Pemerintah Diminta Hati-hati Turunkan Harga Ikan | Villagerspost.com

Pemerintah Diminta Hati-hati Turunkan Harga Ikan

Kegiatan nelayan Flores menangkap ikan (dok. kiara.or.id)

Kegiatan nelayan Flores menangkap ikan (dok. kiara.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Melalui penataan perizinan dan penanggulangan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing), pemerintah bermaksud menurunkan harga ikan di pasar domestik pada 2015. Rencana ini dinilai cukup baik agar masyarakat dapat menikmati asupan gizi yang baik dengan harga terjangkau. Hanya saja, jika tidak hati-hati strategi ini dinilai dapat menghambat kesejahteraan masyarakat nelayan kecil.

“Di tengah naik-turun harga BBM sebulan terakhir, ongkos melaut dan biaya hidup nelayan terus melambung. Perlu diketahui, proses penertiban perizinan dan IUU Fishing umumnya dilakukan oleh kapal-kapal berukuran besar. Sementara sekitar 60-70 persen dari kebutuhan konsumsi ikan domestik rakyat Indonesia merupakan hasil tangkapan nelayan kecil,” kata Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik kepada Villagerspost.com, Selasa (20/12).

Riza mengatakan, berdasarkan laporan hasil kerja Tim Penataan Perizinan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Penanggulangan IUU Fishing diketahui, salah satu dampak diterbitkannya PermenKP RI.No.57/PermenKP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI adalah harga ikan terjangkau masyarakat bawah. Dampak lain disebutkan meningkatnya stok hasil tangkapan di pelabuhan perikanan, terhentinya ilegal fishing angkut ikan langsung ke luar negeri, dan lain-lain.

Di Indonesia terdapat sekitar 18 jenis ikan konsumsi. Selama ini, kata Riza, bilamana produksi ikan maupun udang tinggi, maka harga ikan justru rendah. Padahal ongkos produksi yang dikeluarkan nelayan maupun pembudidaya ikan terus melambung tinggi.

“Harga jual ikan adalah bagian hilir, sedang hulunya adalah ongkos produksi. Maka, tidaklah elok mendesak harga jual ikan menjadi lebih rendah lagi, sedang pemerintah belum menggunakan sumberdayanya untuk membantu nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil menurunkan biaya produksi,” tegas Riza.

Untuk menekan biaya produksi, KNTI meminta pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menjaga harga pakan, harga jaring ikan, dan harga BBM agar tidak merugikan nelayan maupun pembudidaya ikan skala kecil. “Selain itu, kami mendesak pemerintah segera menyediakan fasilitas informasi harga ikan dan lokasi-lokasi penangkapan ikan potensial secara rutin ke kampung-kampung nelayan,” kata Riza.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyatakan, pihaknya akan menurunkan harga ikan laut semurah mungkin agar dapat terjangkau seluruh rakyat. “Target kita harga ikan laut bisa murah. Kalau sekarang ikan laut jadi barang mahal,” kata Susi beberapa waktu lalu.

Susi mencontohkan untuk harga ikan kakap dan tenggiri misalnya, diupayakan berada di kisaran Rp30ribu-Rp40ribu. Lebih murah dari harga rata-rata saat ini yang mencapai Rp50 ribu. “Kalau murah, semua masyarakat kecil bisa menikmati hasil laut. Jadi masyarakat Indonesia enggak cuma makan lele dan mujair saja,” ujar Susi.

Dengan murahnya harga ikan laut Susi berharap, industri perikanan juga bisa bangkit dan Indonesia bisa mengekspor ikan ke luar negeri. Karena itu Susi bertekad untuk terus memberantas IUU Fishing agar nelayan bisa menangkap ikan laut berkualitas. “Saya semangat untuk terus maju dan terus memberantas illegal fishing. Ini sesuai dengan arahan pak presiden,” ujarnya. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *