Komisi IV DPR Sayangkan Pencabutan Permentan Produk Susu Akibat Tekanan WTO | Villagerspost.com

Komisi IV DPR Sayangkan Pencabutan Permentan Produk Susu Akibat Tekanan WTO

Peternakan sapi perah. (dok. distanak.bantenprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 30 Tahun 2018 terkait kewajiban eksportir susu untuk menyerap susu sapi peternak lokal, disayangkan oleh Komisi IV DPR. Apalagi pencabutan tersebut dilakukan karena tekanan Amerika Serikat melalui WTO.

Anggota Komisi IV Rahmad Handoyo mengatakan, pencabutan Permentan tersebut menurunkan peternak penghasil susu sapi. “Saya sangat mengapresiasi adanya Permentan yang mewajibkan eksportir dan importir untuk menyerap susu sapi dari peternak lokal. Mengingat salah satu dapil saya, Boyolali, merupakan penghasil susu sapi. Namun, belum lagi kebahagiaan itu datang, tiba-tiba kami dikagetkan dengan dicabutnya Permentan tersebut,” kata politikus PDIP itu, saat Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Rabu (12/9).

Dengan pencabutan aturan tersebut, kini tidak ada lagi kewajiban bagi pabrikan, baik eskportir maupun importir, untuk menyerap susu sapi dari peternak lokal. Hal inilah yang akan sangat berpengaruh bagi penghasilan para peternak. “Kenyataan ini sangat disayangkan, mengingat selama ini masyarakat atau peternak susu sapi sangat terbantu dan terlindungi dengan adanya peraturan menteri pertanian tersebut,” ujar Rahmad.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan alasan dicabutnya Permentan tersebut, tidak lain karena adanya permintaan dari Menteri Perekonomian. Pasalnya, Permentan tersebut bertentangan dengan aturan dagang dari World Trade Organization (WTO).

Meski demikian, Amran berkomitmen untuk tetap membantu memasarkan atau menyerap susu dari para peternak. Walaupun komitmen tersebut tidak dituangkannya dalam bentuk Peraturan Menteri, namun pihaknya akan terus mengimbau agar perusahaan ikut menyerap susu sapi dari para peternak lokal.

Rahmad pun menagih janji Amran tersebut. “Kalau memang demikian, kami coba pegang komitmen Mentan tersebut. Nanti kita akan lihat bersama pelaksanaannya seperti apa. Yang pasti kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan kami,” tegas Rahmad.

Seperti diketahui, langkah Amerika Serikat mengajukan retaliasi di forum Word Trade Organization (WTO) lantaran menilai Indonesia tak patuh pada perjanjian WTO terkait larangan proteksi terhadap produk pertanian dan peternakan, khususnya produk susu membuat Kementerian Pertanian terpaksa merevisi aturannya. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu, diubah menjadi Permentan No. 30/2018 dan Permentan 33/2018.

Intinya, aturan perubahan itu menghapus kewajiban kemitraan antara pelaku usaha dengan peternak dan koperasi terkait penyediaan susu. Permentan tersebut juga menghapus penetapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kemitraan dengan peternak dan koperasi dalam hal penyediaan dan peredaran susu. Lewat perubahan ini, Kementan berharap, WTO tak lagi menganggap Indonesia menerapkan non tarrif barrier dan proteksi terhadap produk susu nasionalnya, yang menjadi salah satu bahan protes AS.

Langkah menyiasati aturan WTO terkait produk susu oleh Kementan ini menuai banyak kritik dari para peternak. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf mengatakan, aturan ini bertentangan dengan kebijakan di kementerian terkait lainnya. Dia menegaskan, penyediaan dan peredaran susu dalam negeri, khususnya terkait kemitraan menyangkut berbagai kementerian.

“Pembangunan sapi perah ini tidak bisa hanya satu kementerian. Kementerian Perindustrian itu berhubungan industri pengolahan susu, Kementerian Perdagangan itu terkait importasi, kemudian Kementerian Koperasi mengurus koperasi. Jadi ini bukan tupoksi Kemtan untuk mengatur, tetapi harus kementerian lintas sektor,” ujar Rochadi.

Menurut Rochadi, supaya susu segar yang diproduksi oleh peternak dapat diserap oleh industri, maka susu harus dijadikan sebagai komoditas prioritas pemerintah. Bahkan, susu segar harus diwajibkan sebagai konsumsi bagi anak usia sekolah.

Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana juga meminta pemerintah hati-hati dalam menuruti kemauan WTO. “Kalau sifatnya diwajibkan itu dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ketabuan di free market. Jadi mungkin pemerintah berhati-hati untuk menghilangkan ketentuan tersebut,” ujar Teguh.

Menurut Teguh, IPS pun sangat membutuhkan susu segar dalam negeri. Pasalnya, bila tak menggunakan susu segar akan merubah rasa dan bau susu yang diproduksi. Sementara, produksi susu segar dalam negeri pun masih memenuhi kurang dari 20% kebutuhan nasional.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *