Menggerakkan Kegotong-Royongan di Laut | Villagerspost.com

Menggerakkan Kegotong-Royongan di Laut

Perkampungan nelayan tradisional (dok. change.org)

Perkampungan nelayan tradisional (dok. change.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan menilai, pembangunan kelautan dan perikanan di bawah komando Presiden Joko Widodo belum menempatkan kedaulatan sebagai perkara utama yang mesti ditegakkan dalam pengelolaan sumber daya laut, termasuk di batas negara, agar memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Pemerintahan Jokowi-JK tampak masih terlalu fokus pada program penegakan hukum seperti memerangi praktik pencurian ikan dan penghormatan terhadap HAM tiap-tiap pekerja perikanan.

Sementara, kehidupan masyarakat pesisir yaitu nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir dalam 2 tahun terakhir ini masih belum diupayakan optimal. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, kinerja kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang memerangi praktik pencurian ikan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam patut diapresiasi.

“Namun apresiasi itu disertai dengan catatan perbaikan,” kata Halim, dalam siaran pers terkait Refleksi 2016 dan Proyeksi 2017 Kelautan dan Perikanan, yang diterima Villagerspost.com, Jumat (23/12).

Apresiasi ini, kata Halim, bertolak dari kesungguhan pemerintah dalam menegakkan aturan berkenaan dengan penindakan terhadap pelaku pencurian ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Sepanjang Oktober 2014-Desember 2016, sedikitnya 236 kapal ikan asal Malaysia, Papua Nugini, China, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia telah ditenggelamkan (KKP, Desember 2016).

Tindakan ini diambil berdasarkan Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan. Di situ ditegaskan: “Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup“.

“Tantangannya, upaya ini tidak lantas menghentikan laju pencurian ikan di perairan nasional,” jelas Halim.

Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan menemui fakta bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan belum dijalankan melalui peran pengadilan perikanan dalam rangka meningkatkan kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 76A-76C Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana perikanan bisa dilakukan dalam beberapa bentuk.

Pertama, dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Kedua, dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri. Ketiga, barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

“Dengan perkataan lain, upaya penegakan hukum atas tindak pidana perikanan belum diarahkan untuk meningkatan kas negara, meski diperlukan kerja sama ekstra pemerintah dan aparat penegak hukum,” ujarnya.

Berikutnya, kata Halim terkait pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Tak dimungkiri, disahkannya regulasi ini bisa dijadikan sebagai momentum gerakan nasional memuliakan 3 juta nelayan, 3,5 juta pembudidaya ikan, dan 3 juta petambak garam, termasuk perempuan di dalam rumah tangga ketiga aktor penting tersebut.

Meskipun demikian, pengesahan UU ini tidak akan memberi manfaat kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam apabila kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengedepankan investasi asing ketimbang investasi gotong-royong yang dipraktikkan masyarakat pesisir. “Pasalnya, pelbagai Peraturan Daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah disahkan atau tengah dibahas di tingkat provinsi masih menomorduakan hajat hidup masyarakat pesisir,” terang Halim.

Disamping penilaian apresiatif, catatan buruk atas kinerja kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ditemukan di beberapa bidang. Misalnya, soal pelarangan terhadap pemakaian alat tangkap merusak dan perluasan kawasan konservasi laut.

Terkait hal ini, terbitnya Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak disertai solusi. Padahal, dampaknya dirasakan oleh jumlah pengguna cantrang yang mencapai 1.213 kapal cantrang di Provinsi Jawa Tengah.

Rata-rata cantrang berukuran antara 10-30 GT dan memuat sekitar 30 orang (DKP Jateng, Maret 2016). Dari jumlah tersebut, jumlah izin kapal dengan alat tangkap cantrang 10-30 GT yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 835 unit. Menariknya, dari fakta lapangan tentang operasional alat penangkapan ikan cantrang di Jawa Tengah terungkap bahwa jumlah kapal meningkat dari 5.100 di tahun 2007 menjadi 10.758 unit pada tahun 2015 (KKP, Februari 2015).

Kemudian, perluasan kawasan konservasi laut dilakukan dengan mengabaikan peran nelayan tradisional dengan pelbagai kearifan lokal yang mereka jalani secara turun-temurun. Seperti diketahui, tafsir Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 3 Tahun 2010 Tentang Uji Materi Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa hak masyarakat nelayan tradisional mengelola sumber daya laut sesuai dengan kearifan lokal yang sudah mereka jalani secara turun-temurun adalah sah dan konstitusional.

Berkenaan dengan itulah, penetapan kawasan konservasi laut hingga 20 juta hektare pada tahun 2020 dengan mengabaikan keberlanjutan hidup masyarakat nelayan tradisional adalah bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini nampak di dalam penangkapan terhadap Gregorius Dengekae Krova, nelayan tradisional asal Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh Kepolisian Resor (Polres) Lembata dengan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Wildlife Crimes Unit (WCU) pada tanggal 22 November 2016.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *