Momentum Politik Pengakuan Perempuan Nelayan | Villagerspost.com

Momentum Politik Pengakuan Perempuan Nelayan

Perempuan nelayan beraksi memperjuangkan kesejahteraan dan pengakuan politik dari negara (dok. kiara)

Perempuan nelayan beraksi memperjuangkan kesejahteraan dan pengakuan politik dari negara (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Akan disahkannya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dinilai bisa menjadi kado istimewa bagi perempuan nelayan yang tengah memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (8/3). Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim menilai, RUU ini menjadi penting karena selama ini, perempuan nelayan sebagai aktor penting di sektor perikanan dan pergaraman hingga hari ini belum diakui oleh negara.

Karena itu, menurut Halim, RUU ini harus menjadi momentum bagi negara untuk memberikan politik pengakuan kepada perempuan nelayan. “Sejauh ini posisi perempuan nelayan hanya menjadi pelengkap di dalamĀ  RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang akan diundangkan sebelum masa reses DPR ini,” kata Halim dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

(Baca Juga, KIARA: RUU Perlindungan Nelayan Jangan Lupakan Perempuan)

Dengan tidak diakuinya perempuan nelayan di dalam kebijakan nasional, maka tidak ada skema perlindungan dan pemberdayaan yang diperuntukkan bagi perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam sebagai perwujudan politik pengakuan negara. Hal ini bertolak belakang dengan kesepakatan di level internasional yang telah dicapai dan diratifikasi oleh pemerintah yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

“Konvensi itu mengamanatkan negara untuk hadir dan memenuhi hak-hak dasar perempuan,” tegas Halim.

Konvensi CEDAW menyebutkan sepuluh hak perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam yang harus dipenuhi oleh negara. Hak-hak itu adalah: Pertama, hak untuk bekerja. Kedua, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Ketiga, hak untuk mengakses dan mendapatkan pendidikan yang layak.

Keempat, hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Kelima, hak untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan (formal dan informal). Keenam, hak untuk berorganisasi dan mendirikan koperasi sebagai wadah perjuangan kesetaraan. Ketujuh, hak berpartisipasi di dalam seluruh aktivitas masyarakat. Kedelapan, hak untuk mendapatkan kredit perikanan, pelayanan pemasaran, dan teknologi. Kesembilan, hak atas tanah. Kesepuluh, hak untuk memperoleh rumah, sanitasi, listrik, air bersih, dan transportasi.

Halim menilai, ketiadaan pengakuan perempuan nelayan di dalam RUU Perlindungan Nelayan juga bertentangan dengan dokumen lembaga pangan PBB, FAO. Seperti diketahui FAO telah mengeluarkan dokumen bertajuk: “Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan.” (Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication).

Di dalam dokumen ini disebutkan bahwa negara wajib memperlakukan perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam secara istimewa untuk mendapatkan 11 hak dasarnya. Kesebelas hak dasar itu adalah: 1. Perumahan yang layak, 2. Sanitasi dasar yang aman dan higienis, 3. Air minum yang aman untuk keperluan individu dan rumah tangga, 4. sumber-sumber energi, 5. Tabungan, kredit dan skema investasi, 6. Mengakui keberadaan dan peran perempuan dalam rantai nilai perikanan skala kecil, khususnya pasca panen, 7. Menciptakan kondisi bebas dari diskriminasi, kejahatan, kekerasan, pelecehan seksual, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, 8. Menghapuskan kerja paksa, 9. Memfasilitasi partisipasi perempuan dalam bekerja, 10. Kesetaraan gender merujuk CEDAW dan 11. Pengembangan teknologi untuk perempuan yang bekerja di sektor perikanan skala kecil.

Halim mengatakan, saat ini, KIARA bersama Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), organisasi yang diinisiasi KIARA dan menjadi wadah pergerakan perempuan nelayan di Indonesia, terus mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menyegerakan politik pengakuannya. Diantaranya melalui pesan utama: “Negara Mesti Berikan Politik Pengakuan dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan Nelayan”

Sekjen PPNI Masnuah mengatakan, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam menjadi harapan bagi semua perempuan nelayan,pembudidaya,petambak garam di seluruh Indonesia. “Tanpa memuliakan perempuan nelayan,pembudidaya,petambak garam, cita-cita Pembukaan UUD 1945 tidak akan mudah diwujudkan!” tegasnya. (*)

Ikuti informasi terkait RUU Perlindungan Nelayan >> di sini <<

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *