KKP Diminta Tutup Perusahaan Perikanan Pencemar Lingkungan | Villagerspost.com

KKP Diminta Tutup Perusahaan Perikanan Pencemar Lingkungan

Tuna tangkapan untuk ekspor (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Tuna tangkapan untuk ekspor (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Jakarta, Villagerspost.com – Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Center of Maritime Studies for Humanities) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup perusahaan pengolahan dan pengalengan ikan yang telah sengaja melakukan praktik pencemaran lingkungan. Caraya adalah dengan melakukan pencabutan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan Izin Lingkungan.

Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities mengatakan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2016 ada beberapa perusahaan yang menerima peringkat merah dan hitam alam laporan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Tahun 2016. Diantaranya adalah PT Sari Cakalang yang bergerak di sektor pengolahan ikan dan beroperasi di Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang mendapat peringkat hitam.

“Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, maka sudah semestinya penegakan hukum kepada pencemar lingkungan dilakukan. Apalagi melihat Laporan PROPER tahun 2015-2016 yang disajikan KLHK, rekam jejak perusahaan perikanan terbilang negatif di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” kata Halim dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Jumat (10/2).

Tindakan tegas berupa pencabutan SIUP dan Izin Lingkungan itu, kata Halim, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Di situ disebutkan: “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup“.

Peringkat hitam yang diterima perusahaan perikanan seperti PT Sari Cakalang, kata Halim, jelas melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Pasal tegas menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,” papar Halim.

Dia mengungkapkan, di tahun 2015, terdapat 3 perusahaan pengolahan ikan yang mendapatkan peringkat merah di dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Pertama,  PT Mina Maluku Sejahtera di Kota Ambon, Maluku. Kedua, PT Sinar Bahari Agung di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ketiga, PT AKFI di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.

Di dalam dokumen PROPER 2016, disebutkan bahwa “peringkat hitam” diberikan kepada “mereka yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya, telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan sanksi administrasi”.

Di samping itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberi peringkat merah kepada 22 perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengolahan dan pengalengan ikan, udang, dan rumput laut (lihat Tabel 1).

tabel-proper-ikan1
Perusahaan-perusahaan ini tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. “Ironisnya, BUMN Perikanan seperti PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang mendapatkan suntikan modal dari APBN sebesar Rp29,4 miliar justru tidak mampu memberikan contoh yang baik di dalam menjalankan usahanya di bidang pengolahan ikan,” tambah Halim.

Peringkat merah diartikan sebagai mereka yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mesti memberikan pendampingan dan pengawasan ekstra kepada ke-22 perusahaan pengolahan dan pengalengan ikan tersebut agar terjadi perbaikan dalam menjalankan usahanya.

Di samping perusahaan pengolahan dan pengalengan ikan, terdapat 6 perusahaan galangan kapal memperoleh peringkat merah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tersebar di Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Utara (lihat Tabel 2).
tabel-proper-ikan

Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dari hulu ke hilir yang berkelanjutan, maka salah satu langkah strategis yang harus dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah memasukkan ketentuan pencegahan pencemaran lingkungan sebagai kriteria utama untuk memperoleh SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (*)

Facebook Comments
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *