Pengendalian Hama Terpadu Harus Jadi Garda Depan Pembangunan Pertanian | Villagerspost.com

Pengendalian Hama Terpadu Harus Jadi Garda Depan Pembangunan Pertanian

Sesi diskusi pada acara Seminar Nasional Jambore Perlindungan Tanaman di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB (villagerspost.com/m. agung riyadi)

Bogor, Villagerspost.com – Pengendalian Hama Terpadu sudah saatnya menjadi garda terdepan dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Semangat tersebut menjadi poin kunci yang disampaikan dalam acara Seminar Nasional Jambore Perlindungan Tanaman 2018 yang berlangsung di kampus Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Sabtu (10/11) kemarin.

Dalam kesempatan itu, hadir beberapa pembicara di antaranya adalah pakar perlindungan tanaman IPB yang juga Ketua Gerakan Petania Nusantara Dr. Hermanu Triwidodo dan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Prof. Dr. Damayanti Buchori.

Dalam kesempatan itu, Hermanu mengingatkan, pertumbuhan populasi penduduk yang semakin meningkat menurut deret ukur, sementara pertumbuhan pangan tumbuh menurut deret hitung, membuat banyak negara di dunia termasuk Indonesia, mencari cara mendongkrak produksi pangan. Pada tahun 1970-an kemudian muncullah “Revolusi Hijau” sebuah konsep untuk mendongkrak produksi pangan melalui penggunaan benih unggul, meknisasi pertanian dan penggunaan pupuk serta pestisida kimia untuk melindungi tanaan pangan, terutama padi, dari serangan hama.

Secara instan, setelah menerapkan revolusi hijau, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, pada tahun 1984 memang berhasil meraih swasembada pangan. Namun hanya berselang dua tahun, ternyata penggunaan pestisida untuk perlindungan tanaman pangan malah berbuah petaka.

Pestisida membuat organisme yang baik bagi tanah dan tanaman (non sasaran ikut mati). Sementara, hama sasaran yaitu wereng justru bertahan karena mengalami resistensi dan resurgensi hama, serta mengakibatkan munculnya hama dan penyakit tanaman yang baru. Pasca swasembada pangan, kata Hermanu, Pak Harto justru dikejutkan dengan meledaknya serangan wereng coklat di tahun 1986.

Ledakan wereng di tahun 1986 ini kemudian menghasilkan kebijakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang ditandai dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada Tanaman Padi. Lewat Inpres itu, Pak Harto menginstruksikan untuk melakukan: Pertama, menerapkan PHT untuk pengendalian hama wereng batang cokelat dan hama-hama padi lainnya.

Kedua, melarang penggunaan 57 nama dagang formulasi (merek) insektisida pada padi. Ketiga, melaksanakan koordinasi untuk peningkatan pengendalian wereng cokelat. Keempat, melakukan pelatihan petani dan petugas tentang PHT.

“PHT versi awal yaitu pestisida dihindari, dan memberi penekanan terhadap hama serta menigkatkan musuh alami hama. Dalam PHT ada pelajaran ekologis yaitu kesadaran kelemahan cara berfikir dan kesadaran akan kesetaraan pengembangan pertanian. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu preventif dan respontif. PHT tidak memberikan teknis tetapi memberikan sistem, dalam pelaksanaannya tidak ada pamrih dan tidak ada yang takut bersuara,” tegas Hermanu.

Sayangnya, kebijakan PHT yang mengedepankan pengendalian hama secara ramah lingkungan ini, justru semakin ke sini semakin dilupakan. Alhasil, kejadian serangan hama wereng coklat dan virus kerdil hampa pada tahun 2017, seperti mengulang sejarah kegagalan pengelolaan pertanian yang sebenarnya sudah coba dikoreksi Pak Harto lewat PHT.

Dalam kesempatan itu, Prof. Dr. Damayant Buchori mengatakan, selama ini kebijakan perlindungan tanaman sebenarnya sudah diperkuat dengan perangkat undang-undang seperti UU Nomor 12 tahun 1992 tenang Sistem Budidaya Tanaman dan PP Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.

UU 12/1992, kata Damayanti, di Pasal 20 menyebutkan secara spesifik, perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem PHT. “Melihat peraturan-peraturan yang ada tentang perlindungan tanaman, menarik untuk disimak dan dianalisa apakah perlindungan yanaman kita sudah menerapkan undang-undang dan aturan negara? jika tidak, mengapa?” ujarnya.

Dia menegaskan, prinsip PHT sejatinya mencakup empat faktor. Pertama, menumbuhkan tanaan yang sehat. “Agroekosistem harus sehat, tanah, air, udara, harus sehat. Teknologi ramah lingkungan, dan tanaman happy,” katanya.

Kedua adalah mengoptimalkan musuh alami hama dalam pemberantasan hama dan penyakit tanaman. “Musuh alami berupa predator, patogen dan parasitoid,” tambah Damayanti.

Ketiga, adalah, petani sebagai pengamat. Dan keempat adalah petani adalah sebagai ahli. “Pengamatan mejadi kunci, petani adalah peneliti yang mengembangkan pengetahuan lokal,” jelasnya.

Keempat prinsip PHT ini, seharusnya sudah dijalankan dengan adanya aturan perundangan yang sudah ditetapkan. Sayangnya, entah apa penyebabnya, UU tersebut tak dilaksanakan. Untuk itu, kata Damayanti, para ilmuwan pertanian, bertanggung jawab pula untuk membangun kesadaran, membangun sebuah kebiasaan, melahirkan generasi pembaharu untuk kembali menerapkan kearifan lokal dalam perlindungan tanaman, dengan menerapkan kembali prinsip PHT.

“Selama ini, perlindungan tanaman selalu ditempatkan dalam posisi defensif, ketika serangan hama terjadi, proteksi tanaman bekerja, kini saatnya kita berada dalam posisi ofensif, kita mengedepankan prinsip PHT untuk mencegah, mengantisipasi sebelum serangan terjadi,” tegas Damayanti.

Terkait upaya ini, Mohamad Akbar, jurnalis, praktisi pubic relation, yang juga alumni IPB mengatakan, untuk menyadarkan publik tentang pentingnya PHT, maka harus ada upaya untuk menjadikan isu PHT sebagai isu utama di media. “Selama ini isu PHT masih menjadi isu pinggiran di media massa mainstream,” ujarnya.

PHT, kata Akbar, tidak menarik karena cara mengemas yang keliru, konten terlalu berat, penggunaan bahasa yang terlalu teknis, dan tidak mempertimbangkan kepentingan konsumsi publik. Untuk mengarusutamakan PHT, publikasi terkait PHT harus dilakukan dalam bentuk yang menarik, seperti cerita sukses penerapan PHT, membuka channel yang luas untuk penyebarluasan isu PHT, dan mengemas PHT sebagai bahasa dan isu yang muda dipahami dan diterima publik.

“Para praktisi, akademisi maupun pihak-pihak yang menggeluti dunia PHT untuk mulai mendekati jurnalis yang bekerja untuk media mainstream. Jangan jauhi! Itulah kata kunci utamanya,” tegas Akbar.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *