KKP Gandeng KPK Perbaiki Tata Kelola Sektor Kelautan | Villagerspost.com

KKP Gandeng KPK Perbaiki Tata Kelola Sektor Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. KKP gandeng KPK perbaiki tata kelola sektor kelautan (dok. kkp.go.id)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. KKP gandeng KPK perbaiki tata kelola sektor kelautan (dok. kkp.go.id)

 

Jakarta, Villagerspost.com –  Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya memperbaiki tata kelola sektor kelautan. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki tata kelola sektor kelautan Indonesia secara lestari dan berkelanjutan.

KKP dan KPK bekerjasama untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap implementasi rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNP-SDA) Indonesia Sektor Kelautan di 34 provinsi. “Kegiatan ini juga melibatkan 19 kementerian dan 7 lembaga terkait,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam siaran persnya, Rabu (5/8).

Rencana aksi ini merupakan hasil kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia yang diinisiasi oleh KPK pada tahun 2014 lalu. KPK melakukan kajian ini sebagai bentuk pelaksanaan fungsi monitoring sesuai dengan amanat UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK.

Hasil kajian itu menunjukkan sejumlah permasalahan muncul dalam pengelolaan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan. Hasil kajian yang dilakukan KPK membantu KKP dalam upaya mengawal visi Presiden menjadikan “Laut Sebagai Masa Depan Peradaban Bangsa”.

“Hal ini merupakan nilai plus dan faktor pembeda antara KPK dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelamatan sumber daya alam,” ujar Susi.

Rapat Monev ini sangat penting untuk mendorong perbaikan tata kelola di sektor kelautan, kepatuhan para pelaku usaha, integrasi sistem data dan informasi, dan harmonisasi perundang-undangan terkait kelautan dan perikanan. Monev GNP-SDA Indonesia Sektor Kelautan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama (NKB) yang ditandatangani pada 19 Maret 2015 di Istana Negara.

Dimana pada tataran pemerintah provinsi, tindak lanjut atas kajian KPK ini meliputi empat fokus area, yakni penyusunan tata ruang laut wilayah, penataan perizinan kelautan dan perikanan, pelaksanaan kewajiban para pihak serta pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Pertama, Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut dengan terdapat beberapa isu strategis yang perlu ditindaklanjuti. Semisalnya, belum tersedia sistem informasi yang memadai terkait perencanaan dan monitoring pemanfaatan ruang laut.

Disamping itu, tidak semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah laut dan tidak terdapat integrasi data spasial untuk penggunaan ruang laut bagi berbagai kepentingan. Pada level nasional, penataan ruang laut secara nasional perkembangannya yaitu 5 provinsi telah menyusun Perda dan 23 provinsi dalam proses. Adapun untuk Kabupaten/Kota sebanyak 15 telah menyusun Perda dan 104 dalam proses.

Kedua, Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan, dimana sekurang-kurangnya ada dua isu strategis dalam implementasi fokus area ini. Diantaranya, proses pengurusan SIUP/SIPI/SIKPI yang kurang tertib, karena terdapat perusahaan Kapal Ikan Asing yang memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI, tercatat bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.

Selain itu masih terdapat perusahaan yang memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI, namun tidak memiliki NPWP. Juga soal izin Lokasi dan izin Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih terkendala belum tersedianya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Fokus area ketiga adalah Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak, dimana terdapat beberapa isu strategis terkait antara lain tingkat kepatuhan para pihak memenuhi kewajiban masih rendah, koordinasi lintas sektor di daerah masih lemah. Selain itu, belum terdapat sistem data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan perizinan di sektor sumberdaya alam, khususnya untuk aktivitas yang menggunakan ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

Sedangkan pada fokus area keempat terkait Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat, yang menjadi isu strategis adalah belum teridentifikasinya hak-hak masyarakat yang ada di laut seperti hak kepemilikan, sosial, jaminan keamanan, adat.
“Selain itu juga terkait isu pelaksanaan resolusi konflik yang muncul dalam pemenuhan hak-hak masyarakat,” tegas Susi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan terkait keempat fokus area tersebut. Diantaranya adalah pembentukan satgas illegal fishing, verifikasi dan evaluasi pelaku usaha perikanan, penerbitan peraturan terkait pengelolaan kegiatan usaha perikanan dan pelimpahan kewenangan perpanjangan kapal ukuran >30–60 GT kepada UPT dan Provinsi. Selanjutnya, penyiapan pedoman teknis, bimbingan teknis, sosialisasi, asistensi, dan fasilitasi dalam penyusunan RZWP3K tingkat provinsi.

KKP, kata Susi, juga telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan dan petambak garam, pemberian perlindungan dan pemberdayaan masyarakat KP seperti sertifikasi hak atas tanah nelayan, dan perlindungan sumber daya alam untuk keberlanjutan. “Saat ini kami juga sedang melakukan proses revisi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2006 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ungkap Susi.

Dari beberapa upaya yang dilakukan diatas telah memberikan beberapa hasil yang nyata dalam penyelamatan SDA sektor kelautan. Diantaranya, KKP telah berhasil melakukan verifikasi kapal ikan eks asing sebanyak 1.132 unit, penenggelaman 42 unit kapal (Des 2014-Mei 2015, KKP 20 unit dan TNI AL 22 unit kapal), dan Pengalihan pengelolaan kawasan taman laut, dari KLHK ke KKP.

Selain itu KKP juga telah berhasil meningkatkan volume produksi ikan di PPP dan PPI, sebagai dampak moratorium izin kapal buatan luar negeri. Kemudian, tersusunnya 5 Perda RZWP3K tingkat provinsi dan 15 Perda RZWP3K tingkat kab/kota, Penerapan sistem pembayaran PNBP secara on line (Simponi), Penerapan pelayanan perijinan perikanan tangkap secara on line (e-services), serta Penanganan pelanggaran perizinan, sebanyak 117 kasus (sampai dengan triwulan II 2015). (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *