Pemerintah Dituntut Terapkan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Perikanan | Villagerspost.com

Pemerintah Dituntut Terapkan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Perikanan

Aksi para aktivis menentang perbudakan anak buah kapal Indonesia di kapal ikan asing (dok. greenpeace)

Aksi para aktivis menentang perbudakan anak buah kapal Indonesia di kapal ikan asing (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah Indonesia segera menerapkan pendekatan hak asasi manusia (HAM) dalam kebijakan perikanan. Saat ini kebijakan pengelolaan perikanan masih berfokus kepada aspek ekonomi tanpa memastikan aspek sosial dan lingkungan terlindungi.

“Hal ini terlihat dari belum adanya kesungguhan kebijakan teknis perlindungan pekerja perikanan di Indonesia baik nelayan tradisional skala kecil hingga pekerja perikanan,” kata Ketua Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Marthin Hadiwinata, Sabtu (10/12).

Paska diadopsinya Pedoman Perlindungan Perikanan Skala Kecil oleh FAO pada tahun 2014, setiap negara anggota FAO dimandatkan untuk menerapkannya di dalam negeri masing-masing termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia atas SSF Guidelines telah ada, tetapi perlu memastikan tindakan kongkrit seperti Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perikanan Skala Kecil.

“Selain itu UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan masih belum berjalan karena membutuhkan peraturan tindak lanjut serta komitmen dari Pemerintahan Daerah,” kata Marthin.

Terkait dengan perlindungan pekerja diatas kapal perikanan, baru saja 16 November 2016 lalu, Lithuania menyerahkan ratifikasi sebagai syarat terakhir keberlakuan Konvensi ILO 188 Tahun 2007 tentang Pekerja Diatas Kapal Perikanan. Satu tahun lagi tepatnya 17 November 2017, Konvensi ILo 188/2007 akan belaku dan mengikat bagi setiap negara untuk wajib melakukan upaya melindungi pekerja diatas kapal perikanan, baik nelayan maupun ABK kapal.

“Sampai saat ini Indonesia masih belum meratifikasi konvensi ini padahal telah ada kasus perbuadakan diatas kapal perikanan seperti Benjina,” kata Marthin.

Intensi pemerintah atas proyek reklamasi teluk Jakarta semakin menginginkan untuk melanjutkannya. Padahal tiga syarat dari Presiden Jokowi hingga saat ini belum dipenuhi yaitu tidak dikendalikan swasta, tidak merusak lingkungan dan melindungi nelayan.

“Melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta dan kemudian mengembangkan proyek NCICD dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan publik merupakan pelanggaran HAM dan konstitusi UUD 1945,” pungkasnya.

Ikuti informasi terkait perbudakan >> di sini <<

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *