Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia Sepi, Ini Kata DPR

Jakarta, Villagerspost.com – Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan diresmikan pada 2016 lalu, ternyata tak berfungsi maksimal. Pelabuhan tersebut hingga saat ini seperti pelabuhan mati karena sepi kegiatan ekonomi.

Hal itu diungkapkan nggota Komisi IV DPR RI Ono Surono dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PPN Untia di Kecamatan Binangkaya, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (30/5) lalu. Ono menilai, sepinya PPN Untua ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ono menegaskan, kebutuhan fasilitas pelayanan pelabuhan ini merupakan sarana prasarana yang vital bagi nelayan.

“Setelah kita tinjau, memang ada beberapa masalah terkait dengan akses jalan masih menggunakan jalan lingkungan, air bersih yang belum memadai, tidak adanya cool storage dan belum adanya stasiun BBM. Sehingga wajar saja apabila Pelabuhan Untia belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Ono dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (4/6).

Ono menilai, fasilitas pelayanan pelabuhan merupakan suatu objek vital bagi nelayan. Tentunya bukan hanya fisik pelabuhannya, tetapi sarana pendukungnya juga harus tersedia. “Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara penangkapan, pengolahan atau akses pasar terkait harus terintegrasi. Mudah-mudahan tahun ini komitmen dari KKP bisa terlaksana dan ke depan pada 2019 bisa juga didorong untuk fasilitas lainnya,” kata politikus PDIP itu.

Ono memberikan catatan, anggaran dari KKP terkait pengadaan fasilitas itu harus maksimal, dan jangan setengah-setengah. “PPN Untia ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat yaitu KKP, sehingga tidak bisa diserahkan kepada pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota,” imbuhnya.

Ia mengaku, dirinya merasa malu apabila Presiden sudah meresmikan Pelabuhan Untia, tetapi kenyataannya belum bisa bermanfaat karena belum ada fasilitasnya pendukungnya. “Seyogyanya KKP jika meresmikan bangunan, fasilitas harus siap dahulu. Jangan sampai kita malu ditagih oleh rakyat karena fasilitasnya masih kurang dan belum sempurna. Sangat mubazir anggaran yang digelontorkan sebesar hampir Rp200 miliar, tetapi tidak bisa dimanfaatkan, ke depannya jangan sampai seperti ini lagi,” pungkasnya.

Sepinya pelabuhan perikanan yang dibangun dengan biaya sebesar Rp202 miliar ini juga mengundang keprihatinan Wakil Ketua Komisi IV DPR Michael Watimena. Ia mengaku prihatin karena, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut dan memiliki potensi perikanan yang besar dan beragam. Namun, ironisnya, pelabuhan perikanan seperti PPN Untia ternyata sepi dari kegiatan perekonomian, terutama jual-beli tangkap ikan.

“Kami melihat bahwa ini perlu penanganan yang lebih ekstra, mengingat pelabuhan ini pembiayaannya mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 telah menelan biaya sebesar Rp202 miliar,” ungkap politikus Partai Demokrat itu.

Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu, kegiatan dan aktivitas PPN Untia saat ini, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah terhadap pembangunan pelabuhan perikanan itu. “Sarana dan prasarana belum memberikan suasana yang mendukung dari pada operasi pelabuhan perikanan dan juga para nelayan. Akses jalan ke pelabuhan banyak yang hancur, akses air bersih sangat terbatas, dan juga SPBU untuk melayani nelayan juga belum ada,” kata Michael Watimena.

Menanggapi masukan DPR, Kepala PPN Untia Andi Mannojengi menambahkan, pihaknya telah berkomitmen untuk memajukan kawasan Pelabuhan Untia. “Seiring dengan adanya minat investor, ada 15 perusahaan yang menyatakan tertarik untuk pengelolahan Pelabuhan Untia. Dan 8 perusahaan sudah ada kesepakatan kontrak dan baru 5 perusahaan yang dalam proses,” jelas Andi.

Editor: M. Agung Riyadi