Optimalkan Dana Desa, Kemendesa Dorong Program Padat Karya | Villagerspost.com

Optimalkan Dana Desa, Kemendesa Dorong Program Padat Karya

Pembangunan infrastruktur jalan di Banten Selatan (dok. bantenprov.go.id)

Pembangunan infrastruktur jalan di Banten Selatan (dok. bantenprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan jalan mendorong program padat karya. Menteri Desa PDTT Marwan Jafar mengatakan, dana desa akan didorong untuk digunakan dalam program padat karya agar dapat menggerakkan ekonomi desa.

Ini, kata Marwan, merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Karena itu, dana desa harus dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur maupun program-program berbasis potensi lokal desa.

“Saya tidak henti-hentinya mengajak para kades dan semua masyarakat desa untuk segera memakai dana desa dengan program padat karya, terutama dengan membangun infrastruktur desa. Juga membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar potensi ekonomi desa tergarap maksimal. Jangan ragu-ragu apalagi takut memakai dana desa,” kata Marwan, Senin (11/1) seperti dikutip kemendesa.go.id.

Hal yang sama juga diungkapkan Marwan ketika melakukan tatap muka dengan 600 kepala desa dan perangkat desa se-Gorontalo, Minggu (10/1) kemarin. Dalam kesempatan itu, Marwan mengajak para kepala desa dan masyarakat untuk menjalankan program padat karya menggunakan dana desa.

Salah satunya adalah membangun infrastruktur desa dengan menggunakan bahan baku dari desa setempat dan tenaga-tenaga asal desa setempat. Dengan begitu, dana desa bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dana desa adalah amanat undang-undang Desa dan telah menjadi komitmen pemerintah Jokowi-JK meningkatkan jumlah dana desa. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat bisa melakukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan dana desa sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Marwan.

Jika semua desa bekerja cepat menggunakan dana desa dengan basis potensi lokal, kata Marwan, maka secara otomatis dana desa akan terserap sehingga tidak kembali ke pusat. Dana desa akan berputar di desa dan dapat menghidupkan perekonomian desa. Jika ekonomi desa bergerak positif, tentunya akan mampu mendongkrak perekonomian nasional.

Salah satu contoh yang dikemukakan Marwan adalah Desa Huntu Barat di Kabupaten Bone Bolango Gorontalo yang sukses menjalankan program padat karya dengan membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) perikanan air tawar. BUMDes ini pun telah memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat, termasuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Huntu Barat.

“Penyerapan dana desa di Huntu Barat sangat cepat dan sudah 100%. Hasilnya terlihat dengan terbangunnya kolam-kolam perikanan air tawar yang langsung memberi pemasukan bagi masyarakat desa. Ini menjadi contoh bagus bagi desa-desa lainnya,” terang Marwan.

Marwan mengatakan, proses dan prosedur dana desa tidak perlu dibuat rumit. Jika sudah masuk ke rekening desa, maka dapat langsung digunakan untuk membangun infrastruktur. Bagi desa yang jalannya rusak maka bangun jalan desa. Jika saluran irigasinya tidak ada, langsung buat saluran irigasi dengan dana desa.

Marwan mengingatkan, pemerintahan Jokowi-JK telah berkomitmen untuk meningkatkan jumlah dana desa untuk mempercepat pembangunan desa. Dana desa 2016 mencapai Rp46,9 triliun, naik dibanding tahun 2015 sebesar Rp20,76 triliun.

Pada kesempatan berpidato di Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, Minggu (10/1), Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung masalah pengucuran dana desa ini. Jokowi berharap dana desa tahun ini sebesar Rp47 triliun bisa diserap desa dan jangan kembali ke pusat.

“Jangan sampai yang lebih banyak digunakan untuk barang-barang yang menyebabkan uang itu kembali ke kota,” ujar Jokowi.

Presiden juga mengingatkan, bahwa dana tersebut sedapat mungkin dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat desa. “Dana desa harus digunakan untuk keperluan padat karya. Barangnya dibeli di desa, tidak ke kota. Uang harus terus beredar di kota. Kalau pun dana tersebut digunakan untuk membeli barang yang benar-benar dibutuhkan namun hanya bisa ditemui di kota, maka penggunaan uang itu tidak berlebihan,” tegas Jokowi. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *