Krisis Lingkungan Jawa Barat Ancam Pertanian dan Perikanan | Villagerspost.com

Krisis Lingkungan Jawa Barat Ancam Pertanian dan Perikanan

sawah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tercemar limbah pabrik tekstil (dok. greenpeace)

sawah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tercemar limbah pabrik tekstil (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Walhi Jawa Barat menilai bencana lingkungan hidup di Jawa Barat semakin memprihatinkan. Krisis lingkungan hidup juga ditunjukan dengan semakin masifnya alihfungsi lahan pertanian rakyat dan kawasan hutan oleh proyek-proyek pembangunan infrastruktur skala besar seperti bendungan, bandara, jalan tol, PLTU batubara, pabrik semen, kereta cepat dan infrastruktur skala besar lainnya.

“Saat ini Jawa Barat akan berhadapan dengan 29 proyek infrastruktur skala besar yang mengancam ruang kelola rakyat dan keberlanjutan wilayah Daerah Aliran Sungai,” kata Direktur Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (6/6).

Dalam catatan Walhi Jawa Barat, hingga tahun 2016, wilayah pertanian yang masih tersisa di Jawa Barat hanya sekitar 980.000 hektare. Sementara pertambangan di kawasan hutan dan non kawasan hutan telah mencapai 338.000 ha dengan jumlah IUP yang tercatat sekitar 615 buah. Kemudian kawasan industri di Jawa Barat sudah mencapai 67.000 ha yang telah berkontribusi pada pencemaran sungai, sawah, ladang, pesisir dan laut dan mengeksploitasi air permukaan dan bawah tanah secara berlebihan.

Bukan saja menyebabkan krisis lingkungan hidup, pembangunan proyek infrastruktur skala besar dan masifnya bisnis manufaktur dan properti menjadi faktor penyebab terjadinya krisis sosial dan konflik sosial di masyarakat. Bahkan tidak sedikit warga yang kemudian mengalami kriminalisasi oleh aparat negara.

Selain itu, proyek-proyek infrastruktur skala besar juga telah menyebabkan produktivitas pangan rakyat juga menurun sebangun dengan hilangnya wilayah pertanian sawah, ladang, tambak dan ladang garam di pesisir. “Kaum tani dan nelayan pun semakin kehilangan sumber kehidupannya,” terang Dadan.

Walhi Jawa Barat menilai semakin parahnya krisis dan bencana lingkungan hidup disebabkan oleh kegagalan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengurus ruang dan wilayah DAS Jawa Barat. Kebijakan nasional dan daerah dalam RPJMN, RPJMD, RTRWN dan RTRW di daerah menjadi penyebab semakin rusaknya DAS Jawa Barat.

Dalam catatan Walhi Jawa Barat, selama tahun 2016, hingga akhir Mei 2016 total kejadian bencana lingkungan hidup sudah terjadi sebanyak 166 kejadian. Diantaranya, banjir sebanyak 79 kejadian, longsor sebanyak 86. Jumlah orang yang meninggal akibat bencana mencapai 27 orang. “Dipastikan tidak ada satu kabupaten/kota di Jawa Barat yang tidak terbebas dari banjir dan longsor,” kata Dadan.

Selama tahun 2016, sedikitnya telah terjadi 28 kasus tata ruang dan lingkungan hidup yang dilaporkan dan diadukan ke Walhi Jawa Barat dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Selain bencana lingkungan hidup yang telah menyebabkan korban jiwa secara langsung, wilayah Jawa Barat pun berhadapan krisis lingkungan hidup yang semakin genting seperti pencemaran air, tanah dan udara.

“Penyebabnya adalah ekspansi bisnis manufaktur, pertambangan di kawasan hutan dan luar kawasan hutan, pembangunan produksi sampah yang terus melimpah, bisnis properti dan wisata di kawasan konservasi, resapan dan tangkapan air,” urai Dadan.

Melihat situasi itu Walhi dalam menyambut hari lingkungan hidup yang jatuh pada 5 Juni kemarin menegaskan, pihaknya menolak segala kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang merusak dan mengancam keberlanjutan lingkungan, merugikan dan merampas ruang hidup rakyat dan menguntungkan pengusaha/investor.

Walhi juga meminta pemerintah dan pemerintah daerah segara memulihkan krisis DAS Jawa Barat dengan beragam instrumen kebijakan seperti rehabilitasi dan konservasi wilayah, penegakan hukum lingkungan bagi pelanggar hukum hukum lingkungan hidup.

Kemudian, pemerintah dan pemerintah daerah juga dituntut untuk merevisi kebijakan RTRW dan RPJMD yang lebih memihak pada keselamatan, keamanan dan keberlanjutan DAS serta mengarusutamkan pada pengurangan resiko bencana. “Pemerintah dan pemerintah daerah harus mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dalam berbagai kebijakan dan instrumen kebijakan pembangunan,” ujar Dadan.

Selain itu, kata dia, Walhi juga mengajak semua rakyat Jawa Barat, kaum tani, nelayan, buruh, pemuda, pelajar, guru, dosen, pedagang, karyawan, seniman dan budayawan untuk bergerak bersama-sama memulihkan krisis, menjalankan pola hidup yang lebih ramah dan bersahabat dengan alam. Masyarakat juga diimbau mempertahankan ruang hidup serta terus mengontrol dan mengawasi kebijakan-kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada kebijakan negara yang tidak memihak kepada keberlanjutan DAS di Jawa Barat.

Ikuti informasi terkait lingkungan hidup >> di sini <<

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *