KNTI: Efektivitas Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Dipertanyakan | Villagerspost.com

KNTI: Efektivitas Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Dipertanyakan

Penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Jakarta, Villagerspost.com – Hasil kajian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) terhadap aksi penenggelaman kapal pencuri ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, jika upaya tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pencuri ikan semata, maka hal itu patut dipertanyakan. “Tidak terjadi jera dari pencurian ikan dari negara-negara tersebut. Bahkan terakhir, tertangkap kapal Fu Yuan Yu 831 asal negeri China di perairan selatan sekitar Kupang,” kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata kepada Villagerspost.com, Kamis (11/1).

Data KNTI menyebutkan, di tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap dan menenggelamkan 181 kapal illegal (data per Oktober) di perairan Indonesia. Namun penenggelaman kapal illegal oleh Satgas 115 sepertinya tidak menimbulkan efek jera.

Yang terjadi malah terjadi peningkatan jumlah kapal yang ditenggelamkan setiap tahunnya dari tahun 2015 sebanyak 113 kapal, tahun 2016 sebanyak 115 kapal dan terakhir data 2017 malah meningkat hingga 250 kapal. “Efektivitas penenggelaman kapal untuk memberikan efek jera kepada pelaku IUU Fishing masih patut dipertanyakan,” kata Marthin.

KNTI menegaskan, penenggelaman kapal bukan kewajiban ataupun perintah undang-undang tetapi tindakan khusus yang bisa dilakukan terhadap kapal asing/non-bendera Indonesia dengan didasarkan bukti awal permulaan yang cukup. Pasal 69 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (untuk selanjutnya disebut UU Perikanan) menyebutkan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Secara jelas, Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan berbunyi: “bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana sebagai pengawasan perikanan, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup“.

Lebih lanjut dalam penjelasan, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah adanya dugaan kuat tindak pidana oleh kapal perikanan berbendera asing tanpa memiliki perizinan berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan di wilayah perairan Indonesia.

Setidaknya terdapat empat unsur yang wajib dipenuhi untuk penenggelaman kapal secara langsung tanpa putusan pengadilan. Empat unsur tersebut: (a) kapal perikanan berbendera asing; (b) tanpa memiliki perizinan berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI); (c) serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan di wilayah perairan Indonesia.

Selain penenggelaman kapal tanpa melalui proses peradilan, Pasal 76A UU Perikanan mengatur mengenai perampasan atau pemusnahan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Benda dan/atau alat yang dirampas dapat dilelang untuk negara yang hasil lelang masuk ke dalam kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

“Selain di lelang, benda dan/atau alat berupa kapal perikanan yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan,” papar Marthin.

Dalam konsep mengenai pengelolaan perikanan, penenggelaman kapal pada dasarnya adalah bagian khusus dari aspek Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan (Monitoring, control and surveillance/MCS). Komponen inti dari MCS setidaknya terbagi dalam empat proses: (i) sebelum melaut; (2) saat melaut; (3) saat mendaratkan hasil; (4) pasca mendaratkan hasil. Selama ini yang terlihat hanya dalam konteks penenggelaman kapal yaitu saat penangkapan ikan/melaut. Sementara permasalahan lain mengenai komponen inti tidak banyak berubah.

Rencana aksi nasional indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan illegal, unreported, and unregulated fishing belum diperbaharui kembali. Terakhir baru hingga 2016 dan masih ada kelemahan-kelemahan yang terjadi secara khusus dalam aspek kerja sama antar negara.

Jika menelisik lebih lanjut pelaku illegal fishing, tidak banyak berubah negara yang menjadi sumber pelaku pencurian ikan. Lima negara dari kawasan ASEAN (Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia dan Papua Nugini) ditambah dengan negara China merupakan negara yang menjadi langganan pelaku pencurian ikan.

KNTI dari kajian itu menyimpulkan, penenggelamaan kapal yang dilakukan Pemerintah tidak efektif untuk menekan pencurian ikan. Walaupun penengelaman kapal tidak menjadi kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang tetapi merupakan pilihan tindakan.

“Lebih lanjut kapal yang dirampas tidak serta merta harus juga dimusnahkan/ditenggelamkan. Namun pilihan lain adalah melelang dan dapat pulau dihibahkan kepada kelompok nelayan melalui koperasi-koperasi perikanan,” ujar Marthin.

Dia menegaskan, dalam konteks ini perlu ada upaya strategis pemerintah dengan bersikap luwes untuk melakukan kerjasama dengan negara asal pelaku dalam pengawasan pencurian ikan. Sebagai negara yang bertetangga, harus ada iktikad baik dalam hubungan antar negara bertetangga (good neighborlines).

“Namun jika yang terjadi malah sebaliknya dengan keengganan negara asal pelaku bekerjasama, maka pemerintah harus bersikap tegas dengan prinsip reciprocal (hubungan timbal balik) dan prinsip retaliation (pembalasan) misalnya dengan menghentikan kerjasama di bidang lain termasuk keluar dari ASEAN,” pungkas Marthin.

Sebelumnya, di acara Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018, Rabu (10/1), Presiden Joko Widodo meyakini kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pasti untuk kebaikan negara, kebaikan rakyat. Namun demikian, Jokowi mengingatkan Susi Pudjiastuti agar juga berkonsentrasi ke industri pengolahan ikan, terutama yang mendorong untuk ekspor ikan.

“Jadi penenggelaman itu adalah bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita ini tidak main-main terhadap illegal fishing, terhadap pencurian ikan,” kata Jokowi.

Mengenai polemik yang terjadi antara Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan dengan Susi Pudjiastuti terkait penenggelaman kapan pencuri ikan itu, Jokowi menegaskan, semua menterinya ia dukung. “Setiap menteri pasti memiliki kebijakan dan kebijakan itu pasti untuk kebaikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, penenenggelaman kapal yang dilakukan Susi dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera. Tetapi, lanjut Jokowi, ia telah menyampaikan kepada Susi bahwa sekarang konsentrasinya agar ke industri pengolahan ikan terutama yang mendorong untuk ekspor ikan, karena ekspor ikan kita turun. “Saya mendukung seluruh upaya untuk meningkatkan produksi perikanan di Indonesia, baik tangkap maupun budidaya,” tegas Jokowi. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *