KIARA: Ahok Privatisasi Teluk Jakarta | Villagerspost.com

KIARA: Ahok Privatisasi Teluk Jakarta

Aksi para nelayan Jakarta menolak reklamasi Teluk Jakarta (dok. kiara)

Aksi para nelayan Jakarta menolak reklamasi Teluk Jakarta (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melakukan privatisasi kawasan Teluk Jakarta. Hal itu terlihat dari ngototnya Ahok melaksanakan proyek reklamasi pantai dan pembangunan 17 pulau buatan yang didanai dari utang senilai lebih dari US$40 miliar atau Rp540 triliun di Teluk Jakarta.

Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim mengatakan, sedikitnya ada 8 perusahaan properti mengantongi izin reklamasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (lihat Tabel 1). Di antara kedelapan pengembang ini, terdapat PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk./APLN) yang memperoleh jatah pembangunan Pulau G.

Untuk mereklamasi perairan seluas 161 hektare, perusahaan ini menggandeng investor asal Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Singapura. “Di dalam Pulau G, akan disediakan 70.000 tempat tinggal, mal, perkantoran, apartemen, dan perumahan pinggir pantai sebanyak 90.000,” kata Halim dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (28/1).

Tabel 1. Nama Pulau, Pengembang, Luasan Laut, dan Status                              

Pulau Pengembang Luas Status
A PT Kapuk Naga Indah 79 Ha Izin prinsip
B PT Kapuk Naga Indah 380 Ha Izin prinsip
C PT Kapuk Naga Indah 279 Ha Proses Reklamasi
D PT Kapuk Naga Indah 312 Ha Proses Reklamasi
E PT Kapuk Naga Indah 284 Ha Izin prinsip
F PT Jakarta Propertindo 190 Ha Izin Pelaksanaan
G PT Muara Wisesa Samudra 161 Ha Proses Reklamasi
H PT Taman Harapan Indah 63 Ha Izin Pelaksanaan
I PT Jaladri Kartika Eka Paksi 405 Ha Izin Pelaksanaan
J PT Pembangunan Jaya Ancol 316 Ha Izin prinsip
K PT Pembangunan Jaya Ancol 32 Ha Izin Pelaksanaan
L PT Manggala Krida Yudha 481 Ha Izin prinsip
M PT Manggala Krida Yudha 587 Ha Izin prinsip
N PT Pelindo II 411 Ha Proses Reklamasi
O Pemprov DKI Jakarta 344 Ha Izin prinsip
P Pemprov DKI Jakarta 483 Ha Izin prinsip
Q Pemprov DKI Jakarta 369 Ha Izin prinsip

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Januari 2016), diolah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelbagai sumber

Anak perusahaan APLN ini melaksanakan pembangunan Pulau G setelah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

“Padahal surat keputusan ini bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” kata Halim.

Di dalam Pasal 34 Ayat (1) disebutkan: “Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi“.

Sementara pada Ayat (2) disebutkan: “Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan: (a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat; (b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta (c) persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material“.

Pada perkembangannya, menurut Halim, masyarakat pesisir di Teluk Jakarta, termasuk Tangerang dan Bekasi, menolak proyek reklamasi ini dikarenakan ancaman hilangnya keberlanjutan hidup dan penghidupan mereka. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam beleid itu ditegaskan, reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya. “Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta harus mawas diri dan membatalkan proyek reklamasi Teluk Jakarta,” pungkas Halim. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *