Nelayan Aru Cemburu Nelayan Jawa, KKP Diminta Advokasi | Villagerspost.com

Nelayan Aru Cemburu Nelayan Jawa, KKP Diminta Advokasi

Nelayan menangkap ikan dengan alat tangkap pukat (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pihak Komisi IV DPR menangkap adanya kecemburuan yang timbul dari nelayan tradisional di Kepulauan Aru terhadap nelayan Jawa, yang umumnya menggunakan kapal-kapal besar. Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, fenomena ini menarik pasca pemerintah melakukan pengusiran terhadap kapal asing, dimana sekarang malah kapal-kapal besar dari Jawa justru mengusai kawasan perairan Aru.

“Sebenarnya ini fenomena yang cukup menarik, dimana setelah pemerintah mengusir kapal-kapal nelayan asing yang masuk ke laut Indonesia, khususnya di Kepulauan Aru ini, maka masuk kapal-kapal nelayan Indonesia eks (bekas pengguna) cantrang dari Pulau Jawa. Sehingga ikan yang menjadi sumber daya hewani bisa seutuhnya dinikmati oleh nelayan kita sendiri,” ujar Rahmad, saat meninjau langsung kondisi nelayan di Pelabuhan Perikanan Belakang Wamar, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Rabu (7/2).

Dia menyayangkan, masuknya nelayan eks cantrang dari Pulau Jawa itu memunculkan permasalahan baru, yakni adanya kecemburuan nelayan tradisional asli Kepulauan Aru terhadap nelayan eks cantrang dari Pulau Jawa yang notabene memiliki fasilitas dan kapal yang lebih besar. Oleh karena itu ia menilai perlu adanya pengaturan jalur penangkapan ikan disini. Sehingga kedua belah pihak yang sama-sama merupakan nelayan dalam negeri dapat melaut dan mencari nafkah secara berdampingan.

Terhadap masalah ini, anggota Komisi IV DPR RI Hermanto berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turun tangan. KKP diminta mengadvokasi seluruh stakeholder terkait untuk ikut membantu pemasaran ikan atau hasil laut nelayan tradisional di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Utara.

Menurutnya, Kepulauan Aru merupakan salah satu wilayah terluar di Indonesia yang masih butuh banyak sentuhan dan perhatian dari pemerintah pusat. “Selain masih minim infrastruktur, sarana, dan prasarana, juga yang tidak kalah pentingnya adalah masih kurangnya pemasaran,” ujar Hermanto.

Pemasaran yang dimaksud, lanjut politisi F-PKS itu, bukan sekedar memasarkan ikan untuk kebutuhan lokal daerah tersebut. Melainkan juga memasarkan ikan untuk daerah lain. Hal ini belum maksimal dilakukan, salah satunya dikarenakan belum adanya fasilitas cold storage yang memadai.

Tidak hanya itu, produk yang dipasarkan pun masih terbatas pada produk ikan utuh. Padahal banyak produk turunan dari ikan yang bisa dihasilkan. Produk ikan dalam bentuk yang lebih variatif dinilainya akan lebih menarik minat masyarakat.

“Untuk bisa mewujudkan itu semua memang butuh modal yang tidak sedikit. Peningkatan anggaran untuk pengembangan kesejahteraan nelayan bisa dilakukan. Tapi sebenarnya pemerintah juga bisa menggandeng BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan seluruh stakeholder terkait agar bisa menciptakan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi para nelayan,” tambahnya.

Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar yang ikut mendampingi Komisi IV mengatakan, sejatinya masuknya nelayan eks cantrang dari Pulau Jawa ke Kepulauan Aru ini sejalan dengan tujuan pemerintah (KKP) membawa nelayan-nelayan eks cantrang untuk melaut di kepulauan ini yang gemuk akan jumlah ikannya.

Terkait adanya kecemburuan dari nelayan tradisional asli Kepulauan Aru ini, Zul mengatakan bahwa sejatinya sudah ada ketentuan yang mengatur tentang alur penangkapan ikan bagi kapal-kapal nelayan baik nelayan tradisional dengan kapasitas 10 GT (Grosston), diatas 10 GT, hingga 30 GT. Kapal-kapal eks cantrang masuk ke Kepulauan Aru ini sejak pertengahan 2017

“Di sini kami katakan bahwa nelayan-nelayan harus mendapat perhatian yang sama. Sementara itu nelayan tersebut memiliki fasilitas yang berbeda seperti kapal dengan kemampuan 30 GT, dan dibawah 30 GT. Sebenarnya itu sudah ada aturannya, sudah ada manajemen alurnya, dimana kapal dengan 30 GT baru bisa menangkap ikan, dan di batas mana kapal 10 GT bisa menangkap ikan. Jika aturan tersebut dijalankan, saya yakin tidak akan ada kecemburuan,” terangnya.

Selain itu juga perlu dialog antar kedua belah pihak, baik nelayan tradisional ataupun nelayan kapal besar yang dimediasi oleh pemerintah atau instansi terkait lainnya, sehingga kecemburuan tidak akan terjadi lagi. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *