Kemendesa Gandeng BPS Monitoring Penggunaan Dana Desa | Villagerspost.com

Kemendesa Gandeng BPS Monitoring Penggunaan Dana Desa

Dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa (dok. provinsi banten)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam melakukan monitoring penggunaan dana desa yang sudah disalurkan ke sejumlah desa. Hal itu diketahui saat Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo saat melakukan rapat koordinasi dengan Kepala BPS Kecuk Suharyanto di Kantor BPS, Jakarta pada Selasa (1/8).

Dalam rapat tersebut, Eko membeberkan terkait program prioritas penggunaan dana dan hasil pencapaian dari penggunaan dana desa pada 2016 yang dinilai telah menghasilkan banyak manfaat bagi pembangunan di pedesaan. “Banyak manfaat yang dihasilkan dari penggunaan dana desa, kami sudah punya data dan data kami mungkin berbeda dengan data BPS. Karena itu, perlu ada langkah untuk menyinkronkan data dari Kemendes PDTT dengan BPS,” kata Eko Putro Sandjojo, seperti dikutip kemendesa.go.id.

Sebagai langkah upaya dalam menyinkronkan suatu data tentang penggunaan dana desa, Kemendes PDTT dan BPS akan bersama-sama melakukan monitoring penggunaan dana desa. Dalam hal ini, monitoring penggunaan dana desa oleh Kemendes PDTT akan dilibatkan para pendamping desa dan dari BPS akan melibatkan para koordinator statistik yang terdapat di kecamatan.

“Dalam monitoring ini, nantinya akan menghasilkan data yang lengkap dan akurat. Data yang lengkap inilah sangat penting dalam keberhasilan suatu program,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Kecuk Suharyanto menyebutkan bahwa BPS sudah memiliki sistem informasi geografis untuk desa yang terdapat di Kalimantan Barat. Sistem informasi Geografis tersebut sangat bermanfaat karena dapat mengetahui lokasi desa dan fasilitas yang terdapat di desa beserta dengan foto-fotonya.

“Dalam kerjasama dengan Kemendes PDTT, Petugas kami akan mengumpulkan data dan para pendamping desa nantinya akan mengambil foto-foto mengenai berbagai infrastruktur yang sudah dibangun di desa. Setelah itu, nantinya akan kita gabungkan dan kita masukkan kedalam system informasi geografis yang kita miliki. Kita berharap kerjasama ini sudah bisa berjalan di tahun 2018,” katanya.

Sebelumnya Mendes PDTT Eko Putro Sanjoyo, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan di pedesaan mampu mengurangi laju urbanisasi. Tidak hanya untuk membangun infrastruktur, dana desa juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan. “Kota-kota besar sudah sangat padat. Jika tidak punya keterampilan, tidak seindah yang dibayangkan. Gunakan dana desa untuk bangun desa,” ujarnya.

Peningkatan sumber daya ekonomi di pedesaan, menurut Menteri Eko, menjadi jawaban untuk mengatasi derasnya perpindahan warga desa ke kota. Dirinya pun menekankan pentingnya implementasi empat program prioritas pembangunan desa. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya akselerasi pembangunan pedesaan.

“Tahun ini pemerintah fokus pada empat program prioritas untuk kurangi laju urbanisasi. Keempatnya yaitu menentukan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuat embung air desa, dan membuat sarana olahraga desa,” lanjutnya.

Menurut Eko, program Prukades akan menciptakan klasterisasi produk unggulan desa hingga mendorong peningkatan skala produksi. Dengan demikian, lanjutnya, pengusaha pascapanen termotivasi masuk ke desa. Ia mencontohkan wilayah Telang di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah fokus pada pengembangan padi. BULOG pun berinvestasi untuk penyediaan sarana pengeringan padi.

“Optimalisasi peran BUMDes juga akan hasilkan lapangan kerja. Salah satunya yang kini terus dikembangkan, yakni pengelolaan Desa Wisata. Dengan membangun infrastruktur wisata dan homestay, tentu itu akan memberikan pekerjaan untuk masyarakat desa juga,” ujar Eko.

Untuk terus menekan arus urbanisasi, Eko pun meminta agar empat program prioritas pembangunan desa terus disosialisasikan. Perlu ada keterlibatan Gubernur, Bupati, hingga media massa. Tidak hanya sosialisasi, pengawasan penggunaan dana desa pun juga memerlukan keterlibatan semua pihak, utamanya masyarakat.

Data mencatat laju urbanisasi Indonesia per tahun mencapai 4%. Diperkirakan pada tahun 2025, 68% penduduk Indonesia berada di perkotaan. Bahkan pada tahun 2050, 85% penduduk diprediksi tinggal di perkotaan. Untuk meredam ketimpangan tersebut, sejak tahun 2015 lalu pemerintah menyalurkan dana desa. Akselerasi pembangunan di pedesaan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan desa-kota. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *