Orangutan Kritis, Penyediaan Hutan untuk Pelepasliaran Mendesak | Villagerspost.com

Orangutan Kritis, Penyediaan Hutan untuk Pelepasliaran Mendesak

Staf Yayasan Borneo Orangutan Survival membawa orangutan yang siap dilepasliarkan (dok. yayasan bos)

Staf Yayasan Borneo Orangutan Survival membawa orangutan yang siap dilepasliarkan (dok. yayasan bos)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR Taufiq Abdullah mendesak pemerintah untuk memyediakan kawasan hutan untuk pelepasliaran orangutan. Hal ini dinilai mendesak karena hutan ideal untuk orangutan dilepasliarkan semakin sempit, karena banyaknya pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan. Sementara di sisi lain, upaya penyelematan orang utan lumayan berhasil, namun belum bisa dilepasliarkan karena ketiadaan kawasan hutan yang layak untuk pelepasliaran.

Akibatnya, kata Taufiq, orangutan yang berhasil diselamatkan harus tinggal lebih lama di tempat rehabilitasi. Hal itu diungkapkan Taufiq usai meninjau pusat konservasi orangutan yang dikelola oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) atau Yayasan BOS, di desa Nyaru Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (26/10). Yayasan BOS merupakan organisasi non profit yang didedikasikan untuk konservasi orangutan dan habitatnya.

“Problem yang mereka (Yayasan BOS, RED) hadapi adalah bagaimana bisa melepasliarkan untuk orangutan yang sudah direhabilitasi, dan mereka harus kembali ke alam liar. Namun lahannya yang tidak ada. Tentu dalam hal ini Pemerintah harus melakukan upaya, bagaimana caranya menentukan lahan-lahan yang ada itu, sebagai tempat untuk melepasliarkan orangutan,” tegas Taufiq.

Taufiq meminta kepada pemerintah agar tidak terjebak kepada aturan-aturan yang dibuatnya sendiri. Saat ini hal yang menjadi urgent adalah pemerintah segera menentukan area yang memang layak secara ilmiah untuk pelepasliaran orangutan. Diketahui, kawasan yang menjadi habitat untuk seekor orangutan adalah 100 hektar.

“Kalau memang tidak ada, ya tidak perlu 100 hektare. Mungkin sekian hektare dulu, mungkin 50 hektare untuk seekor orangutan dulu. Sebab kalau kita untuk mencapai apa yang ideal, jangan sampai malah tidak didapatkan semua. Jangan sampai sekian tahun orangutan dikekang, sehingga harus segera dilepaskan,” tegas politisi F-PKB itu.

Ke depannya, ia akan mendorong kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera melakukan pemetaan, khususnya untuk penyelamatan orangutan. Jangan sampai orangutan terlalu dikekang atau berada di tempat rehabilitasi, karena belum adanya lahan untuk pelepasliaran.

Di satu sisi, politisi asal dapil Jawa Tengah itu mengapreasi langkah-langkah Yayasan BOS dalam menyelamatkan salah satu satwa primata yang sudah cukup langka ini. Walaupun tidak mendapat bantuan dari Pemerintah, Yayasan BOS tetap melakukan upaya dalam menyelematkan kekayaan negara.

“Ini luar biasa. Jika ada partisipasi masyarakat seperti ini, didorong saja. Pemerintah tinggal memberikan fasilitasi yang memungkinkan, jadi tidak harus diambil alih oleh Pemerintah. Masyarakat mampu melakukan sesuatu dan itu mendukung bagi pembangunan negara, itu sangat bagus,” puji Taufiq.

Penanganan Serius

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IV Hamdhani. Dia mengatakan, saat ini keberadaan orangutan terancam akibat dari kerusakan habitat orangutan karena kebakaran hutan dan lahan dan pembukaan lahan. Habitat orangutan yang rusak, membuat orangutan keluar dari habitatnya, sehingga hal inilah yang mengancam keselamatan orangutan itu sendiri.

“Kita lihat untuk konservasi orangutan ini perlu penanganan secara serius. Orangutan itu bisa sakit karena diburu oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang memanfaatkan lahan yang menjadi habitat orangutan. Bahkan, orangutan bisa terbunuh akibat dari rusaknya habitat,” kata Hamdhani.

Politisi F-Nasdem itu menyoroti masyarakat yang melakukan tindakan sendiri dalam menangani orangutan, sehingga menyakiti bahkan membunuh orangutan itu. Ia meminta dengan tegas, seharusnya masyarakat yang membuka lahan, berkoordinasi dengan petugas BKSDA untuk melakukan tembakan bius, kemudian orangutan dibawa ke tempat rehabilitasi untuk diamankan atau dipindahkan ke habitat yang baru.

“Kepunahan dari salah satu satwa primata ini sudah mulai terasa, karena minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga habitat dan keberadaan orangutan. Perhatian malah datang dari warga asing yang selalu ingin menjaga orangutan, sehingga mereka menjadi donatur untuk konservasi orangutan,” terang Hamdhani.

Hamdhani mengaku, selama pertemuan dengan pengurus Yayasan BOS, ia mendapat banyak masukan mengenai konservasi orangutan secara maksimal. Salah satunya mengenai anggaran untuk operasional Yayasan BOS. Selama ini diketahui Yayasan BOS tidak pernah mendapat kucuran dana dari APBN.

“Kami mendapat penjelasan dari BOSF, bahwa yayasan ini tidak mendapat anggaran dari APBN. Padahal mereka telah mendapat donasi dari berbagai lembaga-lembaga internasional, seperti Swiss, Jerman, Inggris, maupun negara lain. Kami memberikan apresiasi terhadap kepedulian Yayasan BOS untuk menjaga orangutan,” kata Hamdhani.

Politisi asal dapil Kalimantan Tengah itu memastikan, berbagai masukan yang didapatkan ini, akan segera untuk ditindaklanjuti. Terutama kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait perlindungan orangutan, sehingga spesies ini tetap terjaga.

“Perlu disediakan kawasan-kawasan khusus, agar habitat orangutan tidak terganggu, dan tetap dapat hidup di habitatnya. Bukan hanya untuk orangutan, tapi juga spesies-spesies lain. Kelestarian orangutan menjadi tanggung jawab bersama, agar mereka tidak punah,” pungkasnya.

Over Populasi

Sementara itu Program Manajer Yayasan BOS Nyaru Menteng Deny Kurniawan mengatakan, saat ini jumlah orangutan di Yayasan BOS mengalami overpopulasi. Karena daya tampung pusat rehabilitasi hanya untuk 320 orangutan, sementara saat ini Yayasan BOS menangani 468 orangutan.

Sementara pada tahun 2015, Yayasan BOS menangani 469, dan selama tahun 2014, sebanyak 538 ditangani Yayasan BOS. Over populasi ini, kata Deny, terjadi karena sulitnya pihak yayasan mencari kawasan hutan untuk pelepasliaran, dan di sisi lain, kerusakan hutan semakin masif sehingga banyak orangutan yang harus diselamatkan.

Deny mengatakan, kondisi ini ironis mengingat Indonesia sudah memiliki Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia, yakni Permenhut Nomor P.53/Menhut-IV/2007. “Permen ini menekankan, pada tahun 2015, tidak ada lagi hutan yang direhabilitasi. Namun sekarang malah overpopulasi,” jelas Deny.

Deny memaparkan, selama ini sebanyak 185 orangutan telah dilepasliarkan ke hutan alami, meliputi 167 ekor di Hutan Lindung Bukit Batikap, dan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya. Dalam kesempatan itu, Deny juga menambahkan, karena sulitnya mencari kawasan pelepasliaran, pihaknya membentuk PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia, yang merupakan unit kerja Yayasan BOS untuk menjawab tantangan mendapatkan kawasan pelepasliaran orangutan. (*)

Ikuti informasi terkait orangutan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *