KNTI: Kebijakan Perikanan Belum Berdampak Positif Terhadap Perlindungan ABK Nelayan | Villagerspost.com

KNTI: Kebijakan Perikanan Belum Berdampak Positif Terhadap Perlindungan ABK Nelayan

Para anak buah kapal (ABK) asing di Benjina. (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – KNTI menemukan setidaknya empat temuan lapangan dari situasi pekerja ABK Nelayan. Hasil temuan lapangan ini menunjukkan, kebijakan perikanan terhadap perlindungan nelayan ABK kapal perikanan di atas 10 GT tidak berdampak positif terhadap perlindungan ABK Nelayan.

Padahal, berdasarkan penelusuran KNTI, telah terdapat 7 peraturan yang mengikat komitmen pemerintah untuk memastikan berjalannya perlindungan pekerja perikanan sebagai ABK Nelayan. (lihat tabel). Nyatanya, kebijakan terkait dengan perlindungan pekerja perikanan belum berdampak terhadap ABK Nelayan untuk kapal perikanan diatas 10 GT.

Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, situasi tersebut dibuktikan berdasarkan hasil temuan lapangan di Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan tiadanya kehadiran pemerintah untuk melindungi ABK Nelayan. “Berdasarkan hasil wawancara, pertama, pekerja ABK Nelayan masih belum memiliki kontrak kerja atau perjanjian kerja di atas laut,” kata Marthin kepada¬†Villagerspost.com, Selasa (9/4).

Akibatnya, kata dia, kemudian terjadi ketidakpastian hubungan kerja yang menempatkan pihak ABK Nelayan dalam posisi yang lemah dan tidak dapat mendapatkan kedudukan hukum. “Sebabnya dikarenakan tiadanya pengawasan lapangan dari pemerintah terhadap perjanjian kerja laut dan tidak terintegrasi dalam perizinan,” tegas Marthin.

Kedua, dari sisi pendapatan, bentuk model bagi hasil perikanan pun belum sesuai ketentuan bagi hasil perikanan yang telah diatur sejak UU No. 16/1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang mengatur pembagian 40% hasil bersih pendapatan diperuntukan bagi ABK Nelayan. “Ketentuan ini menunjukkan, pemerintah masih membiarkan lemahnya perlindungan ekonomi dari ABK Nelayan, disamping konteks pengawasan dan syarat perizinan yang tidak ditegakkan,” papar Marthin.

Ketiga, minimnya asuransi perikanan bagi ABK Nelayan. Padahal sebagaimana diketahui bersama, usaha perikanan telah dinyatakan bersama sebagai profesi yang tinggi risiko ancaman kecelakaan laut. “Tetapi hal tersebut tidak mendorong asuransi perikanan diberikan kepada ABK Nelayan,” ungkap Marthin.

Keempat, pendekatan HAM yang terus-menerus digaungkan oleh pemerintah seolah-olah hanya di atas kertas. “Di lapangan, perusahaan tidak mengetahui berbagai kebijakan terkait dengan sertifikasi hak asasi manusia untuk usaha perikanan. Di arah yang sama, perusahaan tidak dalam pandangan yang sama untuk menerapkan hak asasi manusia dalam melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menghormati dan melindungi hak asasi ABK Nelayan,” ujar Marthin.

Berdasarkan situasi tersebut, menurut Marthin, banyaknya kebijakan terbukti tidak membuat situasi kesejahteraan ABK Nelayan menjadi lebih baik. Minimnya implementasi dan pengawasan lapangan dari peraturan tersebut menjadi salah satu masalah yang menunjukkan tiadanya inovasi implementasi kebijakan oleh pemerintah di tingkat lapangan.

“Ditambah lagi, kebijakan perlindungan ABK Nelayan yang substansial dan mendasar seperti kewajiban adanya perjanjian kerja laut dan asuransi perikanan masih belum terintegrasi dalam sistem perizinan perikanan usaha perikanan,” ujarnya.

Di sisi lain, situasi perizinan yang terhambat masalah akses perizinan secara daring (online) mendorong pemerintah daerah mengambil jalan pintas melalui Surat Keterangan Melaut (SKM). “SKM ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan baru misalnya dalam verifikasi berbagai syarat perizinan termasuk mark down ukuran kapal sebagai salah satu masalah umum yang telah lama ditemukan,” pungkas Marthin.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *