KNTI Apresiasi Ombudsman, Minta BPN Cabut Sertifikat Swasta di Pulau Pari | Villagerspost.com

KNTI Apresiasi Ombudsman, Minta BPN Cabut Sertifikat Swasta di Pulau Pari

2 JAM DARI ISTANA YouTube play
Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengapresiasi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jakarta atas pelaporan oleh nelayan Pulau Pari sejak 2016. LAHP tersebut menegaskan adanya pelanggaran administrasi berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara.

Pihak Ombudsman juga meminta agar pihak-pihak terkait segera melakukan tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ada delapan butir tindakan korektif yang direkomendasikan. Pertama, BPN DKI Jakarta harus melakukan evaluasi dan gelar perkara terkait proses penerbitan 62 sertifikat hak milik dan 14 SHGB di Pulau Pari.

Kedua, Inspektorat BPN diminta melakukan audit internal terhadap Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tekait penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB atas nama PT Bumi Pari dan PT Bumi Raya Griyanusa di Pulau Pari

Ketiga, Kepala Kantor BPN DKI Jakarta diminta melakukan evaluasi terkait SK pemberian SHGB atas nama PT Bumi Par dan PT Bumi Raya Griya Nusa.

Keempat, Pemprov DKI diperintahkan untuk mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai kawasan pemukiman penduduk/nelayan sesuai Pasal 171 Ayat (2) huruf e Perda DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2012 tentang RTRW 2030.

Terhadap tindakan korektif tersebut, secara khusus ORI memberikan jangka waktu 30 hari dan memberikan laporan perkembangannya kepada Ombudsman dalam waktu 60 hari.

“Terhadap LAHP tersebut KNTI bersama dengan nelayan Pulau Pari mengapresiasi keputusan tersebut dan meminta komitmen pemerintah khusus Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Kepulauan Seribu, serta BPN Wilayah Jakarta dan BPN Jakarta Utara untuk segera memenuhi tindakan korektif,” kata Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata, kepada Villagerspost.com, Senin (9/4).

Lebih lanjut, kata Marthin, LAHP Ombudsman ini dapat juga menjadi alasan penghentian penuntutan terhadap tiga orang nelayan warga Pulau Pari yaitu Khatur Sulaiman, (2) Syahrul Hidayat dan Edi Priadi. “Aparat Kejaksaan dapat menggunakan alasan penghentian penuntutan berupa, sertifikat yang menjadi dasar pelaporan secara substansi telah digugurkan karena telah cacat administrasi dan cacat prosedur penerbitannya,” tegas Marthin.

KNTI menegaskan, nelayan dan masyarakat Pulau Pari berhak atas tanah dan sumber daya di pulau kecil termasuk perairan sekitarnya sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang menolak adanya penguasaan tunggal melalui privatisasi dan perampasan tanah secara sepihak oleh pihak korporasi swasta terhadap pulau kecil. “LAHP ini sejalan dengan Putusan MK menegaskan hak-hak konstitusional nelayan tradisional,” sambung Marthin.

Hal-hak tesebut adalah: hak untuk melintas (akses); hak untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kaidah budaya dan kearifan tradisional yang diyakini dan dijalankan secara turun-temurun; hak untuk memanfaatkan sumber daya; termasuk, hak untuk mendapatkan lingkungan perairan yang sehat dan bersih. “Hak tersebut melekat pada individu maupun kolektif nelayan tradisional dan tak boleh ditukar-gulingkan,” pungkas Marthin.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *