Kemendesa PDTT: Padat Karya Tunai Kurangi Urbanisasi | Villagerspost.com

Kemendesa PDTT: Padat Karya Tunai Kurangi Urbanisasi

Warga desa ramai-ramai memperlebar dan memperdalam saluran agar tak menimbulkan banjir di saat hujan (dok. villagerspost.com/tim jurnalis desa kalensari)

Jakarta, Villagerspost.com – Program padat karya tunai yang digalakkan pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) ditengarai mampu mengurangi urbanisasi. “Program padat karya tunai dana desa yang digalakkan sejak tahun 2018 memberikan dampak bagi penyediaan lapangan kerja di desa,” kata Sekjen Kemendesa PDTT Anwar Sanusi, International Conference of Rural Development di Ijen Suites Hotel Malang, Selasa (7/8).

Penyerapan tenaga kerja itulah, kata dia, yang secara efektif membantu mengurangi jumlah urbanisasi atau berpindahnya masyarakat desa ke kota. “Jadi lapangan pekerjaan di perdesaan tersedia dengan baik. Sehingga saya yakin berpengaruh pada pengurangan jumlah urbanisasi,” tambahnya.

Anwar mengakui belum adanya survei secara keseluruhan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak padat karya tunai dana desa dalam mengurangi angka urbanisasi. Namun sulitnya mencari tenaga kerja informal menjadi indikator terjadinya pengurangan mobilitas penduduk dari desa ke kota. “Kita lihat sekarang sudah adanya perubahan yakni sulitnya mencari asisten rumah tangga, supir, dan lain-lain. Ini juga suatu indikator,” ujarnya.

Untuk program prioritas dana desa tahun 2019 menurutnya, masih akan tetap menggunakan sistem padat karya tunai. Selain itu, dana desa tahun 2019 juga akan diarahkan untuk pengembangan ekonomi perdesaan, terutama terkait penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kita ingin mendorong desa-desa di Indonesia menjadi desa yang mandiri. Salah satunya Desa Pujon Kidul, ini ingin kita jadikan sebagai desa percontohan. Kita ingin ke depan, dana desa bisa menciptakan model pembangunan desa untuk dijadikan contoh pada desa yang lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan, desa mandiri adalah salah satu kriteria desa yang mana desa tersebut mampu mengatasi permasalahan desa secara mandiri baik permasalahan ekonomi maupun infrastruktur. Terkait desa mandiri menurutnya, hingga tahun ini Indonesia telah memiliki sebanyak 2.898 desa mandiri.

Menurutnya, angka tersebut telah melebihi target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) untuk mengangkat 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. “Alhmdulillah sudah tercapai (target RPJMN). Kenapa bisa tercapai, karena komitmen dari masyarakat desa untuk bersama-sama memajukan desa sangat baik,” katanya.

Pertides

Selain masalah dana desa, Anwar juga menyinggung program forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides). Anwar mengatakan, secara nasional, terdapat 84 perguruan tinggi telah tergabung dalam Pertides. Jumlah ini terus meningkat seiring makin banyaknya jumlah perguruan tinggi yang tertarik dan konsentrasi pada pengembangan perdesaan.

“Termasuk Universitas Brawijaya juga anggota dari Pertides. Memang jika dibandingkan dari jumlah perguruan tinggi yang totalnya ada 4.000-an, ini sangat sedikit jumlahnya. Tapi kita tidak harus bekerja sama dengan semua perguruan tinggi. Kita perlu memilih perguruan tinggi yang selama ini memiliki konsentrasi di pembangunan perdesaan,” katanya.

Pada kegiatan yang digelar oleh Universitas Brawijaya tersebut Anwar Sanusi mengatakan, dari 84 perguruan tinggi anggota Pertides ini, memiliki ribuan mahasiswa yang siap diluncurkan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Melalui program tersebut, lanjut dia, maka perguruan tinggi telah menjadi instrumen bagi percepatan pembangunan perdesaan.

“Bayangkan setiap KKN, ada ribuan mahasiswa yang diberi pengetahuan tentang desa, yang akhirnya mereka bisa membaca ternyata permasalahan desa itu begini, lalu kita ajarkan mereka mengelola dan memecahkan masalahnya,” paparnya.

Selain diharapkan membantu memecahkan permasalahan di desa, program KKN juga diyakini mampu menumbuhkan rasa cinta mahasiswa terhadap desa. Sehingga ketika mahasiwa tersebut telah menyelesaikan pendidikan, akan kembali ke desa menjadi pelopor pembangunan desa.

“Mereka (mahasiswa) kan ke desa tidak untuk main-main. Dengan diberikannya mereka kesempatan untuk memecahkan permasalahan di desa saat KKN, ini akan menimbulkan memori terutama kecintaan mereka terhadap desa,” ujarnya.

Anwar Sanusi mengatakan, peran perguruan tinggi sangat besar dalam proses percepatan pembangunan desa, baik melalui KKN, penelitian, dan berbagai sumbangsih inovasi seperti halnya teknologi tepat guna. Ia berharap, perguruan tinggi terutama yang tergabung dalam forum Pertides turut berperan aktif membantu pemerintah dalam mengentaskan desa tertinggal. “Kita ingin perguruan tinggi memberikan dukungan pada progran kementerian. Mengkritik pun tidak masalah,” harapnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *