Kepala Desa Keluhkan Permintaan Pengembalian Dana Desa ke Pusat | Villagerspost.com

Kepala Desa Keluhkan Permintaan Pengembalian Dana Desa ke Pusat

Sosialisasi penyaluran dana desa (dok. bappenas)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi XI DPR RI Jhon Erizal mengungkapkan, saat ini banyak kepala desa yang mengeluhkan adanya permintaan pengembalian Dana Desa ke pusat. Dia pun mengaku terkejut dengan maraknya isu yang beredar itu. Pasalnya, pemerintah selama ini mengucurkan dana desa justru untuk meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan pemerataan pembangunan desa.

Jhon Erizal mengatakan, kepala desa pun banyak yang akhirnya menyerahkan masalah ini ke pusat, terutama terkait banyaknya kepala desa yang dipidana terkait masalah administrasi. “Silakan bangun sendiri oleh pemerintah pusat. Pemerintah mau bangun apa, silakan saja, daripada kami menanggung risikonya,” ujar Jhon Erizal menirukan keluhan dari kepala desa, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9).

Kepala desa, kata politikus PAN itu, memang banyak mengeluhkan permasalahan administrasi terkait perencanaan dan pelaporan yang masih rumit serta petugas pendamping yang belum mumpuni. Terlebih lagi setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2017.

“Mereka sudah berjalan dalam tahun anggaran yang ada, tiba-tiba ada SKB 4 menteri yang mengharuskan dengan aturan-aturan tertentu. Ini mereka merasa terjebak, dan ini juga harus ada solusinya,” tegas Jhon Erizal.

Dia berharap jangan sampai niat yang mulia dari pemerintah ini, dianggap sebagai jebakan kepada kepala desa. Karena kegiatan Dana Desa ini dipantau oleh banyak lembaga.

“Mereka diawasi Kejaksaan, Kepolisian sehingga menimbulkan keresahan dan merasa tidak tenang. Kemarin di Riau mereka menyampaikan surat resmi agar bisa diundang untuk hadir di Komisi XI. Ini perlu mendapat perhatian serius,” pungkasnya.

Sebelumnya, para kepala desa yang hadir dalam acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (25/7), juga pernah mengeluhkan sulitnya pembuatan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ). Kesulitan itu diungkapkan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo yang hadir membuka acara tersebut.

Hari Wibowo, seorang kepala desa di Klaten misalnya, mengeluhkan sulitnya mengurus pajak dalam membuat SPJ dana desa. Kesulitan ini terjadi karena mayoritas warga desa tidak memiliki NPWP. “Realisasi antara perencanaan dan kenyataan di lapangan, dimana ada realisasi yang lebih dan kurang yang sulit untuk di-SPJ-kan,” keluhnya.

Selain itu, lampiran SPJ dana desa juga dirasa menyulitkan karena sangat tebal. “Ada di lampiran yang sangat tebal yang membutuhkan biaya penjilidan dan fotokopi yang kadang tidak dianggarkan. Keempat, soal permintaan mendadak dari warga,” keluh Hari.

Kesulitan serupa juga dikeluhkan oleh kepala desa di Temanggung Yamsudi. “Kesulitan pembuatan SPJ karena laporannya yang sangat tebal dan rinciannya banyak,” ujarnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *