Pemerintah Dinilai tak Serius Lindungi Gambut | Villagerspost.com

Pemerintah Dinilai tak Serius Lindungi Gambut

Penghancuran lahan gambut di Kampar, Riau (dok. greenpeace/john novis)

Jakarta, Villagerspost.com – Seiring dengan berlangsungnya pertemuan tahunan Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur (GCF) di Kalimantan, Greenpeace Indonesia ingin mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memegang teguh komitmen-komitmen mengatasi deforestasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat internasional dan mengimplementasikannya di lapangan dengan benar.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris tahun lalu, yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016. Targetnya, mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% pada tahun 2030, dan sebanyak 41% dengan dukungan internasional. Sejalan dengan itu, pemerintah bahkan terus melanjutkan kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang berlangsung sejak 2011.

Di tingkat provinsi, ada tujuh provinsi yaitu Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Utara (baru bergabung Agustus 2016) yang ikut serta dalam GCF. Tahun 2014, di Brasil, enam provinsi pertama bersama dengan 23 negara bagian dan provinsi negara-negara lain, menelurkan komitmen mengurangi deforestasi hutan tropis yang tercantum dalam Deklarasi Rio Branco. Dalam deklarasi tersebut, deforestasi harus berkurang sebanyak 80% pada 2020.

Apa hasil implementasi komitmen-komitmen tersebut? Deforestasi masih tetap berlangsung! Dalam dokumen Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) tertera rencana pemerintah untuk menghancurkan sekitar 13 juta hektare hutan dalam tiga dekade mendatang.

Di Kalimantan Barat, misalnya, Gubernur Cornelis justru bersikap tidak tegas dengan mempertanyakan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri di Kalimantan Barat berpotensi terkena dampak beleid tersebut sehingga mengganggu bisnis mereka.

“Gubernur Cornelis harus melihat fakta bahwa tingkat kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayahnya cukup tinggi,” ujar Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace untuk Indonesia, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (26/9).

Pembukaan lahan gambut menjadi area produksi tanaman perkebunan di provinsi tersebut tetap gencar. Di Kabupaten Ketapang, misalnya, hutan gambut di Lansekap Sungai Putri kini terancam rusak. Di lansekap tersebut, perusahaan PT Mohairson Pawan Khatulistiwa sedang beroperasi membangun kanal membelah lahan gambut.

“Kami sangat kecewa pemerintah pusat dan daerah terlihat tidak satu suara soal perlindungan lahan gambut,” tegas Kiki.

Pemerintah Indonesia dan daerah harusnya bersikap tegas. Tidak boleh ada lagi ruang negosiasi terhadap komitmen yang sudah diucapkan. Deforestasi harus dihentikan segera. “Perlindungan terhadap lahan gambut tersisa di seluruh Indonesia harus dilakukan baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” tutup Kiki. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *