Paket Kebijakan Ekonomi VI, Swasta Boleh Kelola Sumber Daya Air | Villagerspost.com

Paket Kebijakan Ekonomi VI, Swasta Boleh Kelola Sumber Daya Air

Masyarakat menentang privatisasi air jakarta (dok. kiara.or.id)

Masyarakat menentang privatisasi air jakarta (dok. kiara.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Paket Kebijakan Ekonomi VI yang dikeluarkan pemerintah, Kamis (5/11) kemarin, salah satunya memuat aturan tentang pengusahaan sumber daya air dan sistem penyediaan air minum. Dalam paket tersebut diatur, pihak swasta yang sudah memiliki izin pengelolaan sumber daya air boleh melakukan pengelolaan alias izinnya tetap berlaku.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, langkah pemerintah ini diambil sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013. Lewat putusan itu, MK membatalkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Dengan demikian dalam pengelolaan sumber daya air, pemerintah kembali mengacu kepada UU No. 11 Tahun 1974. Atas dasar itulah, kata Darmin, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk memberi kepastian kepada dunia usaha yang sudah memiliki izin untuk tetap dapat melanjutkan usahanya di bidang pengusahaan air.

“PP ini, yang juga sudah siap untuk diterbitkan, menetapkan bahwa bagi perusahan yang sudah mendapat izin selama ini, tetap berlaku izinnya sampai habis atau kalau UU baru nanti mengatur lain,” kata Darmin seperti dikutip setkab.go.id, Jumat (6/11).

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian Saleh Husin menjelaskan, paket kebijakan ini diluncurkan untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha khususnya dalam pengelolaan air bersih atau usaha minuman lainnya. Dengan kebijakan ini, izin yang telah dipegang perusahaan air minum di Indonesia tetap berlaku.

Dengan demikian, industri air minum bisa berjalan seperti biasa, sampai menunggu keluarnya aturan minum. Bahkan pabrik air minum dalam kemasan juga bisa berproduksi. “Putusan MK wajib dijalankan, tapi ada Permen (Peraturan Menteri) PU membolehkan pelaku usaha tetap bisa beroperasi, sambil menunggu sampai izin habis dan revisi UU selesai,” tutur Saleh.

Keputusan pemerintah untuk menyerahkan kembali pengelolaan sumber daya air kepada swasta lewat paket kebijakan ekonomi VI itu sendiri dinilai ironis. Pasalnya dalam membatalkan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, MK mempertimbangkan pelaksanaan UU tersebut belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air.

Majelis Hakim Konstitusi ketika itu menegaskan, seharusnya negara secara tegas melakukan kebijakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. UU No.7/2004 dinilai MK belum memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air, yaitu pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, menyampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air.

MK juga memandang, negara harus memenuhi hak rakyat atas air, kelestarian lingkungan hidup, pengawasan dan pengendalian oleh negara sifatnya mutlak, prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD, serta pemberian izin kepada usaha swasta harus dengan syarat-syarat tertentu. Karena itulah MK mengembalikan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah sesuai UU No. 11 Tahun 1974.

Ironisnya, berpegang pada beleid tersebut, pemerintah justru merasa punya “kewenangan” untuk menyerahkan kembali kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air kepada swasta. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *