Mentan Minta Polri Usut Tuntas Mafia Pupuk Ilegal | Villagerspost.com

Mentan Minta Polri Usut Tuntas Mafia Pupuk Ilegal

Distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah (dok. bojonegorokab.go.id)

Distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah (dok. bojonegorokab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Polres Pelabuhan Tanjung Priok behasil membongkar praktik pembuatan pupuk NPK ilegal di 4 pabrik di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan sementara diketahui keempat pabrik itu ternyata sudah beroperasi sejak 2007 silam. Bahkan hasil produksi pabrik pupuk palsu sudah diedarkan ke luar Jawa yaitu Sumatera.

Pupuk palsu itu sendiri seperti dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, sangat merugikan petani. Pasalnya alih-laih menyuburkan tanaman, pupuk palsu yang standar komposisinya tak sesuai yang ditentukan pemerintah itu, malah membuat tanah kehilangan kesuburannya.

Amran menaksir, secara ekonomi, sindikat pupuk ilegal ini merugikan petani hingga Rp720 miliar. Angka itu dilihat dari jumlah produksi yang mencapai 4.800 ton selam sembilan tahun beroperasi dari tahun 2007. “Kerugian petani capai Rp 720 miliar selama 9 tahun beroperasi,” kata Amran saat meninjau hasil penindakan pihak kepolisian, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (8/4).

(Baca juga: Mafia Pupuk Bersubsidi Masih Eksis)

Berdasarkan informasi dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Victor Inkiriwang, bahan yang digunakan para pemalsu untuk membuat pupuk itu adalah pewarna pakaian, kapur, dolomit, air dan garam. Victor mengatakan, kandungan itu diketahui setelah Polri memeriksakan kandungan pupuk palsu itu ke Pusat Laboratorium Forensik dan ahli dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemeterian Perindustrian dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Victor menerangkan, tidak ada sedikitpun kandungan nitrat dalam pupuk palsu itu. Sementara kandungan nitrat dan kalium sangat sedikit. “Hanya nol koma sekian persen, pupuk ini tidak mengandung unsur hara sama sekali, tidak dapat menyuburkan tanah,” kata Victor, Sabtu (9/4).

“Hasil puslabfor, bahwa kandungan pada pupuk tersebut sama sekali tidak mengandung nitrat, sedangkan posfor dan kaliumnya hanya nol koma sekian persen. Jadi tidak ada memgandung unsur hara sama sekali yang dapat menyuburkan tanah,” jelas Victor.

Mentan Amran Sulaiman sendiri meminta agar Polri membongkar dan menindak tegas sindikat distributor serta mafia pupuk ilegal yang beroperasi di Indonesia. “Saya minta agar segera diproses dan dibongkar sampai ke akar-akarnya. Juga diberi tindakan tegas karena sangat merugikan petani,” tegas Mentan.

Mentan menyatakan, aktivitas ini dapat menurunkan daya saing hasil pertanian Indonesia. “Ini juga merugikan petani sebagai produsen dan masyarakat Indonesia sebagai konsumen,” ujarnya.

Sebelumnya, pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengungkap sindikat pembuat dan pengedar pupuk ilegal yang melalukan usaha produksi dan perdagangan pupuk tanpa izin yang sah. Pihak polres pelabuhan Tanjung Priok mengamankan 6 unit container berukuran 20 feet yang berisikan 136 ton pupuk ilegal.

Pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga mengamankan 5 unit truk trailer, empat mesin pembuat pupuk, 41 peralatan dan perlengkapan pembuat pupuk, 10 karung dan 1/2 galon bahan pembuat pupuk, 5 jenis surat/dokumen terkait pupuk,  dan 6 buah alat percetakan yang digunakan untuk karung pupuk.  Pasar atau wilayah edaran pupuk ini sangat luas, mencakup Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau dan Aceh. Beberapa diantaranya telah beroperasi sejak tahun 2007.

Pupuk yang diedarkan tidak memiliki komposisi yang sesuai dengan yang tercantum di label maupun standar yang diharuskan oleh pemerintah Indonesia. Para tersangka memproduksi dan mengedarkan pupuk tanpa izin yang sah diwaktu menjalankan operasinya. Mereka juga mencantumkan  komposisi dan kadar unsur hara yang tidak sebenarnya.

Para pelaku disangka melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) dan pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Keempat tersanga pemalsu pupuk yang diamankan pihak kepolisian itu terancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh miliar rupiah). (*)

Ikuti informasi terkait pupuk >> di sini <<

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *