga meminta agar sumber daya manusia atau tenaga kerja serta bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan desa harus berasal daerah itu sendiri. Tujuannya, agar dana yang dikucur tetap beredar di desa yang bersangkutan. “Usahakan segala sesuatunya menggunakan apa yang ada di desanya sendiri. Kalau sudah tidak ada baru ambil dari desa lain,” pinta Marwan. (*)

Ikuti informasi terkait dana desa >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *