KIARA: Hari Buruh, Momentum Jokowi Memanusiakan Buruh Perikanan | Villagerspost.com

KIARA: Hari Buruh, Momentum Jokowi Memanusiakan Buruh Perikanan

Aksi para aktivis menentang perbudakan anak buah kapal Indonesia di kapal ikan asing (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Presiden Jokowi untuk menjadikan momentum Hari Buruh Internasional 1 Mei ini untuk mulai memanusiakan buruh perikanan. “Saatnya Jokowi melindungi setidaknya 12 juta hak buruh, khususnya buruh perikanan,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Selasa (1/5).

Perlindungan terhadap buruh ini, kata Susan, merupakan kewajiban sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (2), dan Pasal 28E Ayat (1). “Dalam konstitusi tegas dinyatakan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memilih pekerjaan, dan terbebas dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan pilihan yang menjadi hak asasinya,” tegas Susan.

Karena itulah, kata dia, momentum May Day ini harus dijadikan titik pijak bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk memanusiakan buruh perikanan nasional. “Jumlah buruh yang bergerak di sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Namun perlakukan diskriminatif perusahaan kepada mereka masih banyak terjadi,” kata Susan.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2017) menemui fakta, para buruh perikanan ini bekerja di bawah sistem outsourcing, beban dan jam kerja yang sangat panjang (mencapai 10 jam/hari) tanpa upah layak, tidak dilindungi asuransi, dan mendapatkan intimidasi dan pemecatan sepihak. “Kondisi ini mesti diperbaiki karena jelas bertolak belakang dengan rasa kemanusiaan dan melawan konstitusi,” ujar Susan.

KIARA mencatat, pekerja perikanan atau buruh perikanan mendapatkan upah rata-rata Rp50.000-Rp100.000 per hari untuk kapal domestik dan rata-rata Rp100.000-Rp150.000 untuk kapal asing. “Jika dibandingkan dengan beban dan risiko kerja yang mereka alami, upah tersebut tergolong sangat murah,” papar Susan.

Meski beberapa kebijakan perburuhan telah disahkan, diantaranya UU NO 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, namun ironinya implementasi dari pemenuhan hak-hak pekerja masih belum dijalankan dengan baik.

Lebih dari itu, Organisasi Buruh Internasional (ILO) telah merumuskan bentuk standar-standar kerja yang layak di bidang usaha perikanan tangkap, yakni Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dan Rekomendasi ILO No. 199 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. “Namun hingga hari ini, tidak ada satu pun negara di Asia yang telah meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007, termasuk Indonesia,” ujar Susan.

Susan memaparkan, khusus berkaitan dengan pekerja perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan. “Namun hingga hari ini, penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM para pekerja perikanan masih rendah. Hal ini diperburuk dengan minimnya koordinasi lintas instansi seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan,” terangnya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, KIARA mendesak Presiden Jokowi untuk melaksanakan beberapa tindakan penting. Pertama, meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dan Rekomendasi ILO No. 199 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh perikanan.

Kedua, memerintahkan kepada menteri tenaga kerja dan menteri kelautan dan perikanan untuk menghentikan praktik-praktik hubungan industrial outsourcing dan kerja kontrak yang hanya akan melanggengkan praktek perbudakan tanpa ada hubungan kerja seimbang antara pekerja dan pengusaha.

Ketiga, Jokowi didesak untuk memerintahkan kepada kapolri untuk menindaktegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum pidana perburuhan di Indonesia, seperti melakukan pemberangusan serikat buruh, tidak membayar upah kerja, membayar upah di bawah standar regional, dan seterusnya.

“Pada Hari Buruh Internasional ini, kami mendesak Negara hadir dan segera memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak pekerja perikanan atau buruh perikanan,” pungkas Susan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *