Masyarakat Sipil Aceh Rekomendasikan Qanun Perlindungan Nelayan | Villagerspost.com

Masyarakat Sipil Aceh Rekomendasikan Qanun Perlindungan Nelayan

Nelayan mengangkut ikan hasil tangkapan (dok. kiara)

Nelayan mengangkut ikan hasil tangkapan (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Elemen masyarakat sipil Aceh merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyusun Qanun mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Rekomendasi itu lahir dari acara diskusi publik yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, Aceh, Jumat (15/4).

Diskusi bertajuk “Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam Perspektif Undang-Undang Pemerintahan Aceh” itu terselenggara atas kerja sama BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala dengan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Acara tersebut dihadiri berbagai pihak stakeholder terkait UU Perlindungan Nelayan. Diantaranya adalah Panglima Laot Lhok dari Lhoknga, Lampuuk, dan Kuala Gigieng Lambada, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, LSM, akademisi, dan mahasiswa.

(Baca juga, KIARA: Segera Implementasikan UU Perlindungan Nelayan)

Dalam kesempatan itu, Ketua BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala Ardiansyah mengatakan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mendesak hadirnya negara dalam memfasilitasi hadirnya rasa aman, nyaman, dan lebih sejahtera kepada ketiga pahlawan republik ini.

“Di sinilah pentingnya kami merayakan Hari Nelayan Nasional 2016 dengan mendiskusikan UU tersebut,” kata Ardiansyah dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Jenderal KuALA Rahmi Fajri. Dia menegaskan, undang-Undang ini mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. “Perencanaan ini memuat kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan, terdiri dari jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam tengah menunggu pencatatan Lembaran Negara oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini bertujuan untuk: (a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (b) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (d) menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (e) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (f) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum (Pasal 3).

Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim menambahkan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam ini berlaku untuk nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang berkewarganegaraan dan berkedudukan di Indonesia. Tak hanya itu, UU ini juga berlaku bagi keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran (Pasal 5).

“Lebih dari itu, kegiatan pemberdayaan diwajibkan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Halim, pembahasan Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara/Daerah Tahun 2017 sudah semestinya mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan tersebut. Hal itu sesuai dengan Pasal 59 UU Perlindungan Nelayan.

Ikuti informasi terkait UU Perlindungan Nelayan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *