KLHK Bantah Ada Privatisasi di Taman Nasional Komodo | Villagerspost.com

KLHK Bantah Ada Privatisasi di Taman Nasional Komodo

Kekayaan laut Indonesia, di kawasan TN Komodo. (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno, menegaskan bahwa tidak ada privatisasi dalam pembangunan wisata alam di Taman Nasional Komodo (TNK). Wiratno menjelaskan, yang ada adalah pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), dimana ada hak dan kewajiban serta sanksi apabila ada pelanggaran dari pemegang izin.

“Dalam pengembangan wisata alam di taman nasional, tentu diperlukan bangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kunjungan wisatawan, seperti toilet, tempat makan, dan lain-lain. Untuk itu, pengembangan pariwisata alam diperbolehkan, tapi hanya di zona pemanfaatan, dan harus melibatkan masyarakat sekitar,” tegas Wiratno dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (10/8).

Bantahan itu disampaikan terkait temuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR soal adanya proyek pembangunan yang dilakukan swasta, di kawasan TNK, pada Sabtu (4/8) lalu. Anggota Komisi III DPR RI Yosef B Badeoda, mengutip tulisan pada papan informasi yang terpasang di titik lokasi proyek pembangunan, menyampaikan di situ tertulis pemberi izinnya adalah dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).

Terkait temuan ini, Wiratno menegaskan, TNK merupakan salah satu taman national di Nusa Tenggara Timur, yang memiliki satu-satunya hewan purba yang masih tersisa, yaitu Komodo. TN seluas 173.300 ha ini meliputi wilayah daratan dan perairan, dan dikelola berdasarkan zonasi, yaitu: zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona khusus dan zona perlindungan bahari.

Pada wilayah daratan, 70% merupakan ekosistem savana dan habitat Komodo. Dari 146 pulau terdapat 8 pulau terfavorit kunjungan wisatawan yaitu Pulau Padar, Pulau Komodo, Rinca, Pulau Gili Lawa Daratan, Pulau Gili Lawa Lautan, Pulau Kambing, Pulau Kalong, dan Pink Beach di Pulau Komodo. Pengunjung TNK saat ini mencapai 120 ribu orang per tahun atau sekitar 10 ribu orang per bulan, yang perlu mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan saat berwisata, yang perlu didukung sarana dan prasana (sarpras).

“Kunjungan wisata tersebut berkontribusi menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 29 miliar rupiah per tahun,” kata Wiratno.

Saat ini terdapat dua Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di TNK yaitu PT SKL di Pulau Rinca dan PT KWE di Pulau Komodo dan Pulau Padar. PT SKL diberikan IUPSWA di Pulau Rinca akhir 2015 lalu, seluas 22,1 hektare atau 0,1% dari luas Pulau Rinca 20.721,09 ha. Sementara yang diizinkan untuk pembangunan sarpras maksimal 10% dari luas izin yang diberikan atau hanya seluas 2,21 ha.

PT KWE mendapat IUPSWA di Pulau Komodo dan Pulau Padar pada September 2014, seluas 426,07 ha, terdiri atas 274,13 ha atau 19,6% dari luas Pulau Padar (1.400,4 Ha) dan 151,94 ha atau 0,5% dari luas Pulau Komodo (32.169,2 ha). Sarpras yang dapat dibangun sekitar 42,6 ha.

Terkait areal usaha, dikatakan Wiratno, kedua izin ini berada di ruang usaha pada Zona Pemanfaatan. Prosedur penerbitan izin kedua perusahaan tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disyaratkan dalam aturan pembangunan dan pengembangan rencana pengelolaan tidak boleh mengganggu lintasan Komodo dan sarang Komodo. Ditambahkan Wiratno kedua perusahaan tersebut dalam hal pembangunan fisik seperti bangunan, sudah menggunakan konsep kearifan lokal dan ramah lingkungan baik dari segi material maupun tata cara pelaksanaannya.

“Mereka menggunakan bahan bangunan material bambu dari bajawa, menggunakan solar panel dan konsep zero waste. Pada saat ini kedua perusahaan tersebut masih dalam proses pembangunan konstruksi, dengan terus dimonitor oleh KLHK,” pungkasnya.

Sebelumnya, Tim Kunker Komisi III DPR, saat melakukan sidaj di TN Komodo menemukan adanya proyek bangunan oleh pihak swasta. Tim Kunker Komisi III DPR akan mengkaji secara mendalam, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam proyek pembanguan yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut.

“Kehadiran kita karena adanya laporan dari masyarakat tentang rencana pembangunan di areal ini. Oleh karenanya kami akan kaji, apakah pembangunan ini melanggar hukum atau tidak. Sebab setahu kami, di wilayah taman nasional tidak boleh ada pembangunan oleh pihak swasta,” jelas Yosef Badeoda.

Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menyatakan bahwa rencana proyek pembangunan itu harus dihentikan, karena diduga terjadi overlapping peraturan perundang-undangan. “Selain itu, ada juga kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kami mendengar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebenarnya juga telah meminta agar investasi ini dihentikan untuk sementara waktu, sampai ada keputusan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Nasir.

Politisi PKS itu meminta kepada seluruh stakeholder terkait, agar keberadaan TN Komodo, khususnya di Pulau Rinca itu dikembalikan kepada fungsi aslinya. “Kita khawatir komersialisasi di tempat ini akan mengganggu ekosistem dan habitat asli satwa-satwa yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, kami minta Pemkab Manggarai Barat dan juga kementerian terkait bisa mendengar aspirasi dari masyarakat yang mengharapkan agar komersialisasi di tempat ini dihentikan, sebelum ada peraturan yang jelas,” tuturnya.

Ditegaskannya, pihaknya tidak menolak adanya bentuk investasi, tetapi karena lokasinya berada di dalam areal taman nasional, maka harus diperhatikan secara benar. “Karena (areal itu) merupakan taman nasional, di mana tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan fungsi-fungsi taman nasional itu sendiri,” kata Nasir.

Senada dengan dua rekannya, Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub memaparkan bahwa jumlah areal yang akan dipergunakan untuk proyek itu tidaklah sedikit, yakni seluas 22,1 hektare. ““Hal ini harus kita pertanyakan dahulu, apakah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengetahui adanya pembangunan ini. Saya merasa keberatan dengan adanya kegiatan (pembangunan) ini. Sebab hal itu sudah jelas melanggar,” tandas politisi PAN itu.

Menanggapi kejadian yang ada, Kapolres Manggarai Barat menyatakan bahwa Kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak TN Komodo untuk mendapatkan konfirmasi tentang kegiatan yang dilakukan di TN Komodo itu, khususnya yang ada di Pulau Rinca. “Mungkin dari sana nantinya kami akan mendapatkan penjelasan tentang aturan atau regulasinya, khususnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan di dalam areal Taman Nasional Komodo,” jelasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *