Lanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta, Anies-Sandi Beri Kado Pahit Lebaran ke Nelayan | Villagerspost.com

Lanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta, Anies-Sandi Beri Kado Pahit Lebaran ke Nelayan

Aksi masyarakat sipil menolak berbagai proyek reklamasi pantai di beberapa kawasan di Indonesia (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hal ini dianggap sama saja Anies-Sandi telah melanjutkan proyek reklamasi yang ditandai dengan ditetapkannya Pergub 58/2018 itu pada Senin (4/6) pekan lalu.

“Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta,” kata Nelson, pengacara publik dari LBH Jakarta, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (12/6).

Pihak Koalisi menyatakan, Nelayan Teluk Jakarta mendapatkan kado pahit pada lebaran tahun ini yaitu dilanjutkannya proyek reklamasi oleh Anies-Sandi. Berdasarkan catatan Koalisi, Pergub 58 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Anies pada pokoknya membentuk Badan Pelaksanaan untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi (Pasal 4).

Fungsi badan itu sendiri adalah mengkoordinasikan beberapa hal yaitu: teknis reklamasi (pemanfaatan tanah dan pembangunan di pulau reklamasi, pemeliharaan lingkungan, pengendalian pencemaran), penataan pesisir (penataan kampung, permukiman, hutan bakau, relokasi industri), peningkatan sistem pengendalian banjir, fasilitasi proses perizinan reklamasi, bahkan mencantumkan optimalisasi dan evaluasi atas pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan yang sudah ada oleh perusahaan mitra alias pengembang reklamasi.

Koalisi menyatakan, Pergub 58 Tahun 2018 tersebut cacat hukum. Alasannya, karena merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Dalam Pasal 71 Perpres 54 Tahun 2008 tersebut secara jelas disebutkan bahwa Keppres 52 Tahun 1995 yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku lagi. ”

Selain itu juga proyek reklamasi Teluk Jakarta masih menyisakan berbagai permasalahan seperti tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kawasan maupun regional, tidak adanya rencana zonasi (RZWP-3-K) dan rencana kawasan strategis, ketidakjelasan tentang lokasi pengambilan material pasir, hingga pembangunan rumah dan ruko di atas pulau reklamasi tanpa didahului IMB, bahkan tanpa sertifikat tanah,” kata Ronald dari Walhi.

Tigor dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengatakan, meskipun menyebutkan tentang pemeliharaan lingkungan, hutan bakau, pengendalian banjir, dan lain-lain, hal tersebut tidak akan mengubah takdir proyek reklamasi Teluk Jakarta sebagai proyek yang akan merusak ekosistem pesisir. “Proyek itu juga akan menyengsarakan nelayan, mengganggu obyek vital nasional seperti PLTU, pipa, dan kabel bawah laut, dan menghadirkan bencana di pesisir Jakarta,” ujar Tigor.

Hal ini disayangkan Iwan, nelayan asal teluk Jakarta yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke. “Langkah melanjutkan reklamasi, mengingkari janji pasangan Anies-Sandi yang menggebu-gebu, menyatakan secara terbuka akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta,” tegas Iwan.

Iwan mengingatkan, janji penghentian reklamasi tersebut merupakan poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga. “Suatu utang yang harus dibayar kepada pemilihnya yang percaya bahwa janji tersebut akan terwujud. Namun, janji sepertinya tinggal janji saja,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *