KKP Dapat Anggaran Rp13,8 Triliun di 2016 | Villagerspost.com

KKP Dapat Anggaran Rp13,8 Triliun di 2016

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan arahan kepada jajarannya. Anggaran KKP tahun 2016 mencapai Rp13.8 triliun (dok. kkp.go.id)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan arahan kepada jajarannya. Anggaran KKP tahun 2016 mencapai Rp13.8 triliun (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan kenaikan anggaran sebesar 31,4 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Dengan demikian KKP akan mendapatkan anggaran sebesar Rp13,8 triliun untuk menjalankan program-programnya di tahun mendatang.

Kenaikan itu sendiri, menurut pihak KKP diberikan sebagai “ganjaran” atas prestasi yang diraih selama tahun 2015. Salah satunya adalah meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan mencapai 8,3 %. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nasional dan sektor lain yang justru menurun.

“Tahun 2016, kita telah mendapat kepercayaan dari Kabinet Kerja, bahwa pagu APBN KKP Tahun 2016 menjadi Rp 13,8 triliun atau naik 31,4% dari tahun 2015,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, usai menyampaikan DIPA 2016 kepada jajaran eselon 1 dan 2, di Kantor KKP Jakarta, Senin (14/12) seperti dikutip kkp.go.id.

Susi mengatakan dalam Sidang Kabinet pada 11 Desember 2015 lalu, KKP telah ditetapkan menjadi role model dalam penyusunan anggaran tahun 2016. Guna membuktikan bahwa KKP pantas disebut sebagai role model anggaran kementerian, Susi pun meminta agar anggaran tahun 2016 dapat di-refining kembali, seperti tidak ada lagi kalimat rancu dan kegiatan yang tidak perlu.

“Alihkan menjadi kegiatan yang produktif untuk kepentingan stakeholders. RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) kita akan di up-load dan dilihat semua pihak, jangan sampai kita seperti menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Saya minta para Eselon I bisa melihat kembali anggaran secara detail,” pinta Susi.

Susi juga meminta agar semua unit kerja dapat melaksanakan anggaran tahun 2016 dengan menerapkan prinsip good governance. Dengan demikian, akan tercpta pelaksanaan anggaran tahun 2016 lebih baik, yaiyu lebih efisien, berorientasi hasil dan akuntabel.

Misalnya, kata Susi, membuat peraturan dan prosedur yang mendukung pekerjaan. Kedua, membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan. Ketiga, dalam melakukan belanja barang, membuat perbandingan spesifikasi teknis dan harga dari berbagai sumber yang terpercaya.

Selain itu, Susi juga meminta kepada Insepektorat Jenderal agar melakukan pengawalan dalam proses pengaduan barang dan jasa atau pelelangan, sejak Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilaksanakan. “Untuk mengantisipasi adanya pelonjakan harga ikan, maka perlu dibuat Harga Perikaraan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan,” terangnya.

KKP sendiri saat ini memiliki 815 satuan kerja di pusat dan daerah yang akan mengelola anggaran tahun 2016. Susi berpesan kepada jajaran eselon 1 di lingkungan KKP untuk melakukan pengawalan dan pengawasan secara komprehensif, baik pelaksanaan di pusat maupun di daerah.

Selain itu, Susi juga meminta kepada Sekretariat Jenderal untuk mengkoordinasikan perkembangan capaian kinerja secara periodik untuk dilaporkan dan dibahas dalam forum rapat pimpinan. Dengan demikian diharapkan dapat segera mengambil langkah yang tepat jika ada kesalahan.

“Sekretariat Jenderal agar mengkoordinasikan perkembangan capaian kinerja secara periodik untuk dilaporkan dan dibahas dalam RAPIM, sehingga kita dapat segera mengambil langkah bila terjadi sumbatan,” pungkas Susi. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *