Ketua Komisi IV Minta Pemerintah Hentikan Proyek Reklamasi | Villagerspost.com

Ketua Komisi IV Minta Pemerintah Hentikan Proyek Reklamasi

Proyek reklamasi pantai utara Jakarta (dok. kiara)

Proyek reklamasi pantai utara Jakarta (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Ketua Komisi IV Edhy Prabowo mengatakan, pihak sudah sejak setahun lalu memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. “Saya tidak mengerti mengapa proyek ini terus berlanjut pembangunannya padahal banyak aturan yang dilanggar,” ujarnya, melalui akun media sosial, Jumat (15/4).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan Teluk Jakarta adalah kawasan strategis. Berdasarkan amanat undang-undang, perubahan fungsi di kawasan strategis harus berdasarkan izin pemerintah pusat serta persetujuan DPR.

“Tidak bisa hanya berdasarkan Keppres terbitan lama karena kedudukan Keppres berada di bawah Undang-undang. Kalau mau negara ini baik, lakukanlah sesuatu berdasarkan Undang-undang,” tegas Edhy.

(Baca juga: DPR Sepakat Hentikan Reklamasi Pantai Utara Jakarta)

Dia menegaskan, faktanya reklamasi telah melanggar aturan, dan faktanya proyek tersebut hanya berpihak kepada pengusaha dan tidak berpihak kepada masyarakat. Khususnya warga nelayan di pesisir Jakarta yang kediamannya diratakan secara represif dan tak manusiawi oleh pemerintah DKI Jakarta.

“Saya menuntut dan menantang kepada pemerintah, kalau pemerintah cinta tanah air dan tunduk kepada undang-undang, segera hentikanlah proyek reklamasi. Seandainya saya pemerintah, saya lebih memilih untuk menggusur para pengusaha nakal ketimbang menggusur rakyat sendiri. Sayang, fungsi DPR bukan mengeksekusi tapi hanya sebatas memberi rekomendasi,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, wewenang pemberian izin pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta, ada pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Meski begitu, Susi mengatakan, dalam mengambil keputusan, Gubernur DKI perlu mendapat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun rekomendasi dari KKP juga harus memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres). “Perpres ini adalah payung hukum untuk menteri membuat rekomendasi. Selain itu untuk memayungi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan izin tentang pelaksanaan reklamasi,” kata Susi dalam konferensi pers yang digelar di rumah dinasnya, Widya Chandra V No.26, Jumat (15/4).

Selain rekomendasi, lanjut Susi, Gubernur DKI juga perlu mempertimbangkan Peraturan Daerah mengenai Zonasi Wilayah Pesisir. Hal ini mengingat, pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan tanpa adanya Perda Zonasi Wilayah Pesisir.

“Selain itu, perlu adanya Perda Zonasi Wilayah Pesisir. Dimana di sini faktanya pelaksanaan reklamasi dilakukan tanpa rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan,” lanjut Susi.

Pada Rapat Kerja (Raker) KKP dengan Komisi IV DPR pada 13 April lalu telah menyepakati untuk menghentikan sementara proses reklamasi Teluk Jakarta. Pemberhentian sementara ini sampai memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Kepmen 301/2016 untuk melakukan kajian dan pengawasan pada reklamasi Pantai Utara Jakarta. (*)

Ikuti informasi terkait reklamasi >> di sini <<

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *