Pemerintah Bakal Wujudkan NTT Sebagai Provinsi Garam | Villagerspost.com

Pemerintah Bakal Wujudkan NTT Sebagai Provinsi Garam

Para petani di Watukula mempersiapkan petak-petak untuk tambak garam ramah lingkungan (dok. villagerspost.com/deni karanggulimu)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah ingin mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi garam. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan, produksi garam di NTT hampir mencapai 20.000 hektare atau setara dengan 1,3 juta Ton garam. Jika dihargai Rp600 saja per kilogramnya, akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kalau dikalikan Rp600 saja, NTT itu bisa begitu kaya,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (31/10).

Luhut menegaskan, pemerintah juga ingin mewujudkan swasembada garam pada Tahun 2020. Menurut Luhut, meski nantinya menjadi provinsi garam, pariwisata di NTT juga tidak akan dilupakan. “Pariwisata NTT juga bagus sekali. Jangan dibikin kotor, jangan buang sampah di laut, karena laut adalah tempat kita hidup,” ujarnya.

Luhut sendiri berada di NTT dalam rangka menghadiri perayaan ulang tahun Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) ke-70 di Gereja Eden Kisbaki, Kota Kupang, NTT, Senin (30/10). Senada dengan Luhut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo juga mendukung garam menjadi produk unggulan NTT.

Eko bahkan mendorong NTT menjadi produsen garam terbesar di Indonesia. “Indonesia tanpa terkecuali Nusa Tenggara Timur sebetulnya daerah yang begitu diberkati Tuhan yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Eko mengatakan, dalam tiga tahun terakhir pemerintah sangat fokus pada pembangunan daerah tertinggal khususnya wilayah timur, begitu juga dengan NTT. Hal tersebut juga tidak terlepas dari bantuan dari mitra kerja pemerintah yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Jalan-jalan sudah jauh lebih bagus. Di NTT ini daerah yang tanahnya bagus cuma airnya kurang. Untuk itu pemerintah buatkan 7 bendungan besar,” ujarnya.

Di samping itu, kata Eko, Presiden Joko Widodo dalam tiga tahun terakhir telah menyalurkan dana desa sebesar Rp127 triliun. Mulai dari Rp20,7 triliun tahun 2015, dinaikkan menjadi Rp46,9 triliun tahun 2016, dan kembali dinaikkan menjadi Rp60 triliun tahun ini.

Menurutnya komitmen Jokowi dalam mengentaskan daerah tertinggal diwujudkan dengan memberikan anggaran ke daerah lebih besar dibandingkan pusat. “Dana desa tersebut tidak akan ada gunanya kalau tidak ada keterlibatan masyarakat. Tidak adanya pengawasan akan rentan diselewengkan. Saya mohon bantuan gereja untuk melakukan sosialisasi dan membantu masyarakat desa dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan,” pungkas Eko. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *