Komisi IV DPR Temukan Tumpukan Beras Impor di Gudang Bulog Kota Bitung | Villagerspost.com

Komisi IV DPR Temukan Tumpukan Beras Impor di Gudang Bulog Kota Bitung

Beras di gudang bulog. Bulog diminta diperkuat sebagai badan ketahanan pangan (dok. jabarprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kunjungan tim Komisi IV DPR ke Gudang Bulog di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (1/11) lalu mengungkap temuan yang mengejutkan. Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono mengatakan, pihaknya terkejut karena gudang Bulog di Bitung lebih banyak diisi beras impor ketimbang beras lokal.

“Apa yang menjadi dasar atau pertimbangan masuknya beras impor. Bagaimana dengan penyerapan hasil panen petani lokal. Serta bagaimana pendistribusian beras bulog selama ini?” tanya Roem Kono, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (5/11).

Roem juga mempertanyakan jumlah beras impor dan lokal yang ada di gudang itu secara keseluruhan. Dari penjelasan Kepala Bulog Bitung diketahui, beras impor yang ada di gudang tersebut sebanyak 18 ribu ton. Sementara beras lokal hanya 3 ribu ton. Namun beras impor tersebut menurut mereka hanya sebagai beras cadangan.

“Seperti jika terjadi kondisi tertentu seperti banyaknya petani yang gagal panen, atau pun harga beras di pasaran terlalu tinggi. Dengan kata lain beras impor bisa sebagai penyangga,” ungkap Roem Kono.

Sementara itu, terkait penyerapan Bulog Bitung terhadap hasil panen petani lokal, menurut penjelasan pihak Bulog Bitung kepada Komisi IV DPR RI ini tidak ada kendala. Artinya Bulog tetap membeli hasil produksi petani lokal dengan harga yang cukup tinggi atau di atas rata-rata harga pasar.

“Walaupun ketika menjualnya kembali ke masyarakat harganya juga lebih rendah dibanding harga pasar. Dengan kata lain Bulog memberikan subsidi dari selisih harga pembelian ke penjualan ke masyarakat,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Terkait masalah pendistribusian beras Bulog, Roem mengaku akan terus mendorong instansi pemerintah untuk menggunakan beras dari Bulog. Seperti penyaluran program beras sejahtera (rastra) oleh Kementerian Sosial, serta program-program kementerian lainnya.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah agar segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Badan Pangan Nasional dapat memperkuat posisi Bulog, karena dapat memiliki akurasi data dan menjadi lembaga yang mempunyai akses penuh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan stok, distribusi, dan stabilitas harga.

“Ke depan kita akan mendorong Bulog menjadi Badan Pangan Nasional, sehingga Bulog benar-benar memiliki kekuatan yang full. Kita ingin mengoreksi kesalahan fatal kita pada saat tahun 1998 kita memenuhi Letter of Intent (LOI), sehingga Bulog diperlemah,” jelas Daniel.

Daniel mendorong Bulog harus diperkuat sesuai dengan amanat UU yang ada. Pemerintah harus memiliki tata kelola kelembagaan pangan yang mampu menjadi lembaga yang memiliki akses penuh terhadap stok, distribusi, maupun stabilitas harga pangan. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki data akurat yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan sikap dan keputusan terkait masalah pangan nasional.

“Mulai sekarang kita tidak lagi akan memakai data siapapun, kecuali data Badan Pusat Statistik (BPS). Seluruh kementerian dan lembaga harus mendukung data BPS agar dapat menjadi rujukan data semua pihak secara resmi, baik pemerintah maupun masyarakat,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Bulog berperan dalam mendistribusikan beras ke pasaran, sehingga stok beras di pasaran tidak kurang. Harapannya, masyarakat tetap dapat membeli beras dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Apalagi BPS secara resmi sudah menjelaskan, stok beras aman di 2,6 juta ton, sehingga itu cukup untuk stok pangan ke depan dan tidak perlu dilakukan impor.

“Jangan sampai stok cukup, kita masih impor, dan nasib petani kita gantung. Kita harus benar-benar memikirkan nasib petani. Karena ke depan, kalau petani selalu rugi dan sengsara, nanti tidak ada generasi penerus petani. Kalau tidak ada generasi penerus petani, kita tidak makan,” ujarnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *