KNTI Sayangkan Kritik Cantrang Berbuah Ancaman Penjara | Villagerspost.com

KNTI Sayangkan Kritik Cantrang Berbuah Ancaman Penjara

Perahu tradisional nelayan Kendal (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia sangat menyayangkan atas tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, melaporkan saudara Rusdianto Samawa sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, hanya karena kritik yang dilontarkan ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) terkait kasus pelarangan cantrang. “Tindakan pelaporan ini dilakukan sebagai reaksi atas kritik yang dilancarkannya di media sosial,” kata Ketua KNTI Marthin Hadiwinata kepada Villagerspost.com, Senin (28/8).

Menurutnya, di tengah permasalahan yang timbul akibat kebijakan alat tangkap yang menimbulkan kriminalisasi, agenda penyejahteraan nelayan yang sangat jauh dari cita-cita poros maritim hingga iklim demokrasi yang tidak begitu stabil pada hari ini, tindakan KKP mengkriminalisasi pengkritiknya ini tentu akan menambah beban di pundak pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Pasal yang dituduhkan kepada Rusdianto Samawa sebagaimana kita ketahui bersama merupakan pasal karet,” tegas Marthin.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.

“Pasal-pasal ini sering kali dipergunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis hak asasi manusia dan pro-demokrasi. Bahkan, di kalangan penggiat organisasi masyarakat sipil, keberadaan pasal-pasal tersebut dinilai kontraproduktif dengan kehidupan berdemokrasi,” papar Marthin.

Dia menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia seharusnya dapat lebih bijak dalam menanggapi kritik-kritik yang dilancarkan oleh masyarakat pegiat kelautan dan perikanan, sehingga substansi dari kritik tersebut dapat terserap sebagai aspirasi yang baik guna peningkatan kinerja Pemerintah ke depannya. Selain itu juga, kriminalisasi ini juga merupakan tindakan yang kontraproduktif terhadap pembangunan perikanan karena nelayan merupakan subyek aktor yang perannya begitu signifikan dalam upaya-upaya pencapaian visi Nawacita dan Poros Maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Kami meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam menghadapi kritik dengan dengan klarifikasi dan lebih terbuka. Tidak tepat merespon kritik dengan kriminalisasi karena hal ini akan menutup ruang bagi setiap warga negara termasuk Rusdianto Samawa untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Rusdianto Samawa dilaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ke Bareskrim Mebes Polri. Hal itu terkait berbagai kritik yang dilancarkan Rusdianto terkait kebijakan pelarangan cantrang. Melalui berbagai tulisannya, Rusdianto getol mengabarkan kondisi keprihatinan nelayan dan berbagai profesi terkait dunia perikanan di berbagai daerah di Indonesia. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *