Mitra SETAPAK Kontribusikan 34% Pengakuan Kawasan Perhutanan Sosial | Villagerspost.com

Mitra SETAPAK Kontribusikan 34% Pengakuan Kawasan Perhutanan Sosial

Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turut menyambut baik pelaksanaan Forestival 3 serta memaparkan program KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) kepada para Mitra SETAPAK. (dok. setapak)

Jakarta, Villagerspost.com – Sebanyak 150 orang perwakilan dari 78 mitra Program SETAPAK (Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola) dari berbagai provinsi berkumpul di Makassar untuk menghadiri Forestival 3 yaitu Pertemuan Koordinasi Mitra yang rutin dilaksanakan setiap enam bulan. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi serta mensinergikan program kerja dari berbagai gerakan dan kebijakan yang mendukung perbaikan tata kelola hutan dan lahan melalui peningkatan transparansi dengan penggunaan data dan akses informasi, dan mendorong penegakan hukum serta akuntabilitas di sektor hutan dan lahan.

Berlangsung pada 21-23 November 2017, Forestival 3 mengusung tema “Akselerasi dan Atribusi untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia”. Bersama 78 mitra yang terdiri dari civil society organization (CSO) dan lembaga penelitian di level nasional dan 10 provinsi lokasi utama program, yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat. Serta lima wilayah tambahan yaitu: Bengkulu, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Bangka Belitung dan Sumatera Utara, program SETAPAK semakin mengokohkan peranannya untuk:

1. Mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan (TKHL) sebagai upaya untuk mencegah dan menurunkan deforestasi dan degradasi lahan.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor hutan dan lahan

3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman organisasi masyarakat sipil di daerah mengenai isu-isu di sektor kehutanan dan penggunaan lahan untuk memantau proses penerbitan izin dan perbaikan kebijakan pemerintah

Terkait dengan Perhutanan Sosial, Lili Hasanuddin, Direktur Program SETAPAK – The Asia Foundation (TAF) Indonesia, menjelaskan, mitra SETAPAK dari 10 Provinsi dan tingkat Nasional beberapa waktu lalu telah menyepakati konsesus untuk mengkolaborasikan seluruh program perbaikan tata kelola hutan dan lahan melalui Forestival 2. “Kini, mari kita percepat seluruh program kita agar mampu memperluas wilayah perhutanan sosial sesuai dengan target nasional serta mendukung program KLHK,” kata Lili, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (30/11).

Lili juga mengapresiasi kerja keras para mitra program SETAPAK yang telah berkontribusi terhadap pencapaian nasional, melalui pengakuan 34% kawasan hutan yang diadvokasi oleh mitra-mitra SETAPAK dalam agenda perhutanan sosial sepanjang 2017. Pada Forestival 3 juga hadir Bambang Hendroyono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang turut menyambut baik pelaksanaan Forestival 3 serta memaparkan program KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) kepada para Mitra SETAPAK.

Dalam pemaparannya, Bambang menyatakan bahwa KLHK menginginkan setidaknya terbangun 1000 sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan di 1000 desa dalam kawasan. “Hal ini hanya bisa tercapai bila proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan meningkat dan keberadaannya diakui dalam putaran ekonomi Indonesia. Sedangkan yang terjadi saat ini adalah Proporsi hak kelola masyarakat sangat kecil dibanding korporasi, memicu konflik dan biaya manajemen tinggi,” ujar Bambang.

Bambang menekankan pentingnya menggerakan sektor-sektor ekonomi stategis hasil kelola hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dari luasan kawasan hutan Indonesia, 62,57% berfungsi sebagai hutan produksi dengan pengelolaan yang masih berorientasi ijin pemanfaatan hasil hutan kayu, 14,18% berfungsi sebagai hutan konservasi dengan pengelolaan relatif baik, karena adanya intrumen pengelolaan di tingkat tapak. Sedangkan, 22,5% lainnya berfungsi sebagai hutan lindung namun belum ada pengelolaan secara riil di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),” ujarnya.

Kedepannya, KPH akan menjadi titik masuk perbaikan tata kelola hutan dengan tujuan utama yaitu membangun indonesia dari pinggiran, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, mewujudukan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi. “Perbaikan tata kelola haruslah bermuara pada upaya untuk memastikan kawasan terhindar dari konflik tenurial, dan membangun sentra produksi hasil hutan,” ujar Bambang.

Senada dengan tujuan program SETAPAK, Dani Setiawan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) turut memaparkan bahwa dari sekitar 25 ribu desa di dalam dan sekitar kawasan hutan, sebanyak 71% menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan serta 10,2 juta orang miskin di dalamnya yang tidak memiliki akses legal. Oleh karena itu kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial merupakan upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, sosial, dan konflik agraria serta kerusakan lingkungan.

“Dalam rangka akselerasi perhutanan sosial, kedepannya, kita membutuhkan model tata kelola dan kelembagaan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan serta berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan pula banyak keterlibatan Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam mengawal dan mendampingi pemanfaatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan Perhutanan Sosial,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, dukungan terhadap akselerasi Perhutanan Sosial juga diberikan oleh Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP). TPPKA turut mengungkapkan data terkait konflik agraria hingga Oktober 2017. Dari sebanyak 412 kasus konflik agraria yang dilaporkan, KSP menemukan bahwa banyak perusahaan yang mengajukan permintaan resmi atau hubungan perorangan kepada TNI/Polri untuk melakukan pengamanan.

Lebih dari itu, bahkan KSP menemukan bahwa ada beberapa oknum yang melakukan intimidasi dan penangkapan warga atas permintaan perusahaan dalam penanganan konflik. “Untuk itulah, KSP membentuk TPPKA dalam rangka mengawal serta mengevaluasi penanganan dan penyelesaian konflik agraria. Presiden secara langsung memandatkan bahwa tidak akan ada lagi TNI/Polri yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam penyelesaian konflik agraria di berbagai wilayah,” ujar Irhash Ahmady selaku perwakilan TPPKA.

Setelah mengevaluasi serta mengkonsolidasikan beberapa program melalui sinergi dan kolaborasi antara mitra program SETAPAK serta pemangku kepentingan dan kebijakan (stakeholder) dalam mendorong perbaikan TKHL di Indonesia, pada Forestival 3 kali ini SETAPAK melakukan akselerasi di berbagai sektor. Di antaranya penguatan masyarakat, pendataan dan pengusulan kawasan perlindungan lewat skema Perhutanan Sosial, mendorong pembuatan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif juga mendorong proses penegakan hukum terkait izin-izin konsesi yang bermasalah dan menghambat.

Upaya akselerasi ini didukung oleh kerja-kerja bersama yang saling mengisi (atribusi) di antara semua aktor yang berperan, baik di tingkat masyarakat maupun pemangku kebijakan di tingkat pusat dan tingkat daerah. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *