Luhut Pandjaitan Dinilai Berpihak ke Pengembang Reklamasi | Villagerspost.com

Luhut Pandjaitan Dinilai Berpihak ke Pengembang Reklamasi

Aksi menolak reklamasi pantai utara Jakarta (dok. kiara)

Aksi menolak reklamasi pantai utara Jakarta (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Maritim Luhut Pandjaitan yang menyatakan reklamasi pulau G tidak bermasalah. Pernyataaan itu menurut pihak koalisi semakin menegaskan Luhut berpihak kepada pengembang reklamasi.

Mereka menilai kesimpulan Luhut bahwa reklamasi Pulau G tak bermasalah, sangat gegabah, karena hanya berdasarkan diskusi dengan PT PLN dan pengembang. “Sedangkan persoalan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap sumber kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, perempuan dan laki-laki, tidak menjadi pertimbangan,” kata ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Jumat (9/9).

(Baca juga: Luhut Tutupi Hasil Kajian Reklamasi, Nelayan Ajukan Keberatan)

Dia juga menegaskan, hasil kajian yang selama ini diklaim sebagai basis pengambilan keputusan oleh Kemenko Maritim hingga kini pun tidak bisa diakses oleh masyarakat. Padahal Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan surat rekomendasi penanganan reklamasi Pulau G.

Dalam surat tersebut, KKP secara tegas merekomendasikan agar reklamasi Pulau G dihentikan. Tak hanya itu, nelayan Teluk Jakarta telah membuktikan sejumlah masalah dalam reklamasi Pulau G di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sehingga hakim pun dalam putusannya memerintahkan penghentian reklamasi pulau G.

“Sikap Menko Luhut ini merupakan pembangkangan atas putusan PTUN Jakarta. Sikap ini tidak pantas apalagi Luhut sebagai mantan Menkopolhukam, sikap yang menunjukan kemunduran demokrasi dengan tidak menghargai lembaga yudikatif,” tegas Marthin.

Sementara itu, menurut Tigor Hutapea dari LBH Jakarta, Luhut telah mengabaikan kajian lingkungan dan sosial yang selama ini telah dilakukan sejak dulu, termasuk diantaranya kajian ketidaklayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan Menteri LH. Dalam kajian tersebut menunjukan tersebut menunjukan potensi kerugian kerusakan yang diakibatkan proyek reklamasi akan sangat besar.

“Untuk itu, pernyataan mengenai keberadaan proyek reklamasi tidak bermasalah patut dipersoalkan dan Kemenko Maritim harus sesegera mungkin membuka kajian-kajian yang telah dilakukan selama ini,” kata Tigor.

Sebelumnya, Luhut mengatakan, tim pengkaji reklamasi pulau G yang dipimpinnya telah melakukan rekayasa dan memastikan semua unsur di lokasi reklamasi manageable. Luhut menjamin kabel listrik dan cooling water PLTU Muara Karang tidak akan terganggu oleh kegiatan reklamasi.

Luhut juga menegaskan sudah berdiskusi dengan PT PLN (Persero) dan PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang mengenai hal tersebut. Menurut Luhut, PLN tidak keberatan dengan kegiatan reklamasi di wilayah tersebut. “Semua sudah jalan, sudah selesai. Tinggal saya masih mau ada sedikit detail supaya tuntas. Semua enggak ada yang ngomong. PLN sudah sudah,” ujar Luhut. (*)

Ikuti informasi terkait reklamasi >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *