KKP Selesaikan Kasus ABK Asing Terlantar di Ambon Sebelum Natal | Villagerspost.com

KKP Selesaikan Kasus ABK Asing Terlantar di Ambon Sebelum Natal

Para anak buah kapal (ABK) asing di Benjina. (dok. kkp.go.id)

Para anak buah kapal (ABK) asing di Benjina. KKP akan bantu pemulangan ABK asing yang terlantar di Ambon sebelum Natak (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Upaya memulangkan anak buah kapal berkebangsaan asing yang dipekerjakan di Ambon berhasil mencapai titik temu. Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUU (Illegal unreported and unregulated) Fishing yang memediasi antara ABK dengan pemilik kapal eks asing yang sudah dilarang beroperasi, mencapai kata sepakat bahwa perusahaan akan membayar upah dan memulangkan para ABK itu sebelum Hari Raya Natal.

Seperti diketahu, sejak moratorium penangkapan ikan oleh kapal asing diberlakukan oleh Menteri Kelautan dan Peerikanan Susi Pudjiastuti, ada seratusan ABK dari Myanmar dan Thailand terkatung-katung di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon. Para ABK dipekerjakan oleh perusahaan Indonesia dan belum mendapat upah.

Pemerintah mewajibkan agar perusahaan itu membayar hak-hak ABK, termasuk memfasilitasi agar memulangkan mereka ke negara asalnya. Dalam konteks inilah kemudian pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantu mediasi lewat Satgas IUU Fishing.

Hasilnya, seperti dikatakan Ketua Satgas IUU Fishing Mas Achmad Santosa, disepakati maksimal tanggal 23 Desember pembayaran gaji dan pemulangan awak asing sudah diselesaikan. “Sebelum hari Natal. Kalau bisa sebelumnya,” Mas Achmad Santosa, seperti dikutip kkp.go.id, Senin (21/12).

Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP Andha Fauzie menegaskan yang terpenting adalah hak ABK dibayarkan dan pemulangannya dibiayai perusahaan. “Kalau nggak, akan dikenakan peraturan yang berlaku. Kita sekarang masih persuasi,” kata Andha.

Dalam menangani masalah ABK asing yang terlantar di Indonesia ini, pihak KKP juga dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat International Organization for Migration (IOM)yang berfokus pada masalah perdagangan manusia. IOM juga melakukan pendataan dan penelitian mengenai para ABK asing tersebut.

Ada 3 grup perusahaan yang dimediasi dalam hal ini. Pertama, grup PT S&T Mitra Mina Industri dan PT Era Sistem Informasindo. Kedua, grup PT Sumber Laut Utama dan PT Maju Bersama Jaya. Ketiga adalah Mabiru Grup yang membawahi 5 perusahaan yaitu PT Tanggul Mina Nusantara, PT Thalindo Arumina Jaya, PT Jaring Mas, PT Handigdo dan PT Biota Indo Persada.

Grup pertama, diketahui mereka masih memiliki tanggung jawab terhadap 12 warga negara (WN) Myanmar dan 13 ABK asal Thailand. Mereka pun sepakat untuk membayarkan upah dan mengurus para ABK untuk dipulangkan ke negaranya masing-masing sambung menunggu terbitnya certificate of identity (COI) atau semacam pengganti paspor beberapa ABK yang belum memilikinya dari pihak kedubes.

Sementara itu untuk Mabiru grup, terdapat data yang tidak sesuai antara perusahaan dengan IOM. Pihak perusahaan merasa hanya mempekerjakan WN Thailand sebanyak 33 orang, dan 26 ABK Myanmar. Sementara itu IOM menemukan bahwa Mabiru Grup berutang pada 77 WN Myanmar.

Namun, pihak Mabiru Grup mengklaim bahwa mereka tidak mempekerjakan ABK cabutan dari perusahaan lain. Mabiru Grup hanya mengakui ABK yang sejak awal terdaftar sebagai pekerja.

Untuk menjernihkan masalah ini, Sabtu (19/12) kemarin kedua belah pihak kembali bertemu membahas data pekerja tersebut sesuai saran KKP. Pihak perusahaan diminta membawa bukti-bukti untuk disesuaikan dengan data milik IOM. Belum diketahui, apa hasil dari pertemuan kedua pihak itu.

Selain masalah data pekerja, juga adalah masalah lain yaitu menyangkut jumlah upah yang harus dibayarkan kepada para ABK. Aturan standar menurut perusahaan, bagi ABK dibayar sebanyak 9.000 baht/bulan, koki 10.000 baht/bulan, dan foremen atau mandor dibayar sebesar 12.000 baht/bulan. Namun para pekerja menuntut bayaran di atas jumlah itu.

Terkait masalah pengupahan ini, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kementerian Tenaga Kerja Muji Handaya mengatakan, jika kedua pihak belum menemukan jalan tengah, pemerintah yang akan memutuskan besarannya. “KKP tahu harga pasar berapa,” kata Muji yang juga terlibat dalam pembahasan.

Dalam urusan pembayaran pesangon ini, KKP juga meminta Mabiru Grup membereskan masalah pesangon ABK asal Indonesia yang di-PHK karena adanya moratium itu. Pasalnya meski perusahaan mengklaim sudah membayar semua, ada aduan yang mengatakan 133 ABK Indonesia belum mendapat upah pesangon. Mabiru dituntut membawa bukti pembayaran pesangon itu.

Sementara itu PT S&T Mitra Mina Industri dan PT Era Sistem, menyatakan siap memenuhi tenggat waktu yang diberikan. Mereka hanya memerlukan COI sehingga pemerintah Indonesia mendesak Kedubes Thailand dan Myanmar untuk mengurus dalam waktu satu minggu.

IOM sebenarnya menyatakan grup ini memiliki 19 ABK Myanmar, namun perusahaan mengatakan hanya mempunyai 28 pekerja asal Thailand. Jika data IOM pada hari Sabtu benar adanya, maka PT tersebut diwajibkan membayar. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *