Kongkalikong Bank dan Kepala Daerah Parkir Dana Desa | Villagerspost.com

Kongkalikong Bank dan Kepala Daerah Parkir Dana Desa

Ilustrasi kongkalikong bank dan kepala daerah parkir dana desa (dok. istimewa)

Ilustrasi kongkalikong bank dan kepala daerah parkir dana desa (dok. istimewa)

Jakarta, Villagerspost.com – Salah satu hal yang dikhawatirkan akan menjadi hambatan dalam penyaluran dana desa dari pemerintah kabupaten/kota ke desa-desa adalah adanya godaan bagi kepala daerah untuk menyimpan dana desa di Bank. Ketakutan akan berhadapan dengan hukum sering menjadi alasan bagi kepala daerah “memarkir” dana daerah seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bank.

Untuk dana APBD saja, saat ini terdapat anggaran senilai Rp273 triliun yang sengaja “diparkir” daerah di Bank. Kondisi serupa juga dikhawatirkan akan terjadi pada penyaluran dana desa. Bisa saja, dengan alasan takut bermasalah hukum, dana desa tahap satu sebesar Rp782 triliun “diparkir” kepala daerah di bank. Padahal alasan sebenarnya adalah ingin menikmati bunganya.

Karena itulah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar kembali mengimbau kepada para kepala daerah agar segara menyalurkan dana tersebut ke desa-desa. “Segera cairkan dana desa, jangan sampai dana desa yang sudah di kas pemerintah kabupaten ataupun kota malah disimpan di bank,” ujar Marwan, di Jakarta, Jumat (11/9) seperti dikutip kemendesa.go.id.

Marwan menyatakan perlu melakukan penegasan soal itu setelah mendengar informasi bahwa banyak bank yang memberikan penawaran menggiurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk menyimpan dana desa yang belum disalurkan ke bank dengan berbagai imbalan.

“Saya mendengar ada beberapa bank di daerah yang memanfaatkan mandeknya penyaluran dana desa untuk disimpan di bank bahkan dengan sejumlah iming-iming hadiah,” kata Marwan.

Jika ada pemerintah daerah yang menyimpan dana tersebut di bank untuk kepentingan personal, Marwan menegaskan tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi seperti yang selama ini diungkapkan. “Kalau dana desa di endapkan di bank dan tidak segera di cairkan, kami akan memberi sangsi kepada pemerintah daerah salah satunya bisa berupa pengurangan DAK,” imbuhnya.

Sebagai informasi, puluhan miliar rupiah dana desa yang diperuntukkan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nangkring di kas daerah Pemerintah Kabupaten. Kondisi ini menarik minat pihak perbankan untuk bisa menyimpan dana tersebut di sana. Bahkan sejumlah iming-iming hadiah pun ditawarkan.

Dari fakta inilah, pemerintah khawatir akan ada kongkalikong antara bank dan pemerintah daerah untuk “memarkir” dana desa di bank. Apalagi pihak bank terlihat cukup agresif menawarkan “bonus” tertentu.

Dalam kasus Tanjung Jabung, diamnya dana ini dikarenakan masih banyak desa penerima belum mengajukan Rencana Anggaran Belanja. Realisasi pengucurannya per desa besarannya mencapai Rp270 juta sampai Rp300 juta. Saat ini di Tanjung Jabung Barat sebanyak Rp31 miliar dana desa berstatus standby.

Bahkan dari beberapa sumber yang yang dihimpun, ada beberapa bank yang menawarkan hadiah jika kepala daerah mau menyimpan dana desa yang belum disalurkan itu di sana. Mereka menjanjikan hadiah bawah tangan bisa dalam bentuk mobil.

“Kalau bunga resmi memang masuk ke negara, tapi mereka menawarkan perjanjian lain dalam bentuk hadiah. Kalau disimpan lama kan lumayan juga diputar bank, biasalah itu persaingan antar bank,” kata sumber tersebut seperti ditirukan Marwan. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *