Penyaluran Dana Sawit Harus Merata dan Adil | Villagerspost.com

Penyaluran Dana Sawit Harus Merata dan Adil

Perkebunan kelapa sawit (dok. palmoilpledge.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan agar penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) dilakukan secara merata dan adil. “Dengan jumlah dana besar tersebut diperuntukkan di beberapa alokasi, diantaranya alokasi untuk peremajaan kelapa sawit, rehabilitasi lahan dalam rangka kepentingan lingkungan, biofuel, planting dan sebagainya. Namun sayangnya jumlah dana yang dialokasikan tersebut timpang dan tidak merata,” kata Misbakhun dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (9/7).

Misbakhun mengatakan, jumlah dana yang dihimpun berjumlah cukup besar dan keberadaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

Untuk diketahui, dalam rangka pengelolaan dana bagi pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan, dibentuk BPDPKS yang pada prinsipnya bertugas untuk melakukan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang dapat memenuhi aspek akuntabilitas. Dana yang dihimpun oleh BPDPKS digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan sawit, biodiesel, penelitian dan pengembangan perkebunan sawit, peremajaan perkebunan sawit, dan sarana prasarana perkebunan sawit.

Data penyaluran dana BPDPKS terhadap biodiesel tahun 2018 mencapai sebesar Rp3,426 triliun. Sedangkan penyaluran replanting tahun 2018 sebesar Rp236,463 miliar. Ketimpangan penyaluran untuk biodiesel yang jauh lebih besar ketimbang alokasi lainnya ini dikritik Misbakhun.

“Kita memperoleh data bahwa alokasi untuk biodiesel jumlahnya sangat besar. Apakah kemudian tidak lebih penting jika kita mengutamakan untuk pengalokasian untuk peremajaan kelapa sawit,” ujarnya.

Karena itu, politikus Golkar ini mengusulkan untuk mengubah prioritas pengalokasian dana tersebut dan meminta agar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak memunculkan isu keberpihakan. “Alangkah lebih baik pemerintah hadir untuk mendahulukan kepentingan masyarakat yaitu mengutamakan perkebunan kelapa sawit milik rakyat,” harapnya.

Misbakhun mengimbau agar penyaluran dana peremajaan terhadap lahan dan bibit kelapa sawit BPDPKS juga memperhatikan beberapa aspek, diantaranya sertifikasi lahan dan kualitas bibit sawit. “Harus betul-betul kita cek apakah dalam hal peremajaan, lahan peruntukan sawit tersebut mempunyai sertifikat yang benar, lalu kemudian bibit sawit yang digunakan menggunakan bibit yang bagus kualitasnya. Jangan sampai kemudian bibit sawit petani yang sudah bagus, saat diremajakan diganti dengan bibit yang tidak bagus. Jangan merugikan petani yang hidupnya sangat bergantung pada kualitas bibit sawit tersebut,” pungkasnya.

Rekan Misbakhun dari Partai Golkar, Sarmuji juga mengemukakan hal senada. Dia menilai, meski kerja BPDPKS sudah cukup baik, namun evaluasi harus tetap dilakukan. “Saat ini masih banyak keluhan seperti prosedur yang masih rumit, sehingga menghambat realisasi pencairan dana dari BPDPKS,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Komisi XI DPR RI juga menerima keluhan seperti tidak seimbangnya antara dana bagi hasil dengan resiko yang diakibatkan seperti rusaknya infrastruktur jalan di Provinsi Riau. Terhadap keluhan tersebut, Komisi XI DPR RI akan menindaklanjutinya, dan mencarikan solusi bersama pemerintah pusat.

“Tadi saya sudah dengar bahwa BPDPKS ini sangat penting dan dirasakan manfaatnya. Tapi tetap masih ada keluhannya seperti prosedur yang masih rumit dan itu menghambat realisasi pencairan dana dr BPDPKS. Selain itu juga akibat yang ditimbulkan dari banyaknya sawit di Riau itu terjadi kerusakan infrastruktur jalan,” ujar Sarmuji.

Sarmuji menilai, berdasarkan temuan yang didapat, dana keuntungan dari perkelapasawitan itu tidak dinikmati oleh daerah. Ini yang menyebabkan banyak daerah yang keberatan, karena daerah mengalami risiko akibat rusaknya jalan yang dilalui kendaraan besar yang mengangkut kelapa sawit. “Berdasarkan yang kami peroleh, daerah banyak yang keberatan. Banyak infrastruktur jalan rusak. Sedangkan ada dana bagi hasil yang dihasilkan dari kelapa sawit itu tidak adil dan kita akan tindaklanjuti temuan ini,” tutur Sarmuji.

Dia mendukung daerah penghasil kelapa sawit untuk menyampaikan aspirasinya dan memenuhi haknya untuk dana bagi hasil ini. “Kami mendukung tiap kepala daerah untuk menyampaikan aspirasinya guna memperoleh hak dana bagi hasil yang adil bagi tiap daerah. Tak hanya kelapa sawit, di sektor lain daerah juga dapat dana bagi hasil daerah seperti sektor pertembakauan,” tutup Sarmuji.

Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate turut mendorong agar pengalokasian dana PPKS terhadap biofuel, replanting, dan peremajaan kelapa sawit dapat disalurkan secara merata. Ia menambahkan, ada dua komponen besar dana yang sudah disalurkan, peningkatan terhadap biofuel sebesar 77 persen, sedangkan peremajaan kelapa sawit sebesar 22 persen.

Dia menilai, meskipun keduanya sangat penting, namun kebutuhan terhadap biofuel itu kan lebih banyak menguntungkan perusahaan besar. “Sebaiknya peremajaan kelapa sawit yang menguntungkan masyarakat petani kelapa sawit lebih diutamakan, agar mampu menghasilkan kualitas yang baik. Jika sudah baik kan otomatis dapat meningkatkan penghasilan para petani kelapa sawit,” jelasnya.

Politikus Partai NasDem mengingatkan kepada BPDPKS agar dapat menindaklanjuti terhadap temuan lahan-lahan masyarakat yang sudah bersertifikasi namun tidak sesuai peruntukannya. “Banyak ditemukan lahan yang bersertifikat sawit, namun peruntukannya bukan untuk kelapa sawit. Ini harus secepatnya di-replanting dan dilihat secara betul agar kepemilikan lahan tersebut benar-benar baik secara legal formnya,” tegasnya.

Mengingat kelapa sawit merupakan investasi jangka panjang, Johnny turut berpesan agar BPDPKS dapat memastikan pembibitan dan pembenihan kelapa sawit menggunakan bibit yang berkualitas. “Tentunya agar produktifitas dan kualitas sawit yang dihasilkan bisa meningkat dan menguntungkan para Petani kelapa sawit,” pungas Johnny.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *