KIARA Soroti Proyek Pariwisata yang Didanai Utang World Bank | Villagerspost.com

KIARA Soroti Proyek Pariwisata yang Didanai Utang World Bank

Aksi aktivis KIARA menolak privatisasi dan komersialisasi pesisir dengan dalih konservasi dan didanai utang luar negeri (dok. kiara)

Denpasar, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) memberikan sorotan tajam pada ajang pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan IMF-Bank Dunia, di Bali. Dalam kesempatan itu, KIARA menyoroti proyek-proyek pariwisata yang didanai utang Bank Dunia.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, dana utang pariwisata yang diberikan oleh World Bank merupakan jebakan bagi masyarakat pesisir Indonesia yang akan berakhir pada perampasan ruang hidup dan ruang kelola. “Dana utang pariwisata yang diberikan oleh World Bank takkan sedikitpun membangun perekonomian masyarakat pesisir, yang menjadi target pembangunan pariwisata,” ujarnya, pada acara People‚Äôs Summit on Justice and Equality yang digelar di Hotel Inna Grand Beach Bali, Kamis (10/10).

Pada 30 Mei 2018 lalu, World Bank memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar US$300 Juta atau setara dengan Rp4,2 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata di tiga kawasan, yaitu: Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur beserta daerah sekitar Jawa Tengah bagian selatan. Infrasturktur pendukung ini berupa pembangunan jalan baru, bandara baru, dan lain sebagainya.

World Bank mengklaim, akan ada 3 juta masyarakat Indonesia yang akan menerima manfaat dari pembangunan pariwisata. Namun Susan mengatakan, dana utang itu dijamin tak akan menyejahterakan. Selain itu, dengan dibangunnya banyak infrastruktur pariwisata, hal ini membuktikan bahwa proyek pariwisata itu ekstraktif serta tidak ramah terhadap lingkungan.

“Masyarakat pesisir telah menderita akibat proyek pariwisata karena tanahnya dirampas. Pariwisata, pesisir khususnya, merupakan modus baru perampasan ruang hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,” tegasnya.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2018) mencatat, perampasan tanah untuk kawasan pariwisata dijustifikasi oleh Peraturan Presiden yang memandatkan pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang akan mengelola kawasan pariwisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui skema Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sebagai contoh, hal ini dapat ditemukan di dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Di dalam Pasal 23 Ayat (3) disebutkan bahwa BOP Danau Toba memiliki hak untuk menyewakan dan/atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga serta menerima uang pembayaran pembayaran sewa dan/atau uang keuntungan hasil usaha kerja sama. Fakta di lapangan membuktikan bahwa perampasan ruang, khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil benar-benar terjadi.

“Di Mandalika, ada 300 keluarga nelayan yang harus terusir dari tanahnya. Mereka harus meninggalkan kawasan tangkap yang selama ini menjadi daerah tangkapnya. Ini bukti bahwa proyek pariwisata merampas tanah masyarakat pesisir,” papar Susan.

Di tempat lain, akan terjadi praktik perampasan tanah serupa karena proyek pariwisata dengan skema KSPN terdapat di 10 kawasan di Indonesia, yaitu: Labuan Bajo-Flores, Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung Banten, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, dan Bromo Tengger-Semeru. “Labuan Bajo Flores, ada 1700 keluarga nelayan yang terusir dari tanahnya. Perampasan tanah masyarakat akan terus terjadi di kawasan pariwisata,” ujar Susan.

“Proyek pariwisata berbasis utang tidak perlu dibangun oleh pemerintah karena masyarakat di Indonesia terbukti mampu membangun pariwisata berbasis komunitas dan terbukti mampu membangun kesejahteraan ekonomi tanpa tergantung pada utang,” pungkas Susan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *