Penyaluran Dana Desa di Maluku Terhambat | Villagerspost.com

Penyaluran Dana Desa di Maluku Terhambat

Dana desa untuk pengembangan pembibitan (dok. slemankab.go.id)

Dana desa untuk pengembangan pembibitan (dok. slemankab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Penyaluran dana di desa Provinsi Maluku mengalami banyak hambatan. Hal itu terungkap dalam dialog antara Kepala Desa se-Provinsi Maluku dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, hari ini, Kamis (19/11).

Dalam pertemuan itu, Marwan mendapatkan keluhan terkait terhambatnya pencairan dana desa dari Kebupaten. Menanggapi hal tersebut, Marwan Jafar langsung meminta kepada Pemprov Maluku untuk segera melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, karena masih kurang memaksimalkan penyaluran dana desa.

“Saya tegaskan, pemprov harus mengumpulkan kepala daerah agar melakukan koordinasi percepatan penyaluran dana desa,” ujar Marwan di Ambon, Maluku, seperti dikutip kemendesa.go.id.

Lambatnya penyaluran dana desa, menurut Marwan kebanyakan mengalami hambatan di tingkat Kabupaten. “Penyaluran dari kabupaten ke desa-desa, masih mengalami hambatan atau dihambat saya juga gak tahu. Yang jelas, kedepan kita akan melakukan revisi untuk memberikan dana desa langsung ke desa-desa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Marwan menjelaskan sudah berkali-kali menyampaikan surat ke seluruh desa dan kabupaten untuk mempercepat penyaluran dana desa. “Baru dua minggu yang lalu, saya kembali mengirim surat ke pemerintah kabupaten, agar mempercepat penyaluran dana desa,” tandasnya.

Marwan juga menyinggung penggunaan dana desa di Maluku yang tidak sesuai dengan Permen No.5 tentang penggunaan dana desa prioritas. “Saya dengar ada dana desa buat lapangan bola, ini sama sekali tidak betul. Ini tugas pemprov, bupati dan walikota untuk melakukan pengawasan. Permen no.5 sudah jelas menggunakan dana desa untuk infrastruktur desa,” papar Marwan.

Pemerintah sudah mempermudah proses pencairan dana desa. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak mencairkan dana desa. “SKB tiga menteri, sudah jelas sangat mempermudah proses penggunaan dan pelaporan dana desa dan sudah jelas dalam SKB tersebut bahwa prioritas untuk membangun infrastruktur desa,” imbuhnya.

Pemerintah menurut Menteri Marwan mempunyai komitmen untuk membangun desa-desa secara serius. Sehingga, hal tersebut juga harus diiringi dengan komitmen Pemerintah Provinsi untuk mengiringi bantuan ke desa-desa.

“Ini provinsi belum punya program ke desa-desa. Nanti akan secara sinergis dan simultan kalau kita kumpulkan dan kita gerakkan nanti akan membuat desa kita maju,” pungkas Marwan. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *