KKP Rangkul ILO dan IOM, Cegah Kejahatan Kemanusiaan | Villagerspost.com

KKP Rangkul ILO dan IOM, Cegah Kejahatan Kemanusiaan

Awak kapal yang menjadi korban perbudakan di Benjina (dok.  djpsdkp.kkp.go.id)

Awak kapal yang menjadi korban perbudakan di Benjina (dok. djpsdkp.kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalin kerjasama dengan Internasional Organization for Migration (IOM) dan International Labour Organisation (ILO) guna mencegah adanya kejahatan kemanusiaan, terutama di sektor kelautan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat peran KKP sebagai eksekutor di sektor kelautan untuk melakukan perlindungan kawasan kelautan.

“Di kita, kapal-kapal illegal fishing tidak hanya mencuri ikan saja, tetapi perdagangan manusia, narkoba, alkohol, senjata, perdagangan hewan langka,” ujar Susi dalam pertemuan dengan International Organization for Migration (IOM) dan International Labour Organisation (ILO), di kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/11) seperti dikutip kkp.go.id.

Pemerintah menyiapkan langkah lanjutan yakni dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan di sektor usaha kelautan dan perikanan melalui pengembangan roadmap yang mencakup delapan isu tata kelola pemerintahan. Delapan isu tersebut adalah pendaftaran kapal, kontrol pelabuhan, dokumentasi penangkapan, tata kelola izin atau lisensi dari pemerintahan, sistem pengawasan, penegakan hukum, penelusuran hak asasi manusia dan kerjasama luar internasional.

Untuk itu, Susi menggandeng kedua organisasi kemanusiaan tersebut. Bersama IOM, memberi dukungan penanganan dan pengembalian anak buah kapal asing (migrant fishers), khususnya anak buah kapal perikanan yang tertangkap melakukan kegiatan IUU Fishing serta kampanye dan raising awareness kepada masyarakat pesisir, khususnya di daerah perbatasan, terkait konsekuensi dan kerugian jika terlibat dalam tindak kejahatan perdagangan manusia dan kerja paksa.

“IOM Indonesia telah bekerjasama dengan berbagai lembaga Pemerintah Republik Indonesia, terutama di daerah-daerah perbatasan dan penilaian manajemen migrasi dan memerangi penyelundupan manusia,” terang Susi.

Sementara dengan ILO, Susi ingin KKP melakukan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja perikanan Indonesia melalui dorongan ratifikasi Konvensi ILO No.188, tentang dukungan terhadap penyusunan dan diseminasi Permen KP tentang perlindungan HAM.

“Pemerintah telah mengakui usaha dan prestasi ILO selama ini bekerja secara aktif dengan PBB dan lembaga-lembaga multilateral lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung terciptanya peluang kerja yang layak sebagai titik penting dari upaya mengurangi dan mengentaskan kemiskinan serta upaya berkelanjutan untuk menghilangkan kerja paksa dan perdagangan manusia dari rantai nilai global,” pungkasnya. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *