Menteri Pertanian Temukan harga Beras di Cibinong di Bawah HPP Beras

Jakarta, Villagerspost.com – Inspeksi mendadak alias sidak yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Pasar Beras Cibinong menghasilkan temuan adanya harga beras yang masih berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Mentan menemukan harga jual beras di Pasar Beras Cibinong berada di kisaran Rp7.400/liter secara eceran.

Apabila membeli dalam partai banyak, harga jual tersebut bisa turun hingga Rp. 6.000/liter. “Harga beras tersebut masih di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah,” ujar Mentan kepada wartawan yang ikut dalam sidak, seperti dikutip pertanian.go.id, Rabu (20/5).

Menurut Mentan, rendahnya harga beras ini merupakan bukti bahwa produksi beras sedang melimpah. Harga di pasar saja bisa berada di bawah harga pembelian pemerintah sebesar Rp. 7.300/kg. Harga di petani bisa lebih rendah daripada itu.

Terkait HPP beras, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, kenaikan HPP beras yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp7.300/kilogram dinilai belum akan menyejahterakan petani.

Alasannya, harga yang berlaku dipasar tidak sebanding lurus dengan HPP. Kajian Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan (KRKP) di akhir 2012 menunjukkan bahwa di Boyolali dan Klaten, HPP tidak cukup kuat untuk mendongkrak harga yang cenderung dipermainkan tengkulak lewat sistem tebasan.

Sementara di karawang, HPP tidak berguna karena harga sudah jauh diatas HPP. Awal minggu ini saja harga gabah di Karawang, Indramayu, Lamongan dan Ngajuk sudah berada dikisaran 4000-4500 per kg.

Kedua, serapan Bulog pada produksi gabah nasional sangat kecil. Rata-rata serapan bulog hanya 10 persen. Hal ini disebabkan rendahnya HPP jika dibandingkan harga yang ada dipasaran, seperti di karawang. Bulog tak mampu bersaing dengan para pedagang. Akibatnya, Bulog hanya mendapat beras “sisa” dengan kualitas jauh dari baik.

Jika produksi nasional 71 juta ton gabah, maka Bulog hanya mampu menyerap 7,1 juta ton. Rata-rata produksi padi nasional 5,2 ton per ha. Artinya Bulog hanya mampu menyerap produksi dari 1,3 juta ha lahan sawah atau setara dengan 2,7 juta petani yang penguasaan lahannya rata-rata 0,5 ha/kk.

Luasan lahan dan jumlah petani yang secara matematis mendapat manfaat dari buloh lewat skema HPP sangat kecil jika dibandingan luas lahan dan jumlah petani yang ada. Sensus pertanian 2013 menunjukkan bahwa jumlah RT petani mencapai 26 juta. Sementara lahan pertanian padi mencapai 7,2 juta ha.

Dengan demikian, sebenarnya temuan Mentan Amran Sulaiman terkait harga beras di bawah HPP sejatinya memang bukan sesuatu yang mengejutkan. Sementara, terkait impor beras, menurut Said, meski Presiden Jokowi sudah berjanji tidak akan melakukan impor beras, namun sepertinya hal itu hanya bakal sekadar janji, pemerintah diyakini Said tetap akan melakukan impor beras.

Ada beberapa alasan yang melandasi prediksi ini. Pertama, pada akhir tahun 2014 serangan hama wereng dan blast marak di sentra produksi padi. Kedua, ancaman kekeringan pada awal tahun 2015 yang menurunkan produksi. Prediksi bahwa pemerintah akan tetap melakukan impor beras juga diperkuat dengan bergejolaknya harga beras dengan hebat pada periode Pebruari-Maret.

Said Abdullah mengatakan, melihat fakta-fakta di atas, maka pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa Indonesia bisa swasembada dalam tiga tahun, dinilai target yang cukup berani. “Sebagai target sah-sah saja pemerintah menjanjikan itu, namun mencapai swasembada padi jagung dan kedelai dalam 3 tahun dinilai sangat ambisius,” kata Said kepada Villagerspost.com. (*)