KNTI: Transshipment Bukan Barang Haram, Pemerintah Harus Perkuat Kebijakan | Villagerspost.com

KNTI: Transshipment Bukan Barang Haram, Pemerintah Harus Perkuat Kebijakan

Aktivitas transshipment komoditas tuna (dok. greenpeace)

Aktivitas transshipment komoditas tuna (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah untuk bergegas memperketat pengaturan bongkar-muat ikan di laut (transshipment) dan melibatkan nelayan dalam proses penyusunannya. Ketua Dewan Pembina KNTI Riza Damanik mengatakan, transshipment bukanlah barang haram dalam aktivitas usaha perikanan tangkap.

“Tidak saja di negara lain, bahkan dalam Peraturan Menteri KKP tentang Usaha Perikanan Tangkap sekalipun aktivitas ini dimungkinkan dengan menyertakan definisi penangkapan ikan dalam satu kesatuan dengan aktivitas pengangkutan ikan. Maka melarang seluruh aktivitas transshipment menciptakan konflik di dalam kebijakan itu sendiri,” kata Riza kepada Villagerspost.com, Jumat (23/1).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Usaha Perikanan Tangkap menyebutkan, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Kegiatan itu, termasuk yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

“KNTI setuju dan mendukung pemerintah untuk memberantas transshipment ‘abal-abal’ yang merugikan negara, terutama untuk komoditas tuna. Namun perlu diingat, kepentingan mendasar dari transshipment adalah efektivitas dan efisiensi dalam penggunakan faktor-faktor produksi, utamanya Bahan Bakar Minyak. Di sinilah tantangan pemerintah, memilah dan memilih, hingga menutup rapat praktik transshipment abal-abal tadi,” tambah Riza.

Terdapat dua motif transshipment yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Pertama, transshipment untuk membawa ikannya langsung ke luar negeri. Kedua, transshipment di dalam negeri, namun dimaksudkan untuk mengacaukan data pelaporan tangkapan yang menyebabkan terjadinya under-reporting atau pelaporan yang dimanipulasi.

“KNTI dapat memahami kebijakan yang diambil saat ini (melarang seluruh transshipment) sebagai kebijakan temporer atau sementara menuju pengaturan transhipment yang benar-benar menguntungkan rakyat Indonesia. Nelayan harus diajak berkonsultasi. Maksimum Maret atau April pemerintah sudah harus datang dengan pilihan kebijakan terbaik,” tutup Riza.

Sebelumnya, Kadin memang menyatakan keberatannya atas kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang melarang total praktik transshipment. Kadin meminta agar penerapan aturan transshipment tidak dipukul rata. “Kadin minta penerapan kebijakan transshipment benar-benar melihat realitas di lapangan. Jadi, tidak dipukul rata,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto lewat siaran persnya beberapa waktu lalu.

Menurut Yugi, kebijakan larangan alih muatan penting untuk tidak dipukul rata karena Kadin mencatat bahwa tidak semua pelaku alih muatan tersebut belum tentu semuanya bermain nakal. Jika kebijakan transshipment harus tetap dijalankan secara merata pada seluruh nelayan dari semua golongan, menurut dia, penangkapan ikan tuna bisa mengalami pembusukan.

Masalahnya, ujar dia, ukuran kapal nelayan dari tingkatan yang kecil tentu tidak memiliki kecanggihan kapal-kapal yang lebih besar, khususnya dengan kapal-kapal yang memiliki teknologi cold storage (ruang pendingin) yang memadai. “Jadi, mereka itu hanya punya penyimpanan ikan tuna bermodalkan es batu saja. Dengan demikian, kalau balik lagi ke daratan, tidak efisien,” katanya.

Desakan serupa juga datang dari Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin). Wakil Ketua Umum Astuin Eddy Yuwono mengatakan aturan transshipment harus direvisi karena pola penerapannya yang bersifat generalisasi.

“Harus ada exception (pengecualian-red) dalam kebijakan transshipment ini. Kami tidak melakukan transshipment ke luar negeri melainkan hasil tangkapan itu dibawa ke Muara Baru. Saya rasa transshipment tidak perlu dilakukan ketika hasil tangkapan ikan itu diangkut ke Indonesia,” kata Eddy saat menggelar rapat dengan jajaran Dirjen KKP di Gedung Mina Bahari I, Jakarta, Kamis (22/1) kemarin.

Eddy menegaskan, sejauh ini pihaknya telah menjalankan prosedur sesuai keinginan pemerintah dimana setiap hasil tangkapan ikan diturunkan di pelabuhan Indonesia. Dia juga mengklaim, transshipment yang dilakukan Astuin selama ini dilakukan demi menjaga kualitas ikan agar tetap dalam kondisi baik. “Astuin setuju dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menindak transshipment atau alih muatan yang hasil tangkapannya dibawa lari ke luar negeri,” ucap Eddy. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *