Negara Didesak Akui dan Penuhi Hak Dasar Perempuan Nelayan | Villagerspost.com

Negara Didesak Akui dan Penuhi Hak Dasar Perempuan Nelayan

Aksi nelayan dan perempuan nelayan menuntut keadilan (dok. kiara)

Aksi nelayan dan perempuan nelayan menuntut keadilan (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Negara-negara di kawasan Asean didesak untuk memberikan pengakuan politik atas keberadaan dan peran penting perempuan nelayan dalam aktivitas perikanan skala kecil dan pengelolaan sumber daya pesisir. Desakan itu disampaikan sedikitnya 14 organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara melalui lokakarya regional bertajuk “Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat” yang diselenggarakan oleh SEAFish for Justice di Manila, Filipina, pada tanggal 5-8 Juli 2015.

Bentuk pengakuan yang didesakkan adalah skema khusus perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan, perempuan nelayan berjibaku sehari-hari untuk memberikan kontribusi kepada keluarga dan bahkan terlibat aktif di dalam aktivitas perikanan skala kecil dan penyelamatan ekosistem pesisir.

“Hal ini terlihat di banyak desa pesisir di kawasan Asia Tenggara, seperti pengelolaan hutan mangrove di Kamboja, Malaysia, Filipina, Indonesia dan Vietnam. Ini menunjukkan betapa signifikannya perempuan nelayan memainkan perannya,” kata Halim yang juga bertindak selaku Koordinator Regional SEAFish for Justice dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (8/7).

Di tingkat internasional, pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan diikuti dengan Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries pada Juni 2014 merupakan wujud penegasan pentingnya bangsa-bangsa di dunia memberikan pengakuan dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan nelayan. Di Indonesia, hal ini bisa dimanifestasikan ke dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang tengah dibahas di DPR-RI melalui dorongan pemenuhan hak-hak dasar tanpa diskriminasi dan perlakuan secara istimewa kepada perempuan.

Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Masnuah  menambahkan, di Indonesia, pemenuhan hak-hak dasar perempuan nelayan, baik sebagai warga negara maupun aktor penting di sektor perikanan skala kecil dan pengelolaan sumber daya pesisir, belum dijalankan oleh negara.

“Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada DPR-RI dan Pemerintah untuk mengedepankan pemenuhan hak perempuan nelayan melalui kebijakan politik seperti RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,” katanya.

Tabel: Hak-Hak Dasar Perempuan Nelayan versi CEDAW dan VGSSF

No CEDAW VGSSF
1 Hak untuk bekerja Perumahan yang layak
2 Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik Sanitasi dasar yang aman dan higienis
3 Hak untuk mengakses dan mendapatkan pendidikan yang layak Air minum yang aman untuk keperluan individu dan rumah tangga
4 Hak untuk mendapatkan jaminan sosial Sumber-sumber energi
5 Hak untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan (formal dan informal) Tabungan, kredit dan skema investasi
6 Hak untuk berorganisasi dan mendirikan koperasi sebagai wadah perjuangan kesetaraan Mengakui keberadaan dan peran perempuan dalam rantai nilai perikanan skala kecil, khususnya pasca panen
7 Hak berpartisipasi di dalam seluruh aktivitas masyarakat Menciptakan kondisi bebas dari diskriminasi, kejahatan, kekerasan, pelecehan seksual, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan
8 Hak untuk mendapatkan kredit perikanan, pelayanan pemasaran, dan teknologi Menghapuskan kerja paksa
9 Hak atas tanah Memfasilitasi partisipasi perempuan dalam bekerja
10 Hak untuk memperoleh rumah, sanitasi dan air bersih Kesetaraan gender merujuk CEDAW
11 Hak untuk mengakses listrik dan transportasi Pengembangan teknologi untuk perempuan yang bekerja di sektor perikanan skala kecil

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Juli 2015), diolah dari Hasil Rembug Pesisir di Demak dan Jepara, dokumen CEDAW dan VGSSF

Usulan perempuan nelayan yang tergabung di dalam Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) ini merupakan hasil rembug pesisir di Kabupaten Demak dan Jepara, Jawa Tengah, pada tanggal 2-3 Juli 2015 lalu. Rembug ini diselenggarakan oleh PPNI Udang Sari Kabupaten Jepara dan PPNI  Puspita Bahari Kabupaten Demak bekerjasama dengan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *