Keterbukaan Informasi Desa Penting untuk Membangun Desa | Villagerspost.com

Keterbukaan Informasi Desa Penting untuk Membangun Desa

Pelatihan pembuatan sistem informasi desa bagi perangkat desa (dok. jombangkab.go.id)

Pelatihan pembuatan sistem informasi desa bagi perangkat desa (dok. jombangkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, keterbukaan informasi desa, merupakan salah satu poin penting untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik, bermartabat dan mandiri. Oleh karena itulah, sudah seharusnya sikap keterbukaan harus melekat sebagai tugas pokok pemerintahan desa.

“Transparansi publik sangat penting. Warga desa harus dilibatkan membangun desanya. Saya meminta Komisi Informasi untuk membantu memantau dan mendorong kepada desa untuk terbuka dalam pengelolaan dana desa. Sampaikan ke saya jika ada yang perlu disampaikan,” kata Eko, saat menghadiri penganugerahan pemeringkatan badan publik 2016 yang berfokus transparasi pengelolan dana desa dan nagari yang dilaksanakan Komisi Informasi Sumbar, Kamis (8/9).

Terkait dana desa, kata Eko, untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik, diperlukan upaya pengawasan semua pihak yang harus didukung dengan keterbukaan informasi. Dia menegaskan, peningkatan ekonomi desa, pengetasan daerah tertinggal, dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kota mandiri, tidak akan mungkin terlaksana tanpa ada dukungan semua pihak.

“Sinergitas dari pelaku ekonomi, perbankan, perguruan tinggi, hingga  masyarakatnya, akan menjadikan tujuan desa membangun sesuai dengan rencana. Saya akan semaksimalkan mungkin melakukan pendekatan kerja sama dengan semua kalangan yang yang punya kepedulian membangun desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi,” ujarnya.

Kunjungan Menteri Desa ke Padang, juga memenuhi undangan dari Universitas Negeri Padang untuk menjadi pembicara sekaligus menjalin kerja sama antara perguruan tinggi dengan Kementerian Desa PDTT. “Dari kalangan kampus, diharapkan bisa membantu pemberdayaan masyarakat, teknologi, dan pengembangan ekonomi,” ujar Eko.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya sekadar mengandalkan dana desa untuk mewujudkan Nawacita. Eko mengatakan, dana desa harus juga dibarengi dengan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa yang sudah maju hingga desa perbatasan negara.

“Baru kemarin, saya juga membawa pejabat BNI, BRI, dan Bulog dari Jakarta ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sana ada kawasan transmigrasi yang sudah menjadi Kota Terpadu Mandiri yang dinamai KTM Telang. Saya lihat sudah maju dengan memasarkan produk desanya. KTM itu sudah bisa menjadi percontohan secara nasional,” ujar Eko.

Dengan kondisi kawasan transmigrasi menjadi KTM itu,Menteri Eko mengatakan,  maka akan menarik pihak perbankan dan pelaku ekonomi lainnya agar membantu kebutuhan usaha masyarakat. “Bank memudahkan pinjaman usaha dan Bulog akan langsung membeli hasilnya dari masyarakat,” ujarnya.

Ikuti informasi terkait dana desa >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *